Pilkada Jakarta, Deklarasi Netralitas ASN di Tengah Desas-desus Politik Bansos

JAKARTA, KOMPAS — Aparatur sipil negara, TNI, dan Polri mendeklarasikan netralitasnya dalam Pilkada Jakarta 2024. Deklarasi ini sekaligus menjawab desas-desus mutasi camat dan adanya penyaluran bantuan sosial untuk kepentingan politik pasangan calon tertentu.

Deklarasi netralitas itu berlangsung dalam rapat koordinasi pengawasan netralitas aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta di Grand Mercure Jakarta Harmoni, Jakarta Pusat, Kamis (14/11/2024) siang. Hadir seratusan pejabat Pemprov DKI Jakarta dari tingkat provinsi sampai kelurahan, perwakilan TNI dan Polri, serta Bawaslu DKI Jakarta dan KPU DKI Jakarta.

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi mengatakan, Pilkada Jakarta 2024 sudah di depan mata. Tersisa dua pekan lagi menuju pencoblosan pada 27 November sehingga perlu sinergi bersama antara penyelenggara pemilu, keamanan, dan pemangku kepentingan demi pilkada langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luber jurdil), serta bermartabat dan berintegritas.

”Saya akan bawa jajaran Pemprov DKI Jakarta, ASN, untuk netral. Tidak untuk 01, 02, atau 03. Saya tegaskan. Ini pernyataan resmi, kami mendukung suksesnya Pilkada Jakarta,” tutur Teguh.

Diketahui ada tiga pasangan calon yang berkontestasi dalam Pilkada Jakarta 2024. Pasangan nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono; pasangan nomor urut 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana Abyoto; dan pasangan nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno.

Teguh dalam deklarasi itu berkomitmen menjaga netralitas 64.135 ASN dan 121.803 petugas lembaga kemasyarakatan, seperti pengurus RT-RW. Dengan demikian, harapan Pilkada Jakarta 2024 berlangsung lancar tanpa ada masalah dan damai dapat terwujud.

”Kami juga mencermati arahan dari pusat. Misalnya terkait masalah bansos yang sudah mulai ramai di dunia maya bahwa akan disalurkan bertubi-tubi,” ucap Teguh.

Perbincangan di dunia maya atau media sosial itu terkait dengan mutasi jabatan camat dalam lingkup Pemprov DKI Jakarta pada Selasa (12/11/2024) sore. Mutasi ini disebut sarat kepentingan politik, termasuk politisasi bansos untuk kepentingan pasangan calon tertentu.

Saya akan bawa jajaran Pemprov DKI Jakarta, ASN, untuk netral. Tidak untuk 01, 02, atau 03. Saya tegaskan. Ini pernyataan resmi, kami mendukung suksesnya Pilkada Jakarta.

Menurut Teguh, kebijakan Pemprov DKI Jakarta atau penjabat gubernur tidak bertendensi kepada pasangan calon tertentu atau tidak netral. Jika tidak sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, patut diawasi atau dilaporkan.

”Untuk penyaluran bansos, nanti menunggu petunjuk pusat tanpa mengurangi hak-hak warga yang lain. Intinya, kami berupaya menjaga netralitas lewat imbauan,  sosialisasi, surat edaran, dan pakta integritas dengan harapan tak hanya seremonial, tetapi juga komitmen bersama," ucap Teguh.

Sejauh ini belum ada temuan atau laporan soal pelanggaran netralitas ASN. Namun, bukan berarti pengawasan kendur.

Teguh meminta bantuan seluruh lapisan masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran netralitas sehingga tidak ada desas-desus. Setiap laporan bakal ditelusuri dan jika terbukti, akan disanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketua Bawaslu DKI Jakarta Munandar Nugraha juga menyampaikan hal serupa. Apalagi Jakarta tetap akan jadi sorotan publik karena masih berstatus ibu kota dan pusat pemerintahan.

”Sampai saat ini, netralitas ASN, TNI, dan Polri masih terjaga. Belum ada laporan di Jakarta. Kami terus sosialisasikan tata tertib dan pastikan kalau ada supaya bisa dibina dan ditindak,” kata Munandar.

Meskipun belum ada laporan, Munandar mengingatkan bahwa ada temuan pengurus RW memasang spanduk pasangan calon tertentu dengan foto dirinya. Ia tak menyebut temuan itu di kelurahan atau kecamatan apa karena yakin informasinya sudah sampai ke Pemprov DKI Jakarta.

Oleh karena itu, besar harapnya pengurus RT-RW bisa netral, seperti ASN, TNI, dan Polri. Sebab, netralitas harus jadi perhatian semua pihak untuk pemilu luber jurdil.