Petani Tagih Komitmen Serapan Gula yang Menumpuk

MALANG, KOMPAS — Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia mempertanyakan komitmen pemerintah dalam menyerap gula petani yang masih menumpuk. Mereka juga mempertanyakan pembelian oleh badan usaha milik negara yang ditunjuk, yang hingga kini belum juga kunjung cair.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) M Nur Khabsyin, Kamis (28/8/2025), mengatakan, melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), pemerintah berkomitmen hendak menyerap 100.000 ton gula petani. Namun, sejauh ini, pencairannya belum juga terlaksana.

”Belum cair, masih tetap. Proses administrasi lama sekali. Sudah satu pekan belum ada pembayaran kepada petani. Gula masih di gudang dan jumlahnya semakin banyak karena aktivitas pabrik terus giling,” ujarnya saat dihubungi melalui telepon.

Danantara mengalokasi dana Rp 1,5 triliun melalui ID Food guna menyerap gula petani. Menurut Nur, pembayaran kepada petani mesti dilakukan secepatnya karena mereka juga membutuhkan dana.

Nur juga mempertanyakan mengapa pembelian gula petani hanya terjadi pada tujuh pabrik gula (PG). Ketujuh PG di bawah PT Sinergi Gula Nusantara itu adalah PG Asemmbagoes (Situbondo), Pradjekan (Bondowoso), Semboro (Jember), Industri Gula Glenmore (Banyuwangi), Gempolkerep (Mojokerto), serta Ngadirejo dan Pesantren Baru (Kediri).

Adapun untuk PG lainnya belum ada kejelasan. ”Jadi komitmen pemerintah untuk membeli gula petani yang belum laku sejumlah 100.000 ton ini, kok, hanya tujuh PG. Kami juga mempertanyakan soal ini,” ucapnya.

Hingga saat ini, total gula petani dan gula pabrik diperkirakan mencapai lebih dari 1 juta ton. Namun, gula pabrik ditangani sendiri oleh pabrik, pemerintah tidak wajib membeli. Adapun musim giling April-November 2025 telah terlampaui separuh dengan target produksi 2,6 juta ton.

Tak hanya gula petani, menurut Nur, saat ini juga ada masalah terkait tetes tebu (molase). Pembeli enggan membeli sehingga harga jual tetas anjlok. Saat ini harga molase hanya Rp 1.000 per kilogram, jauh lebih rendah dari tahun lalu yang mencapai Rp 3.000 per kg.

Masalah tetes mengemuka akibat adanya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 16 Tahun 2025 yang membebaskan impor etanol secara bebas tanpa persetujuan impor, kuota, dan bea masuk.

”Jadi, impor suka-sukanya tidak perlu izin ke pemerintah. Nah, tetes tebu ini bahan baku etanol. Kalau etanol impor bebas, lebih murah, pembeli tetes akhirnya tidak mau membeli dari petani. Kita sedang minta pemerintah merevisi permendag itu. Impornya harus diketati, jangan los-losan begini,” katanya.

Kalau terus seperti ini, lanjut Nur, tetes di tanki pabrik gula akan penuh. Tetes tidak ada yang beli. Akibat selanjutnya, pabrik gula berhenti giling. Jika pabrik tidak beroperasi, dampaknya bakal lebih besar dalam mewujudkan swasembada gula.

”Ini lebih serius daripada gula. Kalau gula tidak laku, bisa disimpan di mana-mana, sedangkan tetes bahan cair harus disimpan dalam tanki khusus. Kalau terlalu lama, menjadi limbah berbahaya,” ucapnya.

Sementara itu, dalam siaran persnya, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) I Gusti Ketut Astawa mengatakan, solusi jangka pendek terhadap gula petani adalah diserap oleh pedagang dan pemerintah. Saat ini sudah ada kepastian Danantara akan turun.

”Pedagang pun sudah di-trigger Danantara. Mereka akan berani membeli, habis Danantara beli. Begitu kesepakatannya,” kata Ketut selepas mengisi Seminar Ekosistem Gula Nasional di Jakarta, Rabu (27/8/2025).

Hanya saja, lanjut Ketut, perlu kesabaran karena Danantara dan ID Food tidak bisa sembarangan. Ada prinsip kehati-hatian. ”Governance-nya harus benar. Mudah-mudahan segera tuntas, kita dorong untuk itu. Nanti kalau sudah keluar, bisa cepat langsung digerakkan penyerapannya,” tambah Ketut.

Bapanas, kata dia, mendukung penguatan cadangan gula pemerintah yang bersumber dari stok produksi dalam negeri. Melalui surat Kepala Bapanas kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara 14 Agustus 2025—dengan tembusan salah satunya ke Danantara—disampaikan Usulan Penugasan Penyelenggaraan CGP Tahun 2025 kepada ID Food.

Terkait itu, Bapanas memberikan rujukan Keputusan Kepala Bapanas Nomor 40 Tahun 2025 tanggal 13 Maret 2025 yang menargetkan agar stok cadangan gula pemerintah (CGP) minimal dikelola di angka 260.000 ton dan stok akhir tahun 2025 berada di angka 26.000 ton.

Untuk penyaluran kepada masyarakat, dapat dilakukan melalui penjualan ke pasar umum dengan mengacu pada harga acuan penjualan tingkat konsumen sesuai Peraturan Kepala Bapanas Nomor 12 Tahun 2024 atau di bawah harga rata-rata pasar.

Selain itu, Ketut juga memastikan stok raw sugar atau gula kristal mentah yang berasal dari pengadaan luar negeri tahun ini masih disimpan sebagai CGP dan belum didistribusikan. Dirinya juga memastikan pengawasan terhadap rembesan gula rafinasi ke pasar umum akan terus dilakukan bersama Satgas Pangan Polri.

”Solusi lain untuk mendukung serapan gula hari ini adalah penegakan hukum terhadap rembesan gula rafinasi. Ini sedang berjalan bersama Satgas Pangan Polri karena sudah menjadi target dan perhatian kami, sehingga rembesan gula rafinasi ini juga harus kita eliminir,” ucap Ketut.

Secara terpisah, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi berpesan, langkah penyerapan gula sebagai bentuk kehadiran pemerintah bagi kalangan produsen pangan, khususnya gula. Adapun impor raw sugar yang dilaksanakan Maret dan April tahun ini semata-mata untuk mempertebal stok CGP dan tidak memberikan dampak berarti bagi petani gula karena pada saat itu belum panen raya.

”Semangat produksi sedulur petani gula harus dijaga. Semoga langkah pemenuhan stok CGP dengan penyerapan ID Food dan Danantara mampu menstabilkan kondisi pergulaan nasional saat ini. Pengadaan raw sugar yang sebelumnya pun dipastikan tidak ada fluktuasi yang berarti karena telah tuntas sejak April lalu,” kata Arief.