Peta Perdagangan Global Mulai Berubah

Peta perdagangan global mulai berubah. Pemicu utamanya adalah konflik geopolitik dan perang dagang yang semakin menguat. Sementara kinerja perdagangan Indonesia masih bertumpu pada pasar ekspor tradisional, terutama China dan Amerika Serikat.

Pada 14 Maret 2025, Badan Perdagangan dan Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCTAD) merilis laporan Global Trade Update edisi Maret 2025. Dalam laporan itu, UNCTAD menyebutkan, bisnis global, termasuk perdagangan, mulai bergerak melampaui pembatasan perdagangan ke sekutu geopolitik (friendshoring) atau wilayah terdekat (nearshoring).

Alih-alih mengonsolidasikan rantai pasokan, perusahaan-perusahaan di sejumlah negara mencoba mendiversifikasi jaringan perdagangan untuk mengurangi risiko. Hal itu justru membuat rantai pasokan semakin terdiversifikasi, bukan terkonsolidasi.

”Langkah tersebut memang menciptakan peluang, tetapi juga menambah kompleksitas perdagangan,” sebut UNCTAD dalam laporan itu.

UNCTAD juga menyebutkan, kebijakan perdagangan sejumlah negara juga mulai menggambar ulang peta dagang global. Kebijakan perdagangan itu, antara lain, berupa proteksionisme melalui peningkatan dan perluasan tarif serta subsidi dan perlindungan industri dalam negeri.

Kebijakan perdagangan sejumlah negara mulai menggambar ulang peta dagang global.

Amerika Serikat dan Uni Eropa semakin mengikat langkah-langkah perdagangan dengan tarif, keamanan ekonomi, dan tujuan mengatasi perubahan iklim. Sementara China menggunakan kebijakan stimulus untuk mempertahankan momentum peningkatan kinerja ekspor.

Ketergantungan perdagangan antarnegara menjadi bergeser. AS, Rusia, Vietnam, dan India, misalnya, telah memperdalam hubungan perdagangan dengan mitra tertentu. Adapun Australia dan UE mengurangi ketergantungan pada pasar tradisional.

UNCTAD mencatat, dalam setahun terakhir, 2023-2024, ketergantungan perdagangan Rusia dengan China dan India meningkat masing-masing 1,2 persen dan 1,8 persen. Sementara ketergantungan perdagangan Rusia dengan UE turun 3 persen dan EU dengan China turun 0,1 persen.

Ketergantungan perdagangan AS dengan China dan Kanada dengan AS juga turun masing-masing 0,3 persen dan 1 persen. Adapun ketergantungan perdagangan AS dengan UE turun 0,2 persen.

Penataan ulang kebijakan sejumlah negara berkontribusi pada ketidakpastian. Meningkatnya proteksionisme (kebijakan yang menguntungkan industri dalam negeri melalui tarif atau pembatasan), khususnya di negara maju, memicu tindakan pembalasan dari mitra dagang dan menambah hambatan perdagangan.

Padahal, pada 2024, perang dagang AS dan sejumlah negara dengan kawasan belum terlalu meruncing. Namun, pada bulan-bulan awal 2025, arus perang tarif dagang semakin menguat, bahkan sampai dibawa ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

WTO mencatat, pada 13 Maret 2025, Kanada mengajukan gugatan sengketa dagang atas kenaikan bea masuk baja dan aluminium ke pasar AS. China juga melayangkan permintaan konsultasi sengketa dagang atas pengenaan tarif tambahan barang yang diterapkan AS.

Oleh karena itu, baik UNCTAD maupun WTO mendesak negara-negara di dunia membuat kebijakan perdagangan yang seimbang dan adil. Kedua lembaga dunia itu juga menekankan pentingnya setiap negara mengembangkan kerja sama multilateral.

Sementara itu, di tengah perang dagang yang mulai mengubah peta perdagangan global, Indonesia masih mencatatkan surplus neraca perdagangan. Neraca perdagangan tersebut juga menunjukkan ketergantungan Indonesia dengan China dan AS masih besar.

Badan Pusat Statistik (BPS), Senin (17/3/2025), merilis, neraca perdagangan barang Indonesia pada Januari-Februari 2025 surplus sebesar 6,61 miliar dollar AS. Dibandingkan periode yang sama 2024, surplus dagang tersebut meningkat 3,78 miliar dollar AS.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menuturkan, surplus neraca perdagangan terbesar dalam periode tersebut disumbang AS, yakni 3,13 miliar dollar AS. Komoditas ekspor yang berkontribusi besar terhadap surplus itu adalah mesin dan peralatan elektrik beserta bagiannya, pakaian beserta aksesorinya, dan alas kaki.

Adapun dengan China, Indonesia mengalami defisit neraca perdagangan sebesar 3,53 miliar dollar AS. Sejumlah komoditas impor yang dominan memicu defisit itu adalah mesin dan peratalan mekanis beserta bagiannya, mesin dan perlengkapan elektrik beserta bagiannya, serta kendaraan dan bagiannya.

”Kendati begitu, neraca perdagangan Indonesia dengan negara-negara di ASEAN, UE, dan negara-negara lainnya pada Januari-Februari 2025 masing-masing surplus 1,68 miliar dollar AS, 1,96 miliar dollar AS, dan 7,89 miliar dollar AS,” tuturnya.

BPS juga mencatat, neraca perdagangan Indonesia pada Februari 2025 surplus 4,48 miliar dollar AS atau naik 2,28 persen secara tahunan. Dengan begitu, Indonesia telah membukukan surplus dagang selama 58 bulan beruntun sejak Mei 2020.

Saat berkunjung ke Kompas pada 6 Maret 2025, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengemukakan, Indonesia tidak akan menganut jalan proteksionisme karena dapat menjadi bumerang bagi kinerja ekspor Indonesia. Sebisa mungkin, Indonesia tidak menghalang-halangi produk negara-negara lain masuk pasar Indonesia.

”Namun, produk-produk yang akan masuk itu tetap kami awasi dan takar sesuai dengan kebutuhan di dalam negeri,” katanya.

Selain itu, Budi melanjutkan, Indonesia juga akan memitigasi dampak perang dagang yang tengah berlangsung. Pertama, Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan memperkuat pasar-pasar ekspor nontradisional seperti Timur Tengah, Afrika, Amerika Latin, dan Asia Selatan.

Kedua, Kemendag juga bekerja sama dengan kementerian/lembaga dan pelaku industri untuk membendung potensi ”banjir” impor. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengenakan bea masuk antidumping (BMAD) produk nilon dari China, Thailand, dan Taiwan serta bea masuk tindakan pengaman (BMTP) pakaian jadi.

”Kami juga mengawasi dan menindak sejumlah barang impor ilegal, seperti tekstil dan produk tekstil, pakaian jadi, aksesori pakaian, keramik, elektronik, alas kaki, dan kosmetik,” ujarnya.