Kekerasan oleh polisi saat bertugas dapat dikenai pidana jika mengakibatkan kematian warga. Di sejumlah negara Barat, polisi yang bertugas tidak kebal hukum.
29 Agt 2025 10:48 WIB · Internasional
Seragam dan lencana tidak membebaskan polisi dari hukuman bila mereka terbukti menggunakan kekerasan yang mengakibatkan warga tewas. Meski dapat pembelaan dari kesatuannya, para polisi itu tetap dihukum dengan beragam jenis sanksi.
Pengadilan Memphis di Negara Bagian Tennessee, Amerika Serikat, membuat keputusan yang melegakan keluarga Tyrol Nichols pada Kamis (28/8/2025). Hakim Sheryl H Lipman memerintahkan persidangan ulang kepada tiga bekas polisi, yakni Tadarrius Bean, Demetrius Haley, dan Justin Smith. Perintah dikeluarkan hampir tiga bulan setelah ketiga polisi itu dibebaskan dari segala dakwaan terkait kematian Nichols.
Nichols, seorang ayah, pemain skateboard, dan fotografer, dihentikan pada 7 Januari 2023 karena dicurigai mengemudi secara sembrono. Dalam laporan CNN disebutkan, pihak berwenang tidak dapat membuktikan alasan penghentian tersebut.
Rekaman kejadian tersebut menunjukkan petugas berulang kali mengancam Nichols dengan kekerasan, bahkan ketika ia tampak mematuhi perintah mereka atau sudah berada di tanah. Catatan sidang disiplin menunjukkan Nichols tidak pernah diberi tahu mengapa ia dihentikan atau bahwa ia ditahan.
Nichols dibawa ke rumah sakit dalam kondisi kritis dan meninggal tiga hari kemudian. Pemeriksa medis memastikan ia meninggal karena trauma benda tumpul di kepala. Ia mengalami robekan di kepalanya serta menderita luka dan memar di sekujur tubuhnya.
Kematian Nichols memicu protes nasional di AS terhadap kebrutalan polisi, terutama terhadap pria kulit hitam. Aksi itu membuat pihak berwenang memperketat pengawasan terhadap polisi di Memphis, kota yang mayoritas penduduknya berkulit hitam.
Semua petugas yang didakwa dalam kasus ini berkulit hitam. Investigasi Departemen Kehakiman menemukan bahwa Departemen Kepolisian Memphis terlibat dalam ”penegakan hukum yang diskriminatif terhadap warga kulit hitam”.
Lima petugas menghadapi tuntutan negara bagian dan federal terkait kematian Nichols pada Januari 2023. Namun, dua orang, yakni Desmond Mills Jr dan Emmitt Martin, mengaku bersalah dan akhirnya bersaksi melawan tiga petugas yang tetap bersikukuh tidak bersalah.
Pada 7 Mei 2025, Bean, Haley, dan Smith dinyatakan tidak bersalah atas semua tuduhan, termasuk pembunuhan tingkat dua. Lewat keputusan Hakim Lipman, tiga bekas polisi itu kembali harus disidang.
:quality(80)/https://kompasmedia.site/images/2025/06/29/8268e20bc4d39e57f20cf204ffd1cdec-wires_photo_2025_06_29T075805.335.jpg)
Bukan cuma di AS. Polisi di negara lain juga dihukum bila menewaskan orang saat bertugas. Contohnya di Belanda dalam kematian Mitch Henriquez (42).
Henriquez dibunuh oleh polisi Belanda di sebuah festival musik di Den Haag pada 27 Juni 2015. Dalam sebuah pertengkaran, ia ditahan oleh lima petugas polisi dan dicekik hingga tewas. Keterangan resmi bahwa Henriquez meninggal di rumah sakit langsung dibantah oleh para saksi mata yang merekam insiden tersebut.
Pembunuhan tersebut menyebabkan kerusuhan selama empat hari di Den Haag dan larangan berkumpul di tempat umum. Dalam persidangan dua tahun kemudian, dua petugas polisi dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 6 bulan penjara.
Dalam proses banding, satu hukuman dibatalkan dan hukuman lainnya dikuatkan. Di Mahkamah Agung, hukuman yang tersisa dikuatkan pada tahun 2021.
:quality(80)/https://kompasmedia.site/photo/ori/2021/01/26/NETHERLANDS-HEALTH-VIRUS-PROTEST_94177049_1611629248.jpg)
Kontroversi berkembang pada 2021 ketika RTL Nieuws mengungkap bahwa kepolisian Den Haag telah menghabiskan 1,3 juta euro untuk membayar pengacara guna membela petugas polisi yang terlibat dalam pembunuhan Henriquez. Richard Korver, yang mewakili ibunda Henriquez dalam kasus tersebut, mengungkapkan bahwa ia telah dibayar total 50.000 euro.
Korver berkomentar, ”1,3 juta euro adalah jumlah uang yang sangat besar dan pemerintah membiayai ini.”
Ketua Asosiasi Pengacara Pidana Belanda mengatakan, jelas bahwa para petugas polisi diberikan bantuan hukum terbaik yang dapat dibeli dengan uang. Hal ini menciptakan ketidakseimbangan dalam proses hukum.
Di Perancis, pada 27 Juni 2023, kerusuhan melanda ibu kota Paris dan sejumlah kota gara-gara seorang remaja, Nahel Merzouk (17), ditembak mati polisi. Polisi semula berkilah remaja tersebut berusaha menabrak polisi. Ternyata ada warga yang merekam bahwa Merzouk di dalam sebuah mobil yang sedang berhenti, sengaja ditembak polisi dari jarak dekat di Nanterre, pinggiran Paris.
Kematian Merzouk langsung menyalakan api dalam sekam. Demonstrasi diikuti kerusuhan meledak di Paris dan kota-kota besar lainnya.
The Guardian melaporkan, 2.000 kendaraan dibakar, ratusan kantor pemerintah dirusak, dan lebih dari 3.000 orang ditahan. Itu kerusuhan terburuk di Perancis sejak 2005.
Bahkan, pada hari kelima, militer Perancis dikerahkan. Pasukan khusus diturunkan untuk memulihkan keamanan Paris.
Jon Henley, wartawan The Guardian yang bermukim di Paris, menuliskan, berbeda dengan Inggris dan Skandinavia, masyarakat Perancis melihat polisi sebagai pelindung penguasa dan bukan pengayom rakyat.
Dalam praktik sehari-hari, polisi di negara Eropa Barat, seperti Inggris dan Skandinavia, tidak serta-merta menggunakan senjata kejut ataupun bom cahaya dalam menangani unjuk rasa dan bentrokan. Namun, di Perancis, langkah tersebut biasa dilakukan. Masyarakat, terutama kalangan jelata, otomatis melihat polisi sebagai musuh.
:quality(80)/https://asset.kgnewsroom.com/photo/pre/2023/07/05/a49b7e4a-3c7b-46b5-b33c-3ce898f088dc_jpg.jpg)
Situasi itu diperburuk dengan kondisi masyarakat kelas menengah-bawah Perancis yang didominasi warga keturunan migran Aljazair dan Maroko. Warga kelas bawah yang tinggal di perumahan rakyat di pinggiran kota mengalami beragam diskriminasi dan tindakan prasangka rasial.
Warga keturunan migran mengalami peluang ditahan dan ditanyai Polisi Perancis 20 kali lebih sering dibandingkan warga Perancis kulit putih.
Henley mengingatkan, pada kerusuhan Jaket Kuning (tahun 2018-2019) pengunjuk rasa sengaja turun ke lapangan untuk bisa berkelahi dengan polisi demi meluapkan kebencian.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahkan mengingatkan Perancis, kerusuhan akibat kematian Merzouk harus menjadi momentum untuk refleksi adanya rasisme lembaga dalam Kepolisian Perancis. Pemerintah Perancis segera menyanggah masukan PBB dan menyatakan Perancis adalah negara yang menjunjung tinggi kesetaraan.
Situs RFI Perancis melaporkan, polisi bernama M Florian ditahan, tetapi dibebaskan pada November 2023. Dia masih menjalani persidangan atas tuduhan pembunuhan yang akan digelar pada 2026.
Kasus ini masih hangat di ingatan rakyat Perancis dan peringatan kematian Merzouk diperingati tiap tahun yang dihadiri warga.
Penulis:
Iwan SantosaEditor:
Fransisca Romana Ninik WPenyelaras Bahasa:
Hibar Himawan