Politik Luar Negeri: Kapitulasi dan Rujukan ke Depan

Formulasi dan implementasi politik luar negeri suatu negara dilakukan dari waktu ke waktu untuk menghadapi dinamika hubungan internasional yang penuh perubahan dan tantangan, dalam rangka mencapai kepentingan nasionalnya.

Dengan melihat lintasan sejarah politik luar negeri (polugri) RI hingga kini, serta mengamati perkembangan lingkungan internasional, para pemangku kepentingan dapat membuat diskursus untuk perumusan dan pelaksanaan politik luar negeri dan diplomasi RI masa depan.

Politik luar negeri dan diplomasi RI di masa Presiden Megawati Soekarnoputri yang dilanjutkan pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dibantu Menteri Luar Negeri (Menlu) Hassan Wirajuda, hampir semuanya merupakan proyeksi langkah-langkah dan kebijakan di tingkat nasional untuk menunjukkan kemampuan RI mengatasi berbagai krisis yang terjadi sejak 1998.

Baca juga: Arah Politik Luar Negeri 2024-2034

”Diplomasi kemampuan” antara lain juga diartikulasikan dengan kontribusi kepemimpinan atau usulan solusi di berbagai forum bilateral, regional, dan global dalam penanganan masalah-masalah internasional.

Pemulihan ekonomi, memagari wilayah kedaulatan negara, transformasi demokrasi, penegakan dan perlindungan HAM, moderasi melawan radikalisme, penanganan terorisme, ”residu” masalah Timor Timur, dan penanganan bencana alam (misal: Tsunami Aceh), di antara kebijakan yang diproyeksikan ke tengah masyarakat internasional, dengan label ”diplomasi total dalam proses intermestik”.

Diplomasi total juga dilaksanakan untuk meraih kepercayaan, kerja sama, atau bantuan pihak di luar negeri dalam penanganan krisis di tingkat nasional. Pada 2002-2008, misalnya, sekitar 25 konferensi termasuk empat KTT membahas berbagai masalah internasional telah digelar di Indonesia. Melalui KTT Tsunami Januari 2005, misalnya, masyarakat internasional ”dipaksa” menerima kemauan Indonesia agar rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana alam di Aceh tidak ditangani badan-badan PBB, tetapi oleh Indonesia sendiri. Karena kepercayaan internasional yang telah mulai terbangun, hanya untuk 2005, Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh telah mendapatkan sekitar 1,2 miliar dollar AS (Rp 10,8 triliun dengan kurs 1 dollar AS= Rp 9.000) bantuan asing yang siap dialokasikan bagi rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak tsunami Aceh.

Masih terkait upaya meraih kepercayaan masyarakat internasional, Indonesia mengirim ribuan anggota pasukan Indonesia dalam misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa di Afrika dan Timur Tengah. Proses ini berlangsung bersamaan dengan Indonesia turut membahas berbagai masalah di berbagai forum multilateral, termasuk dengan menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.

Dalam ranah diplomasi regional, melalui sejumlah pertemuan ASEAN, Indonesia telah ”memaksa” agar forum East Asia Summit (EAS) 2005, yang semula diarahkan terdiri atas 10 negara ASEAN bersama China, Jepang, dan Republik Korea, menjadi EAS yang memasukkan Australia ke dalamnya.

Karena kemauan Indonesia yang teguh, akhirnya EAS bahkan menjadi forum puncak 16 negara yang meletakkan Indonesia di tengah teater geopolitik antara Rusia, Amerika Serikat, China, India, dan Australia.

Pada periode kedua kepemimpinan SBY, yang dibantu oleh Menlu Marty Natalegawa, politik luar negeri RI dilaksanakan dengan slogan million friends and zero enemies.

Politik luar negeri RI dilaksanakan pada dasarnya untuk mengonsolidasi berbagai pencapaian yang telah terbangun.

Atas dorongan Indonesia, misalnya, masalah pembangunan konektivitas dan infrastruktur domestik menjadi arus utama dalam pembahasan tingkat ASEAN, tingkat nasional, dan APEC. Masuknya Indonesia dalam G20 Summit pertama pada 2008 menandai pengakuan negara-negara besar bahwa Indonesia mulai menjadi bagian dari kekuatan yang dapat bekerja sama menangani masalah-masalah global.

Baca juga: Menuju Politik Luar Negeri Fokus

Diplomasi RI pada lima tahun pertama pemerintahan Joko Widodo, yang dibantu oleh Menlu Retno Marsudi, diarahkan untuk menampilkan Indonesia sebagai negara maritim besar yang sedang membangun infrastruktur nasional, menampilkan citra Indonesia sebagai negara demokrasi, dan negara dengan fondasi ekonomi serta kondisi politik domestik yang kian stabil.

Pada periode ini, konsepsi diplomasi membumi dimunculkan berbagai pihak, yang pada intinya mendorong agar diplomasi RI difokuskan pada sasaran yang langsung dapat dipetik hasilnya untuk masyarakat luas.

Pada periode kedua pemerintahan Jokowi, diplomasi ekonomi ditingkatkan, antara lain untuk mendukung perdagangan internasional, termasuk peluang di Afrika, investasi untuk industri nasional, pengelolaan industri mineral, pertambangan, dan sebagainya.

Sepanjang tahun 2015-2020, sekurangnya 18 perundingan perdagangan (FTA) dan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Menyeluruh (CEPA)—termasuk pembentukan Kawasan Kemitraan Ekonomi Menyeluruh (RCEP)—diluncurkan, bahkan sebagian telah diselesaikan untuk mengupayakan agar produk Indonesia kompetitif, masuk dalam rantai pasok dunia.

Menghadapi pandemi Covid-19, misalnya, para menteri, antara lain Menko Kemaritiman dan Investasi, Menteri Kesehatan, dan Menlu RI, telah melakukan diplomasi ”memburu vaksin” dengan hasil sekitar 516 juta unit vaksin bagi ratusan juta penduduk Indonesia.

Ilustrasi

Dalam konstelasi geopolitik global, yang didominasi perang Rusia-Ukraina, perseteruan AS-Rusia, dan persaingan AS-China, langkah-langkah Presiden Jokowi dibantu Menlu RI telah menjembatani hubungan AS-Rusia dan AS-China agar G20 tetap utuh dan mencapai berbagai kesepakatan.

Ini kontribusi Indonesia untuk perdamaian di Eropa dan stabilitas kawasan Asia Timur yang semakin rawan konflik.

Dari beberapa catatan lintasan sejarah dua dekade dapat dilihat bahwa, pertama, konsepsi peran (roles conceptions) Indonesia sebagai pemimpin di Asia Tenggara dan sebagai kekuatan moderasi di tingkat global telah menjadi motivasi yang dominan dalam politik luar negeri dan diplomasi RI.

Kedua, ada dorongan publik yang meningkat agar politik luar negeri RI dirumuskan dan dilaksanakan sebagai alat mencapai kepentingan ekonomi negara, terutama dalam ranah perdagangan, investasi, dan penyelamatan sumber-sumber daya.

Ketiga, politik luar negeri dan diplomasi diharapkan menjadi alat navigasi utama bagi Indonesia sebagai negara Non-Blok, sebagai middle power Asia, melintasi jaringan geopolitik dan geoekonomi kawasan Indo-Pasifik (bahkan kawasan Eropa yang berdampak ke Asia) yang semakin rawan konflik.

Dari catatan itu, langkah yang mungkin dapat dilakukan adalah: 1) diplomasi multilateral perlu terus dilaksanakan, tetapi dengan memberi fokus lebih pada isu yang membumi, seperti keamanan pangan, perubahan iklim, perdagangan, kesehatan, dan transisi energi.

Baca juga: ”Hedging” Indonesia dan ASEAN untuk Jaga Kestabilan Selat Taiwan

Kemudian, 2) Kementerian Luar Negeri RI sebagai penjuru dan operator jaringan birokrasi terluas di luar negeri perlu memperkuat kelembagaan kementerian untuk menyinergikan para pemangku kepentingan di sektor ekonomi, birokrasi, BUMN ataupun swasta, di sisi industri, perdagangan, investasi, dan pariwisata.

Kementerian juga harus proaktif ”menjemput bola” menggandeng pelaku untuk memetakan alur industri atau investasi terkait sumber-sumber di dalam dan di luar negeri, bahkan untuk mengorek masalah yang dihadapi para pelaku, agar dapat dibantu penanganannya oleh kementerian ataupun perwakilan RI.

Selanjutnya, 3) dinamika geopolitik kawasan Indo-Pasifik yang semakin rawan karena perseteruan AS-China, bahkan mengarah kepada pelibatan aliansi militer antarkawasan, perlu mendapat fokus perhatian.

Sinergi antara para pemangku kepentingan perumusan politik luar negeri dan pemangku hubungan luar negeri antar-militer-pertahanan perlu terus ditingkatkan, lebih daripada masa-masa sebelumnya.

Kemudian, 4) semua pihak harus menekankan perlunya RI mempertahankan prinsip politik luar negeri bebas aktif dan pentingnya memanfaatkan ASEAN sebagai kendaraan untuk menghindari Indonesia terjebak memihak salah satu pihak yang berseteru.

Khusus mengenai hubungan RI-AS-China, berbagai kesepakatan teknis antara militer RI dan AS, terutama yang berlaku sejak 2005 termasuk Defence Cooperation Arrangement, November 2023, perlu dilengkapi dengan langkah realisasi Indonesia-US Strategic Partnership Agreement 2016, terutama di bidang ekonomi, perdagangan, dan investasi.

Di pihak lain, investasi China di Indonesia yang terus meningkat dari tahun ke tahun (sekitar 44,89 miliar dollar AS pada 2023 dan 21,7 miliar dollar AS pada 2024) dan volume perdagangan timbal balik beberapa tahun terakhir yang mencapai lebih dari 100 miliar dollar AS per tahun perlu dilengkapi dengan kedekatan di bidang politik dan militer-pertahanan.

Pertemuan Menteri Pertahanan RI-China, seperti misalnya di sela-sela ISS Shangri-La Dialogue, dapat ditingkatkan menjadi pertemuan secara berkala.

Kunjungan Menteri Pertahanan RI sekaligus presiden terpilih Prabowo Subianto kepada Presiden China Xi Jinping di Beijing merupakan langkah ”terobosan luar biasa” yang dapat diikuti langkah-langkah lain meningkatkan hubungan di ranah militer-pertahanan untuk kepentingan bilateral, sekaligus dalam rangka penciptaan stabilitas dan keamanan kawasan Indo-Pasifik.

Perumusan dan pelaksanaan politik luar negeri RI sejak masa pemulihan sekitar tahun 2000 hingga saat ini sekurangnya dapat menjadi rujukan formulasi dan implementasi politik luar negeri RI dari waktu ke waktu, menghadapi perkembangan lingkungan internasional yang tengah berlangsung.

Dengan kata lain, politik luar negeri pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto (bila dipandang tepat) dapat dirumuskan dengan merujuk pada capaian-capaian politik luar negeri di masa lalu, terutama sejak tahun 2000 hingga 2024. Demikiankah?

Sudjadnan Parnohadiningrat,Pemerhati Politik Luar Negeri dan Diplomasi. Diplomat RI, 1981-2010