Pidato 45 Menit Prabowo soal RAPBN 2027 di DPR, Pecahkan Tradisi Lama

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri Rapat Paripurna Ke-19 DPR Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026). Kedatangan Presiden tersebut untuk menyampaikan secara langsung Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027.

Kehadiran Presiden Prabowo di rapat paripurna ini memecahkan tradisi lama sistem ketatanegaraan Indonesia. Prosedur pada tahun-tahun sebelumnya selalu menempatkan Menteri Keuangan sebagai wakil pemerintah untuk membacakan pengantar dokumen anggaran awal tersebut. Pidato presiden terkait keuangan negara biasanya juga hanya disampaikan saat sidang paripurna yang mengagendakan nota keuangan setiap menjelang 17 Agustus.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan Presiden Prabowo akan menghadiri Rapat Paripurna DPR tersebut. Pelaksanaan rapat paripurna yang dihadiri Presiden itu bertepatan dengan momentum peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap 20 Mei.

”Kebetulan tanggal 20 Hari Kebangkitan Nasional, jadi Presiden ingin memanfaatkan momentum untuk sekali lagi kita menyatukan pandangan dan kekuatan sebagai satu bangsa, terutama di dalam menjalankan tugas menjaga perekonomian bangsa kita,” ujar Prasetyo.

Rencana pemaparan KEM ini telah dipersiapkan sejak awal pekan saat Presiden Prabowo memanggil sejumlah menteri dan kepala lembaga ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin lalu. Di antara pejabat yang hadir dalam rapat terbatas tersebut adalah Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, serta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

”Nanti dalam waktu dekat akan dibacakan di DPR kalau tidak salah,” ujar Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa saat itu.

Menurut jadwal acara yang diterima, rombongan Presiden dijadwalkan tiba di Kompleks Parlemen pada pukul 09.45 WIB. Setelah menyanyikan lagu kebangsaan ”Indonesia Raya” dan pembukaan sidang oleh Ketua DPR Puan Maharani pada pukul 10.00, Presiden dijadwalkan berpidato selama 45 menit mulai pukul 10.25 hingga pukul 11.10 untuk membacakan KEM-PPKF RAPBN Tahun Anggaran 2027.

Setelah Presiden Prabowo meninggalkan ruang sidang, pimpinan DPR bakal mencabut skors untuk melanjutkan agenda internal legislatif. Parlemen dijadwalkan mendengarkan Laporan Badan Legislasi atas Evaluasi Perubahan Kedua Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026. Selain itu, agenda penutup diisi dengan penyampaian pendapat fraksi-fraksi atas RUU usul inisiatif Komisi III mengenai perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan, secara hukum tidak ada ketentuan yang melarang seorang kepala negara untuk menyampaikan dokumen anggaran negara secara langsung ke parlemen. Hal ini karena para menteri kabinet pada dasarnya bekerja untuk menjalankan tugas serta mewakili kepentingan presiden.

Dasco juga menambahkan bahwa prosedur ini diperbolehkan dan menjadi momen pertama kalinya seorang presiden memaparkan langsung KEM-PPKF.

”Saya baru cek tadi, mungkin ini baru pertama kali ya,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, dalam pidato Presiden Prabowo di DPR, akan disampaikan pula soal opsi pembentukan badan ekspor.

Airlangga belum merinci bentuk kelembagaan badan tersebut. Namun, ia memastikan pembahasannya akan terkait strategi penguatan ekspor dan devisa nasional.

Badan ekspor diperkirakan akan berperan mengonsolidasikan dukungan pembiayaan, promosi, dan perluasan pasar bagi produk nasional, terutama komoditas yang menjadi sumber utama perolehan devisa. Skema ini diharapkan menjadi langkah jangka menengah untuk memperkuat sektor eksternal dan menambah pasokan valas secara lebih struktural.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai keputusan Presiden Prabowo menyampaikan langsung KEM-PPKF RAPBN Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPR menunjukkan pemerintah tengah berupaya meredam gejolak pasar keuangan dan membangun kembali kepercayaan publik.

Untuk diketahui, nilai tukar rupiah terus melemah dalam beberapa waktu terakhir. Pada Selasa (19/5/2026), nilai tukar rupiah di pasar spot ditutup di level Rp 17.706 per dolar AS. Posisi itu melemah 0,21 persen dibandingkan dengan penutupan sehari sebelumnya dan menjadi level terendah baru, melampaui tekanan yang sempat terjadi pada masa krisis 1998. Sementara Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tercatat turun 3,2 persen ke 6.396, terendah sejak pertengahan 2025.

Menurut Bhima, langkah Prabowo tidak lazim karena penyampaian KEM biasanya dilakukan oleh menteri keuangan. Apalagi, KEM dinilai masih bersifat awal dan asumsi-asumsi makronya masih dapat berubah dalam pembahasan APBN.

”Kalau Prabowo yang langsung datang pidato, padahal baru kerangka ekonomi makro, ini menunjukkan sudah segenting itu situasinya sampai harus diyakinkan langsung oleh Prabowo,” ujar Bhima.

Bhima mengatakan, pidato Presiden di DPR nantinya akan menjadi perhatian pelaku pasar. Ia mengingatkan agar pemerintah tidak menyampaikan optimisme berlebihan yang justru dapat memunculkan skeptisisme baru.

”Kita lihat nanti apakah meyakinkan atau terlalu overoptimistis, justru menimbulkan skeptisisme dari pelaku pasar. Jangan sampai pidatonya malah blunder dan tidak kontekstual,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan, kepercayaan pelaku pasar tidak akan pulih jika sejumlah program pemerintah belum dibenahi. Sebagai contoh, program Makan Bergizi Gratis (MBG), koperasi desa (kopdes), dan Danantara yang dinilai masih memunculkan kekhawatiran investor.