Dari Diplomasi Mawar ke Diplomasi Visa

Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung pada 11 Juni-19 Juli 2026. Untuk pertama kalinya, ajang ini digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Inilah turnamen terbesar sepanjang sejarah, diikuti 48 tim dengan 104 pertandingan, dibuka oleh laga Meksiko melawan Afrika Selatan di Estadio Azteca, Mexico City, dan ditutup di MetLife Stadium, New Jersey, AS.

Di tengah pesta global ini, tim nasional Iran kembali lolos sebagai peserta. Iran memastikan tiketnya lewat babak kualifikasi Asia yang dominan, kelolosan keempat secara beruntun dan ketujuh sepanjang sejarah (Fox Sports, 2026).

Hasil undian menempatkan Iran di Grup G bersama Belgia, Mesir, dan Selandia Baru. Mereka dijadwalkan memulai langkah pada 15 Juni 2026 melawan Selandia Baru di SoFi Stadium, Los Angeles, dilanjutkan menghadapi Belgia (21 Juni, Los Angeles) dan Mesir (26 Juni, Lumen Field, Seattle). Semua laga grup Iran berlangsung di tanah AS.

Justru di titik inilah berita besar itu muncul. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia, sebuah negara tuan rumah menerima tim dari negara yang sedang berada dalam konflik militer aktif dengannya. Perang AS-Israel atas Iran yang pecah pada 28 Februari 2026 telah menempatkan status Iran bergeser dari ”musuh diplomatik” pada masa lalu menjadi ”musuh militer” pada hari ini. Tak heran jika liputan tentang posisi Iran menyita perhatian dunia, jauh melampaui urusan teknis sepak bola.

Menurut sejumlah sumber, AS memberlakukan pembatasan ketat pada delegasi Iran, baik dalam urusan visa maupun izin tinggal. Kronologinya bermula jauh sebelum kick off. Presiden Donald Trump sempat menyuarakan keinginan agar Iran dicoret dan kursinya diberikan kepada Italia, sebelum Presiden FIFA Gianni Infantino menegaskan Iran tetap bermain dan semua laga grupnya digelar di AS (Yahoo Sports, 2026).

Pada Desember 2025, Federasi Sepak Bola Iran bahkan memboikot acara undian di Washington karena visa hanya diberikan kepada segelintir anggota delegasinya (Gulf News, 2025). Puncaknya, visa pemain baru terbit pada 5 Juni 2026, hanya sepuluh hari sebelum laga pembuka, sementara sekitar 15 anggota staf administrasi dan manajerial penting ditolak (Al Jazeera, 2026).

Duta Besar Iran untuk Meksiko Abolfazl Pasandideh menyatakan, timnya hanya boleh masuk AS pada pagi hari dan wajib keluar pada hari yang sama dengan jadwal pertandingan (Press TV, 2026). Akibat ketidakpastian itu, Iran membatalkan rencana berlatih di Tucson, Arizona, dan memindahkan markas ke Tijuana, Meksiko.

Dari kacamata visi FIFA, perlakuan ini terasa paradoksal. FIFA mengusung moto ”Football Unites the World”. Secara ironis, FIFA baru meluncurkan FIFA Peace Prize pada undian 5 Desember 2025, penghargaan perdamaian yang lahir di tengah turnamen yang justru ternoda perang (FIFA, 2025).

Infantino berulang kali menjamin ”semua orang diterima” dan proses imigrasi akan lancar. Kenyataan di lapangan memperlihatkan hal sebaliknya. Akibat kebijakan AS yang melarang timnas Iran tidak boleh menginap, nantinya tim Iran harus terbang bolak-balik dari Meksiko, kehilangan ritme istirahat dan pemulihan yang dinikmati peserta lain.

Inilah yang layak disebut sebagai marginalisasi teknis, sebuah uneven playing field yang nyata, dengan kepentingan keamanan nasional tuan rumah ditempatkan di atas semangat kesetaraan yang dijanjikan FIFA.

AS, tentu, memiliki hak kedaulatan penuh atas perbatasannya. Namun, kombinasi penolakan visa staf inti dengan aturan ”masuk pagi, keluar petang” berkesan diskriminatif dan, meminjam istilah Kedutaan Besar Iran, adalah ”bias politik dan interferensi terburuk” dalam sejarah olahraga.

Di sini tampak benturan keras, kedaulatan negara tuan rumah ternyata mampu melampaui otoritas universal FIFA. AS pun berlaku sebagai ”tuan rumah yang enggan” (reluctant host), terikat aturan FIFA untuk menyelenggarakan laga, tetapi secara militer sedang menyerang kepentingan tamunya. Akibatnya, Meksiko terpaksa berfungsi sebagai penyangga diplomatik, semacam tuan rumah sesungguhnya bagi kesejahteraan tim Iran, sementara AS sekadar menjadi ”stadion transit”.

Secara konseptual, Piala Dunia memang dirancang sebagai simbol penyatuan dunia, dan klaim ini bukan retorika kosong. Visi 2026 mengusung pesan togetherness and unity, dan perluasan menjadi 48 tim memberi peluang lebih besar bagi 211 asosiasi anggota FIFA untuk hadir di panggung dunia (FIFA, 2023).

Sepak bola juga sejak lama menjadi etalase multikulturalisme. Sejarah mencatat Hindia Belanda (cikal bakal Indonesia) sebagai wakil Asia pertama pada 1938 dengan skuad multietnis. Empat dekade kemudian, Perancis menjuarai edisi 1998 lewat tim ”Black-Blanc-Beur” yang menjadi lambang keberhasilan integrasi imigran.

FIFA pun menegaskan pendekatan zero-tolerance terhadap rasisme melalui kampanye Global Stand Against Racism. Dengan kata lain, multikulturalisme dalam Piala Dunia bukan semata daftar nama pemain berlatar belakang berbeda, melainkan sebuah proses negosiasi identitas yang terus berkembang.

Dari kapasitas itulah Piala Dunia kerap menjadi instrumen soft power, diplomasi lunak yang mendekatkan bangsa-bangsa tanpa paksaan, melalui dialog budaya dan emosi kolektif. Joseph Nye menyebut soft power sebagai kemampuan memengaruhi melalui daya tarik, bukan koersi; dan stadion adalah salah satu panggungnya yang paling efektif.

Persoalannya, pada edisi 2026, soft power itu berbalik arah. Olahraga tidak lagi berfungsi sebagai jembatan, melainkan sebagai perpanjangan dari konflik fisik berupa visa untuk skuad Iran berubah menjadi instrumen tekanan geopolitik. Ruang aman (safe space) yang seharusnya disediakan turnamen pun menyusut menjadi arena pengawasan yang dingin dan intimidatif.

Di sinilah pesan buruk itu terbaca. Bandingkan dengan Piala Dunia 1998 di Lyon, Perancis, ketika AS dan Iran bertemu di tengah putusnya hubungan diplomatik selama hampir dua dekade. Pemain Iran menyodorkan mawar putih (simbol perdamaian) kepada para pemain AS, keduanya berfoto bersama dengan melanggar protokol standar FIFA, dan Iran menang 2-1. FIFA mengganjar kedua tim dengan Fair Play Award karena para atlet terbukti lebih dewasa daripada para politikus, dan laga itu pun dijuluki ”ibu dari segala pertandingan”.

Tahun 2026 berbeda secara fundamental. Jika 1998 hanya menyimpan ketegangan diplomatik, 2026 berlangsung di bawah dentuman senjata yang nyata. Tantangannya bukan lagi hanya soal sportivitas di lapangan, melainkan survivabilitas logistik dan mental pemain di bawah tekanan keamanan tuan rumah.

Maka simbolismenya bergeser: dari ”diplomasi mawar” menuju ”diplomasi visa”. Pada 1998, gestur setangkai bunga menebar pesan rekonsiliasi; pada 2026, stempel imigrasi menebar pesan pengawasan dan penolakan. Peristiwa ini menegaskan satu hal yang selama ini dihindari, yakni netralitas olahraga adalah mitos ketika berhadapan dengan perang. Romantisisme bahwa sepak bola mampu menyatukan musuh bebuyutan (yang sempat terbukti benar pada 1998) kini ternoda oleh realitas geopolitik yang jauh lebih keras.

Jika sebuah turnamen yang mengibarkan panji Football Unites the World dan baru saja melahirkan Penghargaan Perdamaian justru memaksa satu tim menjadi tamu yang diawasi di tanah musuhnya, lalu pesan apa sebenarnya yang sedang kita rayakan? Persatuan dunia yang sejati, atau hanya sebuah pengelolaan permusuhan yang dikemas lebih rapi?

Mudhofir Abdullah, Guru Besar UIN Raden Mas Said, Surakarta