Peta Oligarki Kian Kompleks Setelah Orde Baru, Mengapa?

JAKARTA, KOMPAS — Meskipun aktor-aktor politik di Indonesia memiliki pilihan untuk mengambil kebijakan yang pro-rakyat, mereka terikat dalam struktur oligarki yang membatasi kebebasan bertindak. Oleh karena itu, kritik terhadap oligarki seharusnya diarahkan pada struktur politik dan sosial-ekonomi, bukan hanya individu tertentu.

Hal itu mengemuka dalam Mini Conference ”20 Years After the Reorganisation of Power in Indonesia: State and Capital in an Age of Polycrisis” yang diadakan oleh Asia Research Centre, Universitas Indonesia, di kampus UI, Depok, Jawa Barat, Selasa (11/2/2025).

Hadir menjadi narasumber dalam diskusi itu pakar politik dari University of Melbourne, Vedi Hadiz; Marcus Mietzner dari Australian National University, dan moderator Amalinda Savarani dari Universitas Gadjah Mada. Adapun yang menjadi pembicara utama yaitu Richard Robison dari University of Melbourne dan Faris Al-Fadhat dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Dalam diskusi, Vedi membandingkan situasi politik di Indonesia yang bergulir saat ini di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dengan periode awal kepemimpinan Presiden ketujuh RI Joko Widodo. Ia menilai bahwa perbedaan utama antara Prabowo dan Jokowi terletak pada pendekatan terhadap kekuasaan.

Jokowi pada awal kepemimpinan mempunyai keinginan untuk memelihara sistem kekuasaan yang lebih desentralisasi karena ia berasal dari sistem tersebut. Meskipun Jokowi memiliki niat untuk menjaga desentralisasi, ia tetap bergantung pada dukungan oligarki.

Sementara saat ini, di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, ada upaya untuk meresentralisasi kekuasaan. Meski demikian, kembalinya sentralisasi seperti di era Orde Baru sulit terjadi mengingat terlalu banyaknya kepentingan yang berinvestasi dalam demokrasi di Indonesia.

Menurut Vedi, faktor yang diperhitungkan dalam wacana resentralisasi adalah peran aparat keamanan. ”Kita sudah melihat pertumbuhan tentara dalam berbagai aspek, lebih dari sebelumnya. Meskipun Jokowi membuka pintu untuk hal ini, Prabowo akan mengeksploitasinya semaksimal mungkin,” katanya.

Vedi pun menyoroti bagaimana gerakan masyarakat harus diarahkan dalam menghadapi oligarki. Menurut dia, oposisi terhadap oligarki harus diarahkan pada struktur politik dan sosial-ekonomi, bukan hanya individu tertentu. ”Jika fokus hanya pada individu, konflik oligarki bisa semakin tidak terarah,” ujarnya.

Menurut dia, sejak kejatuhan Soeharto pada 1998, peta oligarki di Indonesia menjadi lebih kompleks dan tidak terpusat pada satu figur. Hal ini, kata Vedi, berkontribusi pada disorientasi dalam strategi politik kelompok-kelompok progresif.

Dengan dinamika politik yang terus berkembang, tantangan utama bagi demokrasi Indonesia adalah bagaimana menavigasi kepentingan oligarki tanpa kehilangan prinsip-prinsip demokrasi yang telah diperjuangkan sejak reformasi.

Dalam analisisnya mengenai oligarki, Robison menegaskan bahwa oligarki bukan sekadar pemerintahan oleh kelompok elite atau orang kaya, melainkan sebuah sistem aturan sosial, ekonomi, dan politik yang terstruktur untuk mempertahankan kepentingan segelintir pihak.

”Oligarki lebih dari sekadar kelas pemerintahan. Lebih dari elite. Lebih dari kapitalisme kronis. Lebih dari pemerintahan oleh orang kaya atau oleh beberapa orang,” ujar Robison.

Ia menjelaskan bahwa oligarki adalah aturan sosial yang mengatur kekuatan ekonomi dan politik demi kepentingan pihak tertentu.

Menurut Robison, oligarki terjadi ketika kekayaan terpusat dan dikelola oleh kelompok tertentu secara konsisten, menciptakan kekuasaan yang melampaui kepentingan publik, dan berorientasi pada keuntungan pribadi. Dengan demikian, kekuatan ekonomi dan politik tidak lagi difungsikan untuk kesejahteraan masyarakat luas, tetapi untuk mempertahankan dominasi segelintir individu atau kelompok.

Robison juga menyinggung sejarah oligarki di Amerika Serikat, dengan menyebut bahwa kekhawatiran mengenai pemerintahan Donald Trump sebagai ancaman menuju oligarki sebenarnya tidaklah baru.

Sejak awal abad ke-20, AS telah menunjukkan ciri-ciri oligarki dengan dominasi keluarga kaya di lingkungan pemerintahan. Saat ini, sistem oligarki yang berkembang lebih bergantung ke teknologi tinggi dan komunikasi.

Menurut Robison, oligarki bukan hanya permasalahan dalam negara berkembang, melainkan juga menjadi fenomena yang telah lama mengakar dalam sistem politik dan ekonomi di negara-negara maju.

Dengan kekuatan ekonomi yang terkonsentrasi di tangan segelintir orang, demokrasi dapat terancam dan kebijakan publik lebih berisiko diarahkan demi keuntungan segelintir elite ketimbang kepentingan masyarakat luas.

Indonesia, menurut dia, punya kesempatan keluar dari cengkeraman oligarki setelah Reformasi yang ditandai dengan menggulingkan pemerintahan Soeharto. Namun, ternyata itu tidak terjadi, antara lain, karena kelemahan gerakan politik dan sosial.

”Setelah reformasi, apakah kita melihat ada partai bekerja dengan agenda reformasi yang kuat? Tidak. Partainya tetap mirip dengan apa yang terjadi pada periode Soeharto,” katanya.