Asa Kemandirian Energi RI dari Jatigede

Peresmian Pembangkit Listrik Tenaga Air Jatigede oleh Presiden Prabowo Subianto bukan sekadar langkah menuju ketahanan dan kemandirian energi nasional. Di baliknya, terdapat kolaborasi pembiayaan hijau yang mendorong lahirnya proyek-proyek berkelanjutan demi masa depan yang lebih bersih.

Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jatigede, di Sumedang, Jawa Barat, dengan kapasitas 2 x 55 megawatt (MW) juga menjadi lokasi peresmian serentak 37 proyek strategis ketenagalistrikan oleh Presiden pada Senin (20/1/2025). PLTA tersebut sudah memperoleh sertifikat laik operasi (SLO) dan masuk sistem Jawa Madura Bali sejak Juni 2024.

PLTA Jatigede, dioperatori PT PLN Indonesia Power, memanfaatkan Bendungan Jatigede yang merupakan aset milik Kementerian Pekerjaan Umum (PU). PLTA itu tak hanya menghasilkan energi bersih, tetapi juga memiliki keunggulan sebagai pembangkit yang memenuhi kebutuhan listrik beban puncak (PLTA jenis peaker).

Keandalan PLTA Jatigede dalam menyediakan pasokan listrik tampak pada Jumat (18/7/2025). Dari bendungan, air diarahkan ke pintu masuk air menuju PLTA (power intake). Dari power intake, air diteruskan ke dalam terowongan (headrace tunnel) dengan diameter 4-5 meter.

Air kemudian diteruskan ke pipa pesat (penstock) yang terbuat dari material baja. Lalu air masuk ke bangunan pembangkit (powerhouse) semi-underground dan memutar dua turbin tipe Francis di dalamnya. Kedua turbin itu bekerja dalam senyap untuk mengubah energi mekanik menjadi listrik.

Setelah itu, listrik kemudian diteruskan ke sistem transmisi. Adapun air yang sudah dimanfaatkan untuk memutar turbin dikembalikan ke Sungai Cimanuk melalui saluran terbuka atau tailrace open channel.

”Kelebihan PLTA Jatigede adalah unit dapat dioperasikan dari mulai start sampai dengan berbeban penuh hanya dalam waktu kurang dari 15 menit. Ini akan sangat membantu sistem kelistrikan saat beban puncak, khususnya Jawa Barat bagian Tengah dan Utara,” ujar Manajer Unit PLN Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkitan (UBP) Jatigede Novy Heryanto.

Potensi produksi listrik per tahun PLTA Jatigede 400-500 gigawatt-jam (GWh) dengan capacity factor 41-50 persen. Saat ini, PLTA Jatigede menghasilkan 420 juta kilowatt-jam (kWh) yang setara melistriki lebih dari 105.000 rumah dan mengurangi emisi 365.000 ton CO2 ekuivalen per tahun.

Asisten Manajer Pemeliharaan Unit PLN Indonesia Power UBP Jatigede Angga Lionix Manullang menambahkan, PLTA Jatigede juga turut menggerakkan perekonomian, yakni menyerap 621 pekerja lokal usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) ataupun industri lokal. Adapun jumlah pegawai organik PLTA Jatigede 75 orang dan pegawai nonorganik 36 orang.

Proyek PLTA Jatigede juga menjadi refleksi penting bahwa pengembangan energi hijau memerlukan kolaborasi lintas sektor, perencanaan jangka panjang, serta komitmen pada aspek sosial dan lingkungan. Pada PLTA Jatigede, koordinasi dilakukan PLN dengan Unit Pengelola Bendungan Jatigede, di bawah Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung, Kementerian PU.

Lantaran bendungan merupakan aset Kementerian PU, proyek PLTA Jatigede tak perlu membangun bendungan baru. Hal tersebut turut menurunkan biaya pokok penyediaan (BPP) listrik melalui efisiensi biaya investasi, operasi dan pemeliharaan, serta pajak dan jasa pengelolaan sumber daya air.

Bendungan Jatigede adalah bendungan multifungsi dengan tujuan pemanfaatan terdiri dari pemenuhan irigasi, pengendalian banjir, pemenuhan air baku, pembangkit listrik, dan pariwisata. Manfaat utama bendungan ini adalah untuk irigasi di daerah seluas 87.840 hektar yang tersebar di Indramayu, Majalengka, dan Cirebon.

Saat ini, Bendungan Jatigede bisa menampung volume maksimal hingga 980,57 juta meter kubik dengan luas genangan 3.952 hektar. Dari 2022 hingga kini, rata-rata air yang mengalir adalah 1,8 miliar meter kubik air per tahun yang cukup untuk keperluan produksi listrik.

Kepala Unit Pengelola Bendungan Jatigede Yuyu Wahyudin mengatakan, guna memastikan kelancaran operasional bendungan serta PLTA, Kementerian PU telah membangun pengendali sedimen di kawasan hulu di Garut. Untuk keberlanjutan pasokan mata air, dilakukan penghijauan dan pembangunan arboretum tanaman konservasi di hulu.

Sekitar 1 kilometer (km) dari PLTA Jatigede, terdapat pula PLTA Parakan Kondang dengan kapasitas 9,9 MW yang dibangun pada 1955. PLTA itu masih beroperasi hingga kini. ”Sampai sekarang kami supply juga, jangan sampai tutup. Kami upayakan agar kedua PLTA itu tetap bisa beroperasi,” kata Yuyu.

Salah satu pihak yang merasakan manfaat kehadiran PLTA Jatigede adalah PT Leetex Garment Indonesia, perusahaan garmen di Majalengka yang juga pelanggan PLN. Senior Manager Operasional Leetex Garment Raymond AU mengemukakan, saat ini, listrik lebih andal dan stabil. Genset, yang sebelumnya menjadi backup saat mati listrik, tak pernah lagi digunakan.

”Keandalan listrik ini sangat penting bagi industri kami. Kami memproduksi sekitar 100.000 pcs (produk garmen) per hari, dengan waktu produksi 8 jam per hari. Apabila listrik mati selama satu jam, kehilangan (produksi) bisa lebih dari 10.000 pcs,” ujarnya.

Dukungan pembangkit listrik energi terbarukan juga penting dalam keberlanjutan bisnis Leetex Garment yang sepenuhnya mengandalkan pasar ekspor, yakni ke AS, Eropa, dan Jepang. Sebelumnya, Leetex membeli renewable energy certificate (REC) PLN dari PLTA Cirata. Hal itu penting karena adanya tuntutan pasar terkait target emisi nol bersih (NZE).

Selama ini, besarnya kebutuhan pembiayaan menjadi salah satu tantangan utama dalam pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Di sisi lain, akses terhadap pendanaan yang terjangkau dan berkelanjutan masih terbatas. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, lembaga keuangan, dan mitra internasional menjadi krusial.

Proyek PLTA Jatigede menjadi salah satu di antaranya. Proyek itu hasil kolaborasi PT PLN (Persero) dengan lembaga pembiayaan internasional, seperti Export Credit Agent (ECA). Skema ini memungkinkan transfer teknologi, peningkatan kapasitas nasional, serta pembagian risiko pembiayaan antara pemerintah dan mitra luar negeri.

China Export and Credit Insurance Corporation (Sinosure) menjadi perusahaan asuransi dalam struktur pembiayaan proyek PLTA Jatigede. Sinosure ialah perusahaan asuransi asal China, yang dibiayai negara, dengan tujuan mendorong pembangunan serta kerja sama ekonomi dan perdagangan luar negeri.

Salah satu pemberi pinjaman dalam proyek PLTA Jatigede adalah Bank MUFG asal Jepang. Head of Global Corporate and Investment Banking MUFG Indonesia Michael Sugirin mengatakan, MUFG memainkan peran kunci dalam proyek PLTA Jatigede. Proyek dibiayai melalui fasilitas kredit terstruktur jangka panjang yang dimulai pada 2017.

”Transaksi dirancang sesuai dengan kebutuhan proyek. (Transaksi) telah melalui proses penilaian berdasarkan kebijakan internal yang relevan serta kerangka kerja dan praktik perbankan internasional,” kata Michael.

Ia menambahkan, transaksi tersebut juga menandai keterlibatan awal MUFG dalam mendukung transisi energi terbarukan di Indonesia, sejalan dengan arah pembangunan ekonomi jangka panjang negara. Selama ini, MUFG berpengalaman dalam pembiayaan bilateral ataupun sindikasi untuk proyek infrastruktur berskala besar.

Secara menyeluruh, MUFG berkomitmen untuk mencapai target pembiayaan berkelanjutan sebesar 100 triliun yen pada 2030. Proyek-proyek hijau di Indonesia, termasuk di sektor energi bersih dan infrastruktur berkelanjutan, juga menjadi bagian yang terus dijajaki. Hal tersebut guna mendukung tujuan dekarbonisasi jangka panjang negara.

Kemitraan dengan PLN, seperti pada proyek PLTA Jatigede, berjalan positif dalam mendukung pengembangan energi terbarukan di Indonesia. ”Kami memandang PLN sebagai mitra strategis dalam mendorong transisi energi nasional dan berharap dapat terus menjalin kolaborasi positif ke depan,” ucap Michael.

Peran PLTA serta pembangkit listrik tenaga air minihidro (PLTM) dan pembangkit listrik tenaga air mikrohidro (PLTMH) berperan penting dalam pengembangan energi terbarukan Indonesia dalam 10 tahun ke depan. Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025-2034, terdapat penambahan pembangkit tenaga air/hidro sebesar 11,7 GW.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Eniya Listiani Dewi menuturkan, pada 2024, total kapasitas pembangkit energi terbarukan sebesar 14,3 GW. Dari jumlah itu, pembangkit listrik hidro (PLTA/PLTM/PLTMH) dominan, yakni 7 GW.

”Dalam mempercepat pengembangan PLTA, Kementerian ESDM akan mengembangkan kapasitas pembangkit hidro, baik kapasitas skala besar maupun menengah. Kemudian, optimalisasi pembangkit hidro di wilayah dengan potensi hidro cukup besar, seperti di Sumatera dan Sulawesi,” ujar Eniya.

Pembiayaan untuk proyek pembangkit listrik energi terbarukan, termasuk PLTA, didorong dari berbagai sumber. Untuk pendanaan publik antara lain dari APBN, dana alokasi khusus (DAK), dan green sukuk (nasional). Kemudian green climate fund, global environment facility, dan multilateral development bank (internasional).

Sementara pada pembiayaan dari nonpublik antara lain melalui investasi langsung swasta, pembiayaan berkelanjutan perbankan dan jasa keuangan lain, filantropi, dan kerja sama pemerintah dan badan usaha (nasional). Kemudian, melalui bond investor, equity fund, dana pensiun, dan filantropi (internasional).

Wakil Kepala Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Ardyanto Fitrady menuturkan, secara tipikal, salah satu kendala pembangunan PLTA adalah terkait alih fungsi lahan. Salah satu hal terpenting adalah bagaimana pemerintah dapat memastikan prosesnya dilakukan dengan smooth sehingga bisa digunakan untuk PLTA.

Sementara dari segi pembiayaan, kata Ardyanto, prinsipnya proyek akan berjalan jika memang dianggap menguntungkan, yang salah satu penentunya adalah suku bunga pinjaman. Jika suku bunga rendah, biaya dapat tertutup. Oleh karena itu, kolaborasi lintas pihak diperlukan guna mendukung kelancaran proyek energi terbarukan.