PHK Massal Pegawai Pemerintah AS Berlanjut, Hampir 10.000 Orang Dipecat

WASHINGTON, SABTU — Gelombang pemutusan hubungan kerja pegawai pemerintah federal Amerika Serikat berlanjut. Hampir 10.000 dari sekitar 2,3 juta pegawai pemerintah AS telah dipecat.

Lebih dari 9.500 pegawai pemerintah federal AS telah menerima pemberitahuan PHK itu pada Jumat (14/2/2025) waktu setempat atau Sabtu waktu Indonesia.

Sebagian besar pegawai baru masih dalam masa percobaan, tetapi sebagian lain telah berstatus pegawai negeri sipil. Mereka adalah pegawai di Departemen Dalam Negeri, Energi, Urusan Veteran, Pertanian, Kesehatan, serta Layanan Kemanusiaan.

Jumlah itu merupakan tambahan dari sekitar 75.000 pegawai yang telah ikut program pensiun dini yang saat ini telah ditutup.

Pemecatan pegawai itu bagian dari pemangkasan birokrasi untuk efisiensi keuangan negara. Presiden AS Donald Trump mengatakan, pemerintah federal terlalu gemuk dan terlalu banyak menyedot keuangan negara karena pemborosan dengan kerja yang ia nilai menipu.

Pemangkasan pegawai federal itu diatur oleh Departemen Efisiensi Pemerintahan (DOGE) yang dipimpin miliarder Elon Musk. Selain PHK, Trump dan Musk menggagas penghapusan sejumlah lembaga pemerintah, seperti Badan Pembangunan Internasional AS dan Biro Perlindungan Keuangan Konsumen (CFPB).

Gedung Putih dan Kantor Manajemen Personalia Federal AS (OPM) menolak menyebutkan jumlah pegawai yang sudah diberhentikan. Menurut data pemerintah yang dikelola OPM, 220.000 pekerja memiliki masa kerja kurang dari satu tahun pada Maret 2024.

OPM telah memberi waktu kepada badan-badan yang menjadi sasaran pemangkasan pegawai hingga Selasa (25/2/2025) pukul 20.00 untuk mengeluarkan pemberitahuan PHK.

Salah satu lembaga pemerintah yang mengalami pemangkasan besar pada gelombang pertama adalah Departemen Urusan Veteran AS. Departemen ini mengumumkan pemecatan lebih dari 1.000 karyawan yang bekerja kurang dari dua tahun pada Kamis (13/2/2025) malam.

Senator Patty Murray dari Partai Demokrat mengatakan, pegawai yang dipecat dari Departemen Urusan Veteran AS mencakup para peneliti yang bekerja pada pengobatan kanker, kecanduan opioid, prostetik, dan paparan lubang pembakaran.

Menurut serikat pekerja yang mewakili pegawai lembaga, di Departemen Pendidikan AS, puluhan orang telah menerima surat PHK. Mereka terdiri dari spesialis pendidikan khusus dan pejabat bantuan siswa.

Di Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC), hampir 1.300 karyawan dalam masa percobaan juga dikenai PHK. Pemimpin CDC yang berpusat di Atlanta diberi tahu tentang keputusan tersebut pada Jumat pagi.

Adapun di bidang lingkungan, Dinas Kehutanan AS memberhentikan sekitar 3.400 karyawan baru. Dinas Taman Nasional memberhentikan sekitar 1.000 karyawan.

Gelombang PHK pegawai pemerintahan AS terus berlanjut. Sejumlah sumber menyebutkan, Dinas Pendapatan Internal (IRS) yang fungsi utamanya memungut pajak tengah bersiap untuk PHK ribuan pekerja pada pekan depan.

Menteri Pertanian AS Brooke Rollins mengatakan, lembaganya telah mengundang tim DOGE dengan tangan terbuka dan PHK akan segera dilakukan. ”Jelas, ini hari yang baru. Saya pikir rakyat Amerika sependapat bahwa pemerintah terlalu besar,” ujarnya.

Pemangkasan anggaran pegawai telah menimbulkan kekhawatiran akan mengancam layanan publik. Sebulan setelah kebakaran hutan melanda Los Angeles, misalnya, program federal berhenti mempekerjakan petugas pemadam kebakaran musiman. Selain itu, pemerintah federal AS telah menghentikan pembersihan bahaya kebakaran seperti kayu mati dari hutan.

Namun, Menteri Keuangan AS Scott Bessent menepis kekhawatiran tersebut. Ia menyebut pemangkasan itu mirip audit keuangan yang dilakukan oleh Musk melalui DOGE.

”Mereka orang-orang yang serius, dan mereka berpindah dari satu lembaga ke lembaga lain, mengaudit, mencari praktik terbaik,” katanya.

Pekerja federal yang dipecat mengungkapkan keterkejutannya. ”Saya telah melakukan banyak hal untuk negara saya dan sebagai veteran yang mengabdi untuk negara, saya merasa seperti telah dikhianati oleh negara saya,” kata Nick Goia, yang dipecat dari Layanan Penelitian Ekonomi USDA pada Kamis malam.

Padahal, Goia yang bekerja di lembaga itu sejak Desember 2024 masih harus menanggung keluarga dengan satu anak yang menderita epilepsi. Ia menilai pemecatan itu tak berkaitan dengan kinerja pemerintah federal.

”Melihat orang-orang seperti Musk mencuitkan bahwa ia merasa telah melakukan pekerjaan yang hebat, ia tidak menyadari apa yang ia lakukan terhadap kehidupan orang lain,” kata Goia, warga Elizabethtown, Kentucky.

Direktur Eksekutif serikat pekerja National Federation of Federal Employees Steve Lenkart, yang mewakili lebih dari 100.000 pekerja, mengatakan, ia mencurigai langkah itu sebagai upaya Musk untuk melemahkan kendali Pemerintah AS pada pengusaha bidang industri dan kalangan orang sangat kaya. ”Itulah sebabnya Elon Musk sangat gembira dengan hal ini,” ujarnya.

Para pekerja di seluruh AS menanggapi kebijakan itu dengan marah dan bingung atas masa depan mereka. Saat pemberitahuan PHK dikirimkan dari satu lembaga ke lembaga lainnya, pegawai federal dari Michigan hingga Florida merasa terguncang karena diberi tahu layanan mereka tidak lagi dibutuhkan.

Bahkan, beberapa orang yang menerima pemberitahuan PHK sebenarnya telah menerima tawaran pensiun dini yang ditangguhkan. Dengan program pensiun dini, mereka seharusnya dibayar hingga 30 September 2025.

Pada Jumat malam, OPM mengakui beberapa karyawan mungkin telah menerima pemberitahuan PHK secara keliru dan mengatakan perjanjian pensiun dini tetap berlaku.

Melihat orang-orang seperti Musk mencuitkan bahwa ia merasa telah melakukan pekerjaan yang hebat, ia tidak menyadari apa yang ia lakukan terhadap kehidupan orang lain.

David Rice (50), penerjun payung Angkatan Darat yang cacat, telah menjalani masa percobaan sejak bergabung dengan Departemen Energi AS pada September 2025. Ia dipecat pada Kamis malam.

Selama ini, Rice bekerja sebagai spesialis urusan luar negeri pada masalah kesehatan yang berkaitan dengan paparan radiasi. Ia mengatakan terkejut karena sebelumnya ia diyakinkan bahwa pekerjaannya kemungkinan besar akan aman. Namun, pada Kamis malam, ketika ia masuk ke komputernya untuk rapat dengan perwakilan Jepang, ia melihat surat elektronik (e-mail) pemecatan. ”Ini semua kekacauan,” katanya.

Rice mengatakan, ia setuju dengan tujuan pemerintahan Trump untuk membuat pemerintah lebih efisien. Akan tetapi, ia menolak pendekatan yang diambil terkesan acak dan tidak pasti.

Menyusul gelombang PHK, Serikat Pekerja Perbendaharaan Nasional AS (NTEU) dan sekelompok serikat pekerja AS lainnya telah mengajukan gugatan pada Kamis. Gugatan itu menentang PHK yang melanggar hukum.

”Pemberhentian pegawai di masa percobaan yang telah menjalani pelatihan ekstensif akan berdampak buruk pada misi lembaga dan operasi pemerintah,” tulis Presiden NTEU Doreen Greenwald dalam suratnya kepada anggota serikat pada Kamis.

Ia mengatakan, banyak lembaga federal sudah sangat kekurangan staf karena anggaran yang dibekukan atau dipotong selama bertahun-tahun.

Pada Jumat malam, kelompok advokasi Democracy Forward mengajukan pengaduan ke Kantor Penasihat Khusus, badan federal yang didedikasikan untuk melindungi saksi pelapor (whistleblower).

Mereka meminta penyelidikan apakah pemecatan massal tersebut melanggar praktik personel federal. Mereka juga meminta agar pemecatan dihentikan sementara selama penyelidikan dilakukan.

Sementara itu, aktivis buruh dan pegawai pemerintah berunjuk rasa di luar Gedung Hubert H Humphrey di Washington, Jumat, untuk memprotes gelombang PHK tersebut. ”Mereka menyingkirkan kami, satu per satu. Pertama, pekerja masa percobaan, lalu kami berikutnya,” kata seorang kontraktor federal yang menolak untuk mengidentifikasi dirinya karena takut. (AP/Reuters)