Popularitas Hamas Meningkat, Lanskap Politik Gaza Berubah

Popularitas kelompok Hamas di kalangan warga Palestina di Gaza meningkat sejak gencatan senjata. Warga Palestina kini memandang Hamas dengan sudut pandang yang lebih pragmatis. Faktor keamanan menjadi salah satu faktor pendorong utama perubahan pandangan terhadap Hamas.

Kondisi ini dinilai akan menjadi tantangan besar bagi implementasi resolusi baru yang diadopsi Perserikatan Bangsa-Bangsa, salah satunya terkait pelucutan senjata Hamas. Dalam jajak pendapat terbaru Pusat Penelitian Kebijakan dan Survei Palestina diketahui, 51 persen warga Gaza memandang positif kinerja Hamas di masa perang.

Pada Mei 2025, angkanya 43 persen dan tahun lalu 39 persen. Dalam pertanyaan terpisah tentang dukungan partai politik dalam pemilihan hipotesis, 41 persen warga Gaza mengaku akan memilih Hamas.

Dukungan responden kali ini merupakan tingkat dukungan tertinggi sejak Desember 2023. Dalam jajak pendapat yang sama, 55 persen warga Gaza menentang pelucutan senjata Hamas, sementara 44 persen mendukung. Selain itu, ada 52 persen warga Gaza yang menentang pengerahan pasukan internasional untuk melucuti senjata Hamas.

Harian The Wall Street Journal, Senin (17/11/2025), menyebutkan, popularitas Hamas meningkat karena tingkat kejahatan kini lebih rendah dan perlawanan bersenjata yang tetap berlanjut terhadap Israel. Ini yang memungkinkan Hamas membangun kembali citra publiknya dan memperketat kendalinya atas wilayah Gaza.

Teheran Times menyebutkan, selama sebulan terakhir, ketika gencatan senjata tercapai dan pasukan Israel mundur ke ”Garis Kuning”, anggota-anggota Hamas kembali muncul di jalan-jalan. Mereka berpatroli dan bertindak sebagai polisi atau petugas keamanan internal yang akan menindak geng-geng kriminal. Warga Gaza—termasuk mereka yang semula menentang Hamas—ikut senang dengan penurunan kasus kejahatan dan penjarahan.

”Bahkan, orang-orang yang menentang Hamas juga butuh rasa aman. Banyak pencurian, perundungan, dan pelanggaran hukum dan tidak ada yang bisa menghentikannya kecuali Hamas. Itu kenapa orang mendukung mereka,” kata pedagang di Gaza, Hazem Sarour.

Sebelum gencatan senjata, sekitar 80 persen bantuan kemanusiaan PBB dan afiliasinya di Gaza dicegat atau dirampas oleh geng-geng bersenjata. Namun, sejak bulan lalu, angkanya turun jadi sekitar 5 persen. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Keamanan (OCHA) mengaitkan penurunan ini dengan peningkatan pengiriman bantuan dan aktivitas ”polisi biru Hamas” dalam mencegah kejahatan.

Seiring itu, faksi-faksi perlawanan Palestina telah menolak rencana Dewan Keamanan PBB yang diusulkan AS untuk mengerahkan pasukan asing di Gaza. Mereka sudah mendesak Aljazair, anggota tidak tetap Dewan, untuk menentang rencana tersebut.

Faksi-faksi Palestina memperingatkan risiko serius yang ditimbulkan oleh rancangan resolusi AS yang mereka sebut sebagai upaya untuk memaksakan perwalian internasional atas wilayah Gaza dan untuk memajukan visi yang sejalan dengan pendudukan Israel.

Faksi-faksi tersebut menekankan kerangka kerja yang diusulkan AS justru membuka jalan bagi dominasi eksternal atas pengambilan keputusan nasional Palestina, yaitu dengan mengalihkan administrasi dan rekonstruksi Gaza kepada badan internasional supranasional dengan wewenang yang luas. Kebijakan ini akan merampas hak Palestina untuk mengelola urusan mereka sendiri.

Faksi-faksi tersebut juga menolak klausul apa pun yang terkait dengan pelucutan senjata Gaza atau pelanggaran hak rakyat Palestina untuk melawan dan membela diri. Pembicaraan apa pun mengenai persenjataan seharusnya tetap jadi masalah internal nasional. Harus ada proses politik Palestina sendiri yang menjamin diakhirinya pendudukan rezim Israel, pembentukan negara, dan pencapaian penentuan nasib sendiri. ”Hak-hak tersebut sah dan diakui secara internasional,” sebut pernyataan mereka.

Hamas juga sudah menolak resolusi PBB karena resolusi itu tidak memenuhi hak dan tuntutan Palestina. "Menugaskan pasukan internasional dengan tugas dan peran di Jalur Gaza, termasuk melucuti senjata perlawanan, melucuti netralitasnya, dan menjadikannya pihak dalam konflik yang mendukung pendudukan,” sebut Hamas dalam pernyataan tertulisnya.

”Resolusi ini memaksakan mekanisme perwalian internasional di Jalur Gaza, yang ditolak oleh rakyat, pasukan, dan faksi kami, karena juga memaksakan mekanisme untuk mencapai tujuan pendudukan yang gagal dicapai melalui perang brutal pemusnahan,” demikian pernyataan Hamas selepas pengesahan resolusi di DK PBB.

Resolusi itu, menurut Hamas, memisahkan Jalur Gaza dari wilayah Palestina lainnya. Resolusi juga berupaya memaksakan fakta-fakta baru yang jauh dari ketetapan dan hak-hak nasional yang sah rakyat Palestina.

”Perlawanan terhadap pendudukan dengan segala cara merupakan hak yang sah yang dijamin oleh hukum dan perjanjian internasional, dan senjata perlawanan terkait dengan keberadaan pendudukan. Setiap pembahasan mengenai berkas senjata harus tetap menjadi urusan internal nasional yang berkaitan dengan jalur politik yang memastikan berakhirnya pendudukan, pembentukan negara, dan penentuan nasib sendiri,” lanjut Hamas.

Sejak gencatan senjata disepakati, Hamas bukan saja menjadi polisi di Gaza. Hamas disebutkan kembali mengatur tata ekonomi warga, termasuk harga ayam dan sebungkus rokok. Segala sesuatu yang masuk ke Gaza kini dikenakan biaya, terutama pada barang yang diimpor oleh pihak swasta, seperti bahan bakar dan rokok.

Sejumlah pedagang dan warga Gaza mengaku, pedagang yang dianggap pasang harga barang yang terlalu tinggi juga kena denda. Hatem Abu Dalal, pemilik mal di Gaza, mengaku pihaknya pasang harga tinggi karena pasokan barang ke Gaza sangat terbatas. Hampir setiap hari ada ”perwakilan pemerintah” yang berusaha menertibkan perekonomian dengan berkeliling, memeriksa barang dagangan, dan menetapkan harga.

Mohammed Khalifa, konsumen yang sedang belanja di daerah Nuseirat, menceritakan harga-harga terus berubah meski ada upaya untuk mengaturnya. ”Ini seperti bursa saham. Harga mahal semua. Ini karena tidak ada pemasukan, keadaan sulit, hidup sulit, dan lebih parahnya lagi musim dingin akan datang,” ujarnya.

Seorang importir makanan Gaza mengatakan, Hamas belum kembali ke kebijakan perpajakan penuh, tetapi mereka ”melihat dan mencatat semuanya”. Hamas memantau semua yang masuk melalui pos-pos pemeriksaan yang ada di sepanjang rute dan menghentikan truk serta menginterogasi pengemudi.

Manipulator harga didenda dan ini membantu menurunkan beberapa harga. Namun, harganya masih jauh lebih mahal dibandingkan sebelum perang dimulai. Warga Gaza juga banyak yang sudah tak punya uang.

Namun, kepala kantor media Hamas, Ismail Al-Thawabta, membantahnya. Hamas ditegaskan tidak menaikkan pajak apa pun. ”Kami hanya menjalankan tugas kemanusiaan dan administratif serta mengendalikan harga agar Gaza tidak kacau. Kami hanya ingin transisi berjalan lancar,” ujarnya.

Peneliti di lembaga riset Washington Institute, Ghaith al-Omari, menilai Hamas ingin menunjukkan kepada warga Gaza dan kekuatan asing bahwa Hamas tidak bisa disingkirkan dengan mudah. ”Semakin lama komunitas internasional menunggu, Hamas akan semakin terkekang,” ujarnya.

Ketika dimintai komentar mengenai laporan warga Gaza tentang Hamas yang memungut pajak atas beberapa barang, seorang juru bicara Departemen Luar Negeri AS menegaskan, itulah mengapa Hamas tidak bisa dan tidak akan memerintah Gaza. Otoritas Palestina mendesak agar Hamas punya suara dalam pemerintahan baru Gaza.

Sementara Fatah dan Hamas masih berselisih pendapat tentang bagaimana badan pemerintahan baru tersebut harus dibentuk. Juru bicara Fatah di Gaza, Munther al-Hayek, mengatakan, tindakan Hamas memberikan indikasi yang jelas bahwa Hamas ingin terus memerintah. Sementara di wilayah-wilayah yang dikuasai Israel, banyak kelompok kecil Palestina yang menentang Hamas. (REUTERS/AFP)