Polandia Dorong Penyertaan Ukraina di Setiap Proses Perundingan

JAKARTA, KOMPAS — Perang Ukraina memasuki tiga tahun per 24 Februari 2025. Polandia selaku ketua bergilir Uni Eropa 2025 mengingatkan kembali kepada dunia bahwa perdamaian di Ukraina harus segera terwujud dengan syarat mengedepankan Ukraina dalam perundingan guna mencapai solusi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Hal itu diutarakan oleh Kuasa Usaha Kedutaan Besar Polandia untuk Indonesia Maciej Tumulec dalam acara menjelang peringatan tiga tahun perang Ukraina dan tanggapan atas perkembangan terkini. Acara diselenggarakan di Kedutaan Besar Polandia di Jakarta, Kamis (20/2/2025). Hadir pula perwakilan dari negara-negara Eropa, antara lain Finlandia, Italia, dan Inggris.

”Beberapa bulan ke depan sangat menentukan masa depan gencatan senjata dan perundingan damai. Hal terpenting ialah melibatkan Ukraina selaku pemangku kepentingan utama dalam setiap proses menuju ke sana,” kata Tumulec.

Polandia selaku pemegang keketuaan bergilir UE mengangkat tema penguatan keamanan. UE terdampak langsung serangan Rusia ke Ukraina. Khusus Polandia, negara tersebut menjadi tempat transit bantuan persenjataan dan logistik untuk Ukraina. Terhitung pula ada sekitar 2 juta rakyat Ukraina yang berpindah ke Polandia sejak perang meletus.

Tumulec mengatakan, mereka terintegrasi ke dalam masyarakat Polandia sehingga tidak diistilahkan sebagai pengungsi. Bahkan, 87 persen warga Ukraina di Polandia bekerja dan membayar pajak.

Ia menjelaskan perihal pertemuan di Paris, Perancis, yang digagas oleh Presiden Perancis Emmanuel Macron. Pertemuan itu menanggapi pernyataan Pemerintah Amerika Serikat dalam pertemuan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) di Brussels, Belgia, dan dalam Konferensi Keamanan Muenchen, Jerman. AS mengatakan bahwa tidak masuk akal meminta Moskwa mengembalikan lima wilayah yang mereka duduki.

”Perjanjian perdamaian yang berkelanjutan adalah yang berkeadilan. Kapitulasi wilayah tidak akan memberi keamanan jangka panjang bagi pihak mana pun,” kata Tumulec.

Ia menyiratkan, Rusia memiliki banyak negara sahabat. Sahabat sejati berarti turut membantu sejawatnya melihat apabila mereka melakukan kesalahan dan mengajak untuk bertanggung jawab atas kesalahan tersebut. Invasi dan agresi militer Rusia ke Ukraina jelas melanggar Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa karena melanggar kemerdekaan dan kedaulatan Ukraina.

”Indonesia sejak awal agresi Rusia menyatakan mendukung Piagam PBB dan agar semua jalan penyelesaian dilandaskan kepada piagam tersebut. Ini sangat dihargai oleh UE. Indonesia juga selalu menegaskan bahwa segala jenis penjajahan dan invasi adalah salah,” katanya.

Tumulec juga menyinggung salah satu isi pertemuan Paris yang mengatakan bahwa Inggris dan Swedia bersedia mengirim pasukan penjaga perdamaian ke Ukraina apabila dibutuhkan. Ia menekankan, perizinan pasukan perdamaian tetap harus melalui PBB.

”Meskipun begitu, ujung-ujungnya tetap harus dengan persetujuan Ukraina, mereka mau atau tidak menerima pasukan perdamaian. Bukan pihak lain yang memutuskan untuk mereka,” ucapnya.

Ia menekankan, AS dan UE sama-sama merupakan penyokong dana dan logistik terbesar bagi Ukraina. Akan tetapi, ini tidak membuat kedua pihak bertindak sebagai penentu masa depan Ukraina.

Kuasa Usaha Kedutaan Besar Ukraina untuk Indonesia Yevhenia Shynkarenko mengatakan, muncul narasi baru yang menyalahkan Ukraina sebagai penyebab dari serangan Rusia. Pada dasarnya, seberat apa pun persoalan yang dihadapi dua negara, terutama yang bertetangga langsung, dialog adalah jalan keluar. Bukan invasi dan agresi militer yang melanggar kedaulatan.

”Kami berterima kasih karena banyak negara yang mengutamakan akal sehat dan jernih menanggapi konflik ini,” ujarnya.

Shynkarenko menjelaskan, bagi Ukraina, perang telah dimulai sejak tahun 2014 ketika Rusia mencaplok Semenanjung Crimea. Padahal, wilayah itu sejak pecahnya Uni Soviet diakui sebagai bagian dari negara Ukraina. Setelah itu, muncul perkara Rusia menolak keinginan Ukraina untuk bergabung dengan NATO, yang kemudian berujung pada invasi.

”Ruang-ruang dialog terbuka, tetapi jalan agresi yang dipilih oleh Moskwa. Kami tidak menyangka hal ini terjadi, mengingat seluruh Eropa memendam trauma akibat Perang Dunia II. Tidak satu pun negara di dunia ini boleh menjadi korban penjajahan,” katanya.

Shynkarenko menegaskan kembali pernyataan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy bahwa Kyiv harus dilibatkan dalam setiap tahap perundingan. Tidak ada dialog mengenai Ukraina tanpa melibatkan Ukraina karena masa depan suatu negara harus ditentukan oleh rakyatnya sendiri.

Poin berikutnya ialah dalam penyelesaian konflik, agresor harus dimintai pertanggungjawaban internasional. Bukan dibiarkan lolos tanpa konsekuensi hukum.

Di Riyadh, Arab Saudi, delegasi AS yang dipimpin Menteri Luar Negeri Marco Rubio selesai bertemu dengan delegasi Rusia di bawah Menlu Sergey Lavrov. Rapat mereka membahas soal perang Ukraina, tetapi tidak mengundang perwakilan dari Kyiv.

Lavrov mengutarakan, persyaratan perundingan damai adalah Ukraina tidak akan pernah bergabung dengan NATO. Persyaratan berikutnya ialah Rusia tidak mengembalikan lima wilayah yang mereka duduki, yaitu Semenanjung Crimea, Zaporizhzhia, Kharkiv, Donetsk, dan Luhansk.

Pertemuan Rubio-Lavrov itu menyusul pembicaraan telepon antara Presiden AS Donald Trump dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Bahkan, Trump mengungkapkan, tidak tertutup kemungkinan ia nantinya bertemu dengan Putin secara tatap muka.

Trump juga menuduh Zelenskyy sebagai diktator karena di Ukraina tidak ada pemilihan umum, padahal jadwal pemilu semestinya 2024. Kyiv menanggapi dengan keterangan bahwa berdasarkan konstitusi, selama masa perang atau masa darurat memang tidak diadakan pemilu. Apalagi, ada sejumlah wilayah yang diduduki oleh pasukan asing sehingga warganya tidak akan bisa berpartisipasi.