Pesan Presiden Prabowo agar Penggunaan Anggaran Tepat Sasaran

BOGOR, KOMPAS - Presiden Prabowo Subianto meminta semua kepala daerah memastikan anggaran digunakan untuk kepentingan rakyat. Anggaran perlu digunakan secara hemat.

Pesan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 di Sentul International Convention Center, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024). Pidato Presiden ini berlangsung jam 10.50 sampai jam 12.10. Kepada jajaran kabinetnya, Presiden Prabowo sebelumnya juga sudah mengingatkan hal tersebut.

Saat Presiden Prabowo memberikan arahan, wartawan diminta meninggalkan ruangan sehingga media hanya bisa mengutip pesan penting Presiden dari sejumlah menteri. Pengambilan gambar oleh para juru kamera dan fotografer pun hanya diperbolehkan sampai Presiden menyelesaikan salam dan sapa kepada hadirin.

Dalam acara yang dihadiri 5.390 orang ini, tampak para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih serta kepala daerah. Hadir pula para komandan satuan teritorial TNI, kepala kepolisian daerah dan kepala kepolisian resor, kepala kejaksaan tinggi, kepala kejaksaan negeri, anggota DPRD, kepala BPS kabupaten/kota, kepala perwakilan Bank Indonesia di daerah, ketua KPU daerah dan Bawaslu daerah, serta kepala dinas pelayanan terpadu satu pintu.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan, Presiden menyampaikan telah menerima banyak sekali laporan bahwa potensi negara kita yang luar biasa ini banyak hilang karena pemerintahan yang tidak efisien dan tidak efektif. Banyak hal-hal yang seharusnya bisa diselamatkan, banyak hal-hal yang seharusnya bisa dihemat. Karena itu, Presiden memerintahkan kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melakukan penghematan dan efisiensi.

"Presiden menekankan betul bahwa seluruh anggaran negara harus langsung dirasakan, ditujukan untuk kepentingan rakyat," tuturnya kepada wartawan seusai mendengarkan arahan Presiden.

Penjabat Gubernur Papua Pegunungan Velix Wanggai mengatakan, Presiden mengingatkan alokasi APBD harus berkualitas dan terukur. Pembiayaan yang dilakukan juga harus lebih realistis dan lebih fokus."Quality spending ini berarti tidak ada kebocoran, ketepatan pilihan-pilihan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kemudian kegiatan-kegiatan alokasi dana yang lebih produktif. Sehingga alokasi dana APBN atau APBD itu dapat memberikan kontribusi baik kepada masyarakat," tutur Velix.

Menurut Velix, Presiden juga mendorong pilihan-pilihan kegiatan yang lebih fokus dan lebih efektif. "Tidak bocor kemudian juga langsung menyentuh dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat dan itu yang menjadi kunci yang mungkin beliau sudah ingatkan kepada kita semua," tambahnya.

Arahan tersebut, menurut Bima, muncul karena Presiden menerima laporan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Selain ada yang bisa dihemat, ada pula yang seharusnya ditindak. Namun, Presiden menyatakan ingin merangkul semua untuk menyelamatkan uang negara.

Untuk itu, lanjut Bima, Presiden menyampaikan akan ada langkah-langkah persuasif. Akan tetapi bila para pengusaha dirasa tidak amanah, penegakan hukum akan dilakukan.

Penghematan biaya perjalanan dinas dan pengurangan acara-acara seremonial juga didorong untuk dilakukan. Dengan demikian, biaya yang dihemat bisa digunakan untuk memberantas kekurangan gizi kronis yang membuat kekerdilan (stunting).

Selain itu, menurut Bima, Presiden Prabowo memerintahkan seluruh aparat TNI/Polri untuk solid bersatu mengawal semua program agar sampai kepada rakyat. Segala yang dibiayai oleh uang rakyat diharap sampai kepada rakyat dan tepat sasaran.

Semua daerah juga diminta mengoptimalkan kekuatan dan potensi masing-masing. Harapannya, potensi daerah bisa diolah menjadi aset nasional dan membawa Indonesia menjadi bangsa besar.

Arahan lainnya, menurut Velix, terkait langkah terobosan untuk gerakan audit. Dicontohkan, evaluasi terhadap pengelolaan sumber daya alam khususnya kelapa sawit di Indonesia. "Untuk menata, melakukan evaluasi tentang kebijakan inti dan plasma yang betul-betul realistis dengan skema kebijakan apa," tambahnya.

Velix menilai arahan Presiden kepada para pengambil keputusan diarahkan pada penguatan politik ekonomi Indonesia yang lebih adil. "Sehingga tadi bahasanya, benar APBN yang ada, ada punya sentuhan terhadap masyarakat," ujarnya.

Hal ini termasuk untuk menata kembali kebijakan subsidi. Diharap subsidi betul-betul langsung menyentuh orang perorang atau keluarga yang benar-benar membutuhkan. Namun, model subsidi ini tidak secara spesifik dibahas.

"Diharapkan, karena relatif yang hadir para pengambil keputusan bagaimana bisa bersama-sama punya kesepakatan untuk mengurangi kebocoran anggaran. Administrasi arah pembangunan juga diarahkan dengan betul"

Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X  juga menegaskan pesan Presiden terkait masalah manajemen pemerintahan, pemberantasan korupsi, maupun perbaikan pembangunan dengan mengurangi kebocoran-kebocoran anggaran. Hal ini sekaligus menambah potensi yang ada serta menambah nilai dengan lebih bersih, lebih akuntabel, dan kesejahteraan masyarakat meningkat.

"Diharapkan, karena relatif yang hadir para pengambil keputusan, bagaimana bisa bersama-sama punya kesepakatan untuk mengurangi kebocoran anggaran. Administrasi arah pembangunan juga diarahkan dengan betul," tambah Sultan

Dalam sesi panel pertama, Kepala BPKP Yusuf Ateh menyebutkan beberapa tantangan pemerintah daerah dalam membangun daerah. "Masih ada perencanaan penganggaran yang tidak efektif di pemda. Peningkatan ruang fiskal di daerah, melalui PAD (pendapatan asli daerah) tidak optimal. Pengendalian kecurangan juga masih belum memadai," tuturnya.

Hasil pengawasan BPKP tahun 2023 dengan sampel sektor ketahanan pangan, daya saing pariwisata, pemberdayaan UMKM, dan anggaran stunting dan kemiskinan, masih ada ketidakefisienan rata-rata 2,53 persen. Hal ini bila dihitung setara dengan Rp 141 triliun.Menurut Ateh, selama ini kebanyakan perencanaan penganggaran masih tidak jelas ukuran, indikator, output, apalagi outcome-nya.

Selain itu, Ateh menuturkan modus kecurangan yang terjadi masih sama sejak 10-20 tahun lalu. "Modus utama kecurangan: manipulasi perencanaan penganggaran, arahnya ke mana, mau dipotong di mana, suap gratifikasi juga masih banyak, nepotisme dan kronisme di perizinan. Penyalahgunaan diskresi kebijakan juga selalu jadi alasan. Penggelembungan harga dalam pengadaan barang jasa, pungli layanan atau izin, manipulasi dalam penatausahaan dan pelaporan keuangan," tuturnya.

Penggelembungan harga dalam pengadaan barang jasa, pungli layanan atau izin, manipulasi dalam penatausahaan dan pelaporan keuangan

Untuk memperbaiki sistem dan mencegah berbagai inefisiensi maupun tindak pidana korupsi, lanjut Ateh, BPKP siap membantu pemda membangun sistem untuk mencegah korupsi."Siap kami bantu, tinggal mau atau tidak. Semua juga sudah tahu, cuma mengingatkan," katanya.

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin juga mengingatkan segala kebocoran belanja nasional, dari pendapatan pajak nasional, dari keuntungan pendapatan, dari korupsi penerimaan negara, saya minta jajaran melakukan penindakan dan memberi mereka perbaikan sistemnya," tuturnya. Perbaikan sistem dinilai penting supaya korupsi tidak terus berulang.