Piala Dunia dalam Bayang-bayang Geopolitik

Kejuaraan Piala Dunia merupakan cermin perubahan geopolitik dunia internasional. Negara tuan rumah dan tim juara tidak hanya berkisah tentang kejayaan sepak bola dan kebanggaan mengangkat trofi Piala Dunia. Tuan rumah dan para negara peserta saling berebut memproyeksikan kekuasaan, identitas, dan pengaruhnya di panggung global.

Selama Piala Dunia berlangsung, catatan historis tuan rumah penyelenggara dan tim juara tidak pernah bisa dilepaskan dalam konteks rezim politik negara tersebut. Dalam rentang penyelenggaraan hampir satu abad, perubahan konteks politik negara tuan rumah ataupun juara dunia memperlihatkan sebuah pola yang sejalan dengan perubahan geopolitik internasional.

Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko kali ini menandai perluasan turnamen menjadi 48 tim sekaligus mencerminkan dinamika geopolitik kontemporer. Sebelumnya, ketiga negara tersebut terhubung sebagai kawasan ekonomi Amerika Utara yang terikat dalam perjanjian perdagangan bebas bernama USMCA (United States–Mexico–Canada Agreement). Kini, ketiganya bekerja sama dalam penyelenggaran ajang turnamen sepak bola dunia.

Dalam konteks geopolitik, kerja sama ketiga negara tersebut merepresentasikan betapa pentingnya kerja sama regional dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Selain itu, penyelenggaraan yang sebagian besar di AS juga memberikan makna bahwa Amerika Utara masih menjadi pusat perekonomian dunia, media, dan industri hiburan dunia yang dimanfaatkan oleh FIFA untuk menyukseskan ajang Piala Dunia 2026 ini.

Perubahan geopolitik juga berkembang pada negara juara Piala Dunia. Ketika Argentina memenangi Piala Dunia 2022, jutaan warganya turun ke jalan untuk merayakannya sebagai kemenangan sebuah bangsa. Hal ini tidak jauh berbeda ketika Italia memenangi Piala Dunia 1934 saat dipimpin fasisme Benito Musolini dan Brasil pada Piala Dunia 1970 dalam resim junta militer Emílio Garrastazu Médici.

Situasi ini memperlihatkan, Piala Dunia sejak diselenggarakan 1930 hingga saat ini tidak sepenuhnya netral. Negara menggunakan olahraga sebagai instrumen pembentuk nasionalisme bangsa. Meminjam teori dari Benedict Anderson, tim sepak bola yang mentas di Piala Dunia menjadi simbol dari ”komunitas terbayang” yang membuat jutaan orang merasa menjadi satu bagian dari bangsa yang sama.

Ketika FIFA menunjuk AS, Kanada, dan Meksiko sebagai tuan rumah Piala Dunia 2026, alasannya bukan hanya soal kesiapan infrastruktur dan kapasitas ekonominya. Pemilihan tuan rumah Piala Dunia sering kali memperlihatkan konteks geopolitik di masa itu. Dari Italia yang fasis di tahun 1934, Argentina yang dipimpin diktator tahun 1978, Rusia 2018 yang memperlihatkan kekuatan Eropa Timur, hingga Qatar 2022 yang merepresentasikan negara minyak dan salah satu negara Timur Tengah yang berpengaruh.

Terpilihnya suatu negara untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan Piala Dunia adalah sebuah simbol kebanggan internasional. Piala Dunia bukan sekadar turnamen olahraga biasa sehingga tiap negara berlomba-lomba mencalonkan diri. Negara yang terpilih sebagai tuan rumah digunakan untuk membangun citra nasionalnya, meningkatkan legitimasi, dan memberikan pengaruhnya kepada dunia internasional.

Hal ini bisa dilihat saat Italia ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia 1934 nation branding dimainkan sebagai strategi rezim dalam ajang tersebut. Saat itu Italia dipimpin oleh seorang fasis bernama Benito Musolini yang saat itu namanya ditakuti di daratan Eropa. Musolini ingin memperlihatkan fasisme dapat menjadi kekuatan yang diperhitungkan di tengah gejolak perang saat itu.

Maka, Musolini memerintahkan tim nasional Italia yang bertindak sebagai tuan rumah harus menjuarai Piala Dunia untuk menyukseskan kampanyenya. Para pemain tim nasional Italia pun diancam untuk membawa piala Jules Rimet ke Roma. Italia akhirnya juara Piala Dunia untuk yang pertama kalinya saat itu dan berhasil membangun superioritas dalam dominasinya pada Piala Dunia 1938.

Dalam konteks Perang Dingin, Piala Dunia 1974 yang diselenggarakan di Jerman Barat juga mencerminkan cara kerja diplomasi geopolitik. Saat itu, gejolak Perang Dingin membagi dunia antara blok Barat dan blok Timur yang berakibat pada pecahnya Jerman. Terpilihnya Jerman Barat sebagai tuan rumah juga sebagai bentuk supremasi kekuatan blok Barat di tengah persaingan dengan negara-negara komunis di Eropa Timur.

Pada edisi berikutnya, Piala Dunia 1978 di Argentina diselenggarakan saat negara Tango dipimpin oleh diktator militer Jorge Rafael Videla. Dalam pemerintahan junta militer tersebut, Videla menangkap para aktivis oposisi yang sering mengkritik pemerintahannya.

Penyelenggaran Piala Dunia 1978 pun dimanfaatkan oleh Videla untuk menutupi praktik penghilangan paksa yang dilakukannya. Selain itu, Piala Dunia ini juga sebagai ajang legitimasi kepada dunia bahwa rezim militer Argentina mampu menjadi tuan rumah pesta bola dunia meskipun di bawah kungkungan sepatu lars.

Kala itu, pemain bintang Mario Kempes menjadi penyelamat Argentina untuk menjuarai Piala Dunia di tengah ancaman Presiden Jorge Rafael Videla. Apalagi, kemenangan dalam Piala Dunia 1978 adalah trofi Piala Dunia pertama bagi Argentina saat itu.

Meskipun begitu, kebanyakan negara tuan rumah yang menyelenggarakan Piala Dunia berasal dari negara-negara berpaham demokrasi, baik itu multipartai maupun monarki demokratis. Apalagi, sejak runtuhnya Uni Soviet pada 1991, tidak ada lagi negara-negara junta militer ataupun fasis yang ditunjuk sebagai tuan rumah. Hal ini semakin memperlihatkan konteks global yang menunjukkan menguatnya gelombang sistem pemerintahan demokrasi dan dimulainya sebuah era globalisasi.

Memasuki tahun 2000-an, FIFA semakin menancapkan pengaruhnya di negara-negara dunia ketiga. Terpilihnya tuan rumah Korea Selatan-Jepang tahun 2002, Afrika Selatan tahun 2014, dan Qatar 2022 mencerminkan bangkitnya kekuatan-kekuatan baru non-Barat. Hal ini semakin menunjukkan, ajang Piala Dunia dianggap sebagai kekuatan soft power sebuah negara untuk meningkatkan citra dan pengaruhnya di dunia internasional.

Negara juara Piala Dunia juga memperlihatkan pengaruh konteks geopolitik sesuai masanya. Dalam sejarah penyelenggaraan Piala Dunia sejak tahun 1930 hingga 2022, setidaknya terdapat satu negara fasis dan dua negara junta militer yang mampu menjuarai Piala Dunia, yakni Italia tahun 1934 dan 1938, Brasil 1970, dan Argentina 1978. Selebihnya negara-negara berpaham demokrasi yang berhasil menjuarai Piala Dunia.

Menarik untuk melihat bagaimana Piala Dunia 1934 ketika tuan rumah Italia menjuarai ajang tersebut dan Piala Dunia 1978 saat Argentina yang juga merupakan tuan rumah keluar sebagai juara. Tuan rumah Piala Dunia oleh Italia dan Argentina digunakan sebagai ajang kampanye dan legitimasi kekuatan negara tersebut kepada dunia. Maka, kedua tim nasional tersebut diwajibkan untuk meraih gelar juara untuk menyelamatkan wibawa para pemimpin negaranya.

Paham demokrasi ini merayakan individualisme, sambil tak kenal lelah mendukung dalam hal solidaritas.

Meski begitu, Brasil membawa catatan menarik pada Piala Dunia 1970 yang diselenggarakan di Meksiko. Meski bukan negara tuan rumah, Brasil yang kala itu di bawah pemerintahan junta militer dipimpin oleh Emílio Garrastazu Médici berhasil menjuarai Piala Dunia untuk ketiga kalinya. Médici bahkan memanfaatkan popularitas Pele untuk memperkuat narasi nasionalisme Brasil.

Selebihnya, kebanyakan negara-negara yang berpaham demokrasi yang menjuarai Piala Dunia hingga saat ini. Mengutip pernyataan Frankli Foer dalam bukunya Memahami Dunia Lewat Sepak Bola (2004), kemenangan negara demokrasi dalam Piala Dunia tidak dapat dipisahkan dari basis industrial yang substansial. Negara industri memasok proletariat urban yang pada gilirannya memasok para pemain ke dalam tim nasional.

Kebanyakan negara industri mendanai liga-liga domestik yang sangat kompetitif sehingga kompetisinya bermutu sangat tinggi. Kondisi ini mendorong para pemain di negara-negara demokratis mau tidak mau juga harus meningkatkan kemampuannya. Paham demokrasi ini merayakan individualisme, sambil tak kenal lelah mendukung dalam hal solidaritas. Kolaborasi inilah yang membentuk tim yang padu dan munculnya bintang-bintang lapangan hijau.

Sejarah Piala Dunia yang sudah berusia hampir satu abad mencerminkan konteks geopolitik dan tatanan dunia memengaruhi negara tuan rumah, bahkan negara yang menjuarai Piala Dunia. Dari fasisme, Perang Dunia, Perang Dingin, demokratisasi, hingga globalisasi, banyak negara saling berebut identitas, dominasi, legitimasi, bahkan pengaruh dunia internasional lewat ajang sepak bola. Hal ini memperlihatkan Piala Dunia turut menjadi gambaran perjalanan geopolitik dunia.

Oleh sebab itu, tidak mengherankan banyak negara terus mencalonkan diri untuk menjadi tuan rumah ajang Piala Dunia. Meskipun gagal terpilih, negara-negara tersebut akan terus mencalonkan diri sampai negaranya terpilih, sambil menyiapkan infrastruktur dan perekonomian negaranya.

Tidak hanya itu, banyak negara juga berlomba-lomba untuk bisa tampil di ajang Piala Dunia. Kejuaraan ini seakan-akan menjadi ajang pemersatu bangsa di tengah konflik global.

Terkait itu, Indonesia pun pernah berulang kali mencalonkan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia. Impian ini terwujud pada Piala Dunia U-17 tahun 2023 ketika FIFA menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah. Meskipun hanya ajang untuk anak-anak muda usia 17 tahun, terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia menjadi bukti bangkitnya kekuatan-kekuatan baru non-Barat yang mulai dilirik oleh FIFA.

Tim nasional Indonesia pun pernah hampir tampil dalam Piala Dunia 2026, tetapi terhenti di putaran keempat kualifikasi zona Asia. Pemerintah pun sampai menggenjot target tersebut hingga mendatangkan pemain keturunan dari luar negeri. Kiranya, Indonesia perlu belajar dari negara industri yang pernah menjuarai Piala Dunia. Peningkatan pada kompetisi sepak bola nasional dapat juga meningkatkan kemampuan para pemainnya untuk membentuk sebuah tim yang bertabur bintang. (LITBANG KOMPAS)