Pilkada Serentak, Pj Gubernur Sultra Tekankan Jangan Ada Politisasi SARA

KENDARI, KOMPAS — Penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara Andap Budhi Revianto menekankan untuk semua pihak tetap bersatu setelah gelaran pilkada serentak berlangsung. Ajang pemilihan ini agar tidak menimbulkan segregasi, tanpa politisasi SARA, hingga ujaran kebencian. Proses pemilihan relatif aman dan lancar di 17 kabupaten/kota di wilayah ini.

”Harapan saya tentu setelah pemilihan ini kita bersatu kembali, tidak ada segregasi, dan pemilahan. Jangan ada politisasi SARA, ujaran kebencian, karena Sultra adalah milik kita bersama, bukan milik golongan tertentu,” kata Andap seusai menyalurkan hak pilih, Rabu (27/11/2024), di Kendari, Sulawesi Tenggara.

Pilkada, ia melanjutkan, adalah sarana untuk memilih pemimpin yang memiliki legitimasi penuh. Oleh karena itu, ia berharap semua masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih bisa segera menyalurkan hak pilih.

Jangan ada politisasi SARA, ujaran kebencian, karena Sultra adalah milik kita bersama, bukan milik golongan tertentu.

Menurut Andap, hingga jelang siang, proses pelaksanaan pemilihan di 17 kabupaten/kota, dan provinsi berjalan relatif aman dan lancar. Tidak ada laporan terkait kejadian yang membuat proses pemilihan tertunda ataupun terhambat.

Situasi ini ia harapkan bisa berjalan terus hingga proses pemilihan usai, bahkan hingga pelantikan mendatang. ”Mari kita semua bergandengan tangan dan jaga persatuan dan kesatuan. Mari ktia ciptakan suasana yang aman dan tertib karena Sultra milik kita semua,” ucapnya.

Ketua KPU Sultra Asril menuturkan, pelaksanaan pilkada serentak sejauh ini berjalan aman dan lancar. Pihaknya berupaya agar proses pemilihan hingga penghitungan bisa dijalankan maksimal dan tanpa ada pihak yang dirugikan.

Semua tingkat penyelenggara, ia melanjutkan, mengawal proses pemilihan secara kontinu. Tidak hanya itu, bersama pemangku kepentingan lainnya, KPU memantau dan memastikan proses pemilihan berjalan sesuai aturan dan harapan yang didambakan bersama.

”Kemarin memang sempat ada surat suara yang tertukar, tapi cepat ditangani. Di hari pemilihan ini belum ada laporan tersebut. Kami harapkan sampai selesai semuanya lancar dan aman,” tambahnya.

Ketua Bawaslu Sultra Iwan Rompo Banne menegaskan, pihaknya ingin memastikan proses pelaksaan pemungutan hingga penghitungan suara berjalan sesuai koridor yang telah ditentukan. Pemantauan dan penindakan telah dilakukan sejak jauh hari ketika ada pelanggaran yang ditemukan.

Terkait dengan masifnya informasi politik uang, Iwan menyampaikan agar warga yang mengetahui info dan kejadian tersebut untuk segera melaporkan. Hingga Rabu siang, pihaknya belum menemukan adanya kejadian pemberian uang dalam pilkada kali ini.

Sebanyak 1,8 juta warga Sultra akan menyalurkan hak pilih di pilkada serentak kali ini. Mereka akan memilih total 62 calon kepala daerah, baik di tingkat provinsi, kabupaten dan kota di wilayah ini. Rinciannya, 4 pasang di provinsi, 10 pasangan di tingkat kota, dan 48 orang di tingkat kabupaten.

Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri Djohermansyah Djohan mengatakan, pilkada serentak digagas agar pilkada bisa berlangsung secara efisien. Namun, banyaknya indikasi pelanggaran dan kecurangan yang ditemukan menunjukkan bahwa tujuan tersebut belum tercapai. Sebab, penyelenggaraan pilkada serentak tidak diiringi dengan pembenahan proses elektoral.

Ia melanjutkan, hal itu terlihat dari proses kandidasi yang tidak mewakili suara publik. Partai cenderung memilih calon yang diusung sesuai dengan kepentingan elite. Pilihan masyarakat yang terekam dalam survei berbagai lembaga banyak yang diabaikan.

”Pencalonan itu masih banyak yang rekayasa, bagian dari dinasti politik, dan apakah bisa benar-benar dijamin bebas dari mahar politik,” kata Djohermansyah.

Tak hanya itu, menurut dia, proses kampanye juga relatif tidak berkualitas. Dalam berbagai debat, masyarakat jarang disuguhi gagasan dengan argumen yang berbasis data. Umumnya, ide-ide yang diberikan pun sebatas asumsi (Kompas, Rabu, 27/11/2024).