Polri Bangun SPPG, Siap Produksi Ribuan Porsi

Polri memperluas jangkauan program Makan Bergizi Gratis dengan membangun ratusan gedung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di sejumlah daerah. Salah satunya SPPG Polres Tulungagung yang siap beroperasi dengan kapasitas 3.857 porsi makanan per hari. Kehadirannya diharapkan tak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga ekonomi masyarakat sekitar.

Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polres Tulungagung berdiri di atas lahan seluas 3.114 meter persegi dengan bangunan seluas 400 meter persegi. Fasilitas ini akan diawaki oleh 49 sukarelawan dari berbagai unsur, seperti ibu Bhayangkari, istri PNS Polri, keluarga Polri, dan warga sekitar.

”SPPG berdiri di atas lahan seluas 3.114 meter persegi (m2) dengan luas bangunan 400 m2. SPPG siap beroperasi dengan diawaki 49 sukarelawan dari berbagai unsur, mulai dari ibu Bhayangkari, istri PNS Polri, keluarga Polri, hingga masyarakat sekitar,” ujar Kepala Polres Tulungagung Ajun Komisaris Besar Mohammad Taat Resdi.

Pernyataan tersebut disampaikan Taat secara daring di hadapan Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komisaris Jenderal Dedi Prasetyo dalam acara Groundbreaking, Peluncuran Operasional SPPG, dan panen jagung di Desa Rembun, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Rabu (7/8/2025) sore.

Selain Polres Tulungagung, tiga satuan lain juga melaporkan perkembangan pembangunan SPPG, yakni Polres Sukoharjo (Polda Jawa Tengah), Polres Bandung (Polda Jawa Barat), dan SPPG Itwasum di Polres Bekasi Metro Jaya.

Untuk menjamin kuantitas dan higienitas makanan, pembangunan SPPG Polres Tulungagung dilakukan sesuai standar dari Badan Gizi Nasional (BGN), mencakup luas lahan, struktur bangunan, desain, peralatan, dan sumber daya manusia. ”Seluruhnya sesuai standar BGN,” kata Taat.

SPPG Tulungagung ditargetkan memproduksi 3.857 porsi makanan bergizi setiap hari. Untuk memperluas dampak positif, Polres Tulungagung juga akan mengoptimalkan peran Koperasi Desa Merah Putih, badan usaha milik desa (BUMDes), serta Primer Koperasi Kepolisian sebagai pemasok bahan baku.

”Dengan begitu, kehadiran SPPG tidak hanya manfaat gizi dan kesehatan, tetapi juga manfaat ekonomi masyarakat sebagaimana harapan Presiden Prabowo Subianto,” katanya.

Kepolisian terus menambah pembangunan gedung SPPG. Sebelumnya, yakni pada 17 Juli, Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo meresmikan 28 SPPG di Mako Brimob, Depok. Pada Rabu sore itu dilakukan peletakan batu pertama untuk 205 gedung SPPG secara serentak.

SPPG merupakan satuan pelayanan gizi terpadu yang bertugas menyediakan, mengolah, dan menyalurkan makanan bergizi dalam skema program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). Unit ini berfungsi sebagai dapur umum berstandar tinggi dalam aspek kebersihan, kandungan gizi, dan sistem distribusi.

Hingga kini, Polri telah membangun 421 unit SPPG. Dari jumlah tersebut, 27 sudah beroperasi, 34 dalam tahap persiapan operasional, dan 155 masih dalam pembangunan. Tambahan 205 unit lainnya kini mulai dibangun serentak melalui peletakan batu pertama.

Dari 34 unit yang masuk tahap persiapan operasional, delapan di antaranya diluncurkan pada hari itu. Selain SPPG Polres Tulungagung, unit lainnya berada di Polres Payakumbuh dan Lima Puluh Kota (Sumatera Barat), Polres Bandung (Jawa Barat), serta tiga unit di bawah Divisi Profesi dan Pengamanan Polri di Polres Bantul, Sleman, dan Gunungkidul (DI Yogyakarta).

Irwasum Polri Komisaris Jenderal Dedi Prasetyo, yang hadir mewakili Kapolri, menyatakan bahwa capaian pembangunan 421 unit SPPG merupakan hasil kerja sama seluruh pihak.

”Berkat kerja sama kolaborasi dengan seluruh pihak, kita bisa melakukan pembangunan sampai dengan hari ini ada 421 SPPG. Diharapkan, pada 23 September nanti Bapak Kapolri sudah bisa meresmikan,” ujarnya.

Sebagai Ketua Satgas MBG Polri, Dedi menambahkan bahwa Polri membangun berbagai tipe SPPG, baik dari awal secara modular atau beton maupun melalui renovasi bangunan lama yang telah diaudit dan dianggap representatif oleh BGN.

Dedi juga menegaskan pentingnya pengujian keamanan semua makanan yang disajikan oleh SPPG Polri sebagai pembeda dari dapur umum lainnya. Jika ada kendala operasional, satuan di daerah dapat berkomunikasi langsung dengan Satgas MBG Polri.

”Kita juga sudah membuat buku, ada juklak juknisnya (petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis) dari BGN. Dan, kemarin juga mengikuti rapat yang dipimpin oleh staf ahli Menteri Koordinator Pangan, BGN. Untuk standar gizi sudah ditetapkan, ada SOP (prosedur standar operasi). Belajar dari pengalaman keracunan di sejumlah wilayah ini betul-betul harus kita antisipasi,” katanya.

Sementara itu, dalam sambutannya, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengapresiasi langkah Polri dalam menindak peredaran beras yang tidak sesuai standar mutu, volume, dan harga. Pemerintah, lanjutnya, tengah menyalurkan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan serta bantuan sosial guna menekan kelangkaan beras akibat musim paceklik.

Program pangan murah dari berbagai pihak juga dinilai membantu menurunkan harga beras di pasar. ”Kalaupun ada satu-dua (yang tinggi) bisa langsung kita trouble shooter dan turunkan harganya,” ujar Sudaryono.

Seusai kegiatan panen jagung bersama, Sudaryono menekankan pentingnya benih unggul dalam pertanian. Ia menyebut benih sebagai salah satu dari empat elemen utama, selain air, pupuk, dan harga jual hasil panen.

”Dari Kementerian Pertanian bahwa benih terstandar di sisa waktu 2025 kami sudah proses di Kementerian Keuangan. Insya Allah minggu ini selesai sehingga maksimal paling lambat, selambat-lambatnya seminggu atau dua minggu dari sekarang seluruh benih bisa kami salurkan melalui satgas ketahanan pangan di Mabes Polri, polres-polres, binaan-binaan dari petani jagung bisa mendapatkan benih terstandar yang dibagi gratis dari Kementerian Pertanian,” ujarnya.