Potensi Bentrokan Antar-aparat Korsel Jelang Penangkapan Presiden Yoon

Bentrokan antar-aparat mencuat seiring upaya penangkapan Presiden Yoon Suk Yeol yang kedua kalinya. Keberadaan Yoon pun dipertanyakan.

08 Jan 2025 21:01 WIB · Internasional

Oleh Mahdi Muhammad

SEOUL, RABU — Bentrokan antar-aparat Korea Selatan berpotensi pecah setelah pengadilan memperpanjang waktu bagi Kantor Investigasi Korupsi Pejabat Tinggi (CIO) untuk menangkap Yoon Suk Yeol. Otoritas Korea Selatan tengah mempertimbangkan membawa paksa Yoon dari kediamannya dengan berbagai cara.

Tim pengacara Yoon menentang dan menyebut surat perpanjangan waktu yang dipegang CIO tidak sah. Pada saat yang sama, tersiar kabar Yoon telah meninggalkan Seoul dan bersembunyi dari kejaran CIO.

CIO berada di bawah tekanan setelah kegagalan mereka membawa Yoon, Jumat (5/1/2025), untuk dimintai keterangan. Pasukan Pengamanan Presiden (PSS) terus bertugas menjaga keamanan Yoon karena statusnya masih sebagai terperiksa dalam proses pemakzulan. Mahkamah Konstitusi belum mengeluarkan keputusan apa pun pascapenunjukan dua hakim konstitusi baru oleh Penjabat Presiden Korea Selatan Choi Sang Mok.

Laporan kantor berita Korsel Yonhap, Rabu (8/1/2025), menyebutkan, tim pengacara Yoon meragukan kewenangan CIO untuk menangkap kliennya. Alasannya, Pengadilan Distrik Barat Seoul tidak memiliki yurisdiksi dalam hal tersebut.

”Yang jelas, jika Kantor Investigasi Korupsi Pejabat Tinggi mengajukan (surat perintah) ke Pengadilan Distrik Barat Seoul, yang berada di luar yurisdiksi, kami tidak dapat menerimanya,” kata Yun Gap Keun, pengacara Yoon.

Dia menekankan, yurisdiksi atas tuduhan terhadap Yoon berada di Pengadilan Distrik Pusat Seoul. Yun menyatakan, apabila prosedur hukum itu ditaati oleh CIO, kliennya tidak akan menolak.

Masa penangkapan surat perintah penangkapan Yoon yang pertama telah habis masa berlakunya, Senin (6/1/2025). Pada Selasa, Pengadilan Distrik Barat Seoul mengabulkan permohonan CIO untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan baru dengan waktu yang diperpanjang. Oh Dong Woon, Kepala Jaksa Penuntut CIO, sebelumnya menyebut bahwa mereka meminta waktu berlakunya surat yang lebih panjang, yakni tujuh hari atau lebih.

Oh, kepada anggota parlemen, menurut laporan The Korea Herald, memberi tahu lembaganya dan kepolisian bertekad tindakan mereka nantinya adalah upaya terakhir. Hal itu menuntut upaya maksimal.

Sejumlah spekulasi muncul menyusul upaya penangkapan pertama yang gagal. CIO dan polisi diyakini menyusun strategi yang lebih ampuh untuk mengamankan akses ke kediaman Yoon, baik dalam jumlah personel yang lebih besar maupun peralatan yang lebih maksimal.

Petugas Pasukan Pengamanan Presiden memeriksa dan mencatat kendaraan yang akan masuk dan ke luar kompleks kediaman Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol di Hannam Dong, Seoul, Rabu (8/1/2025).

Spekulasi pengerahan helikopter di atas kediaman presiden untuk segera memasukkan personel ke dalam gedung guna menangkap Yoon serta pengerahan unit operasi khusus polisi juga diutarakan sebagai opsi yang mungkin dipertimbangkan polisi. Kemungkinan penggunaan kendaraan polisi khusus atau truk lapis baja untuk menerobos barikade yang saat ini dipasang di sekitar kediaman tersebut juga telah disebutkan.

Kediaman Yoon berubah bak benteng pertahanan. Personel PSS telah mendirikan barikade dan memasang kawat berduri. Setelah hanya menempatkan satu bus dan barikade 200 personel PSS dan militer Korsel, kini jumlah bus bertambah menjadi enam. Selain kawat besi di depan gerbang kompleks kediaman presiden, PSS telah memperkuat gerbang besi di sekeliling bangunan dengan rantai baja.

Shin Yul, profesor Universitas Myongji yang mengikuti kekacauan politik di negaranya, menilai, polisi memiliki banyak pengalaman dengan operasi taktis yang mungkin sedang dipertimbangkan. Namun, keselamatan harus menjadi prioritas utama, terutama bagi para pengunjuk rasa. Ia mengingatkan risiko meletusnya tembakan sewaktu bentrokan, terutama karena mereka berhadapan dengan lembaga yang memiliki keahlian tempur.

Investigators from the Corruption Investigation Office for High-ranking Officials arrive at the gate of the presidential residence as supporters of impeached South Korean President Yoon Suk Yeol stage a rally to oppose a court having issued a warrant to detain Yoon, in Seoul, South Korea, Friday, Jan. 3, 2025. (AP Photo/Lee Jin-man)

Lee Yung Hyeock, profesor Universitas Konkuk, mengatakan, meski polisi memiliki keuntungan sumber daya, seperti helikopter untuk menurunkan unit taktis, hal itu seharusnya bukan satu-satunya pilihan yang dipertimbangkan.

Komandan PSS Park Jong-joon dan wakilnya, Kim Sung Hoon, menolak pemanggilan oleh polisi untuk dimintai keterangan atas tindakannya menghalang-halangi penangkapan Yoon, Sabtu (4/1/2025). Dalam sebuah rekaman video yang beredar, Park mengklaim, dirinya memprioritaskan keselamatan presiden dan tidak dapat mengabaikan tugasnya karena kontroversi hukum dan penyimpangan terkait surat perintah penangkapan. Penolakan itu kembali dilakukan keduanya, Selasa dan Rabu.

Menghadapi potensi bentrokan militer-polisi, penjabat Presiden Choi meminta agar instansi yang terlibat menghindari potensi konfrontasi fisik dalam bentuk apa pun saat penangkapan Presiden Yoon.

”Pastikan tidak ada warga yang dirugikan dan hindari insiden yang tidak diinginkan, seperti bentrokan fisik antar-lembaga pemerintah dalam keadaan apa pun,” kata Choi, dilansir Yonhap.

Rencana penangkapan Yoon telah membelah Seoul dalam dua kubu, pro dan kontra. Lee Jae-eun (25), yang mendukung penangkapan, mengatakan, Yoon harus keluar dan bekerja sama dengan pihak berwenang sebelum ”diseret keluar” dan ditangkap.

Sementara Chung Woo-jae (25) memandang Yoon berhak atas perlindungan dari badan keamanan. ”Presiden Yoon telah dipilih oleh negara kita, oleh rakyat negara ini dengan benar, dan ia berhak atas semua perlindungan sampai ia terbukti bersalah,” kata Chung.

Tanda tanya keberadaan Yoon

Di tengah potensi bentrokan antaraparat, keberadaan Presiden Yoon dipertanyakan. Sejumlah pihak meragukan ia berada di kompleks kepresidenan Hannam Dong.

Anggota DPR, Park Beom-kye, dari Partai Demokrat Korea, Selasa, mengangkat isu tersebut dalam pertemuan di gedung parlemen. Park menduga, Yoon berada di rumah orang-orang yang memiliki kedekatan dengannya, seperti kediaman Menteri Pertahanan, Kepala Staf Angkatan Darat, atau pimpinan Kepala Staf Gabungan.

Yoon Suk-yeol, kandidat presiden dari kubu oposisi People Power Party yang terpilih sebagai presiden baru Korea Selatan pada hari Kamis, memegang karangan bunga saat menerima ucapan selamat oleh anggota partai dan anggota parlemen di Majelis Nasional di Seoul, Korea Selatan, Kamis (10/3/2022). AP/POOL/LEE JIN MAN Yoon Suk Yeol, the presidential candidate of the main opposition People Power Party, who was elected South Korea's new president on Thursday, holds bouquets as he is congratulated by party's members and lawmakers at the National Assembly in Seoul, South Korea, Thursday, March 10, 2022. Yoon Suk Yeol, a conservative former top prosecutor, was elected South Korea's new president on Thursday, defeating his chief liberal rival in one of the country's most closely fought presidential elections. (AP Photo/Lee Jin-man, Pool)

Keraguan serupa disampaikan Ahn Gyu Back, rekan Park di Demokrat. Dia mengaku menerima laporan dari seorang pejabat PSS anonim yang menginformasikan bahwa presiden telah meninggalkan kediamannya. Ahn mengungkapkan itu dalam acara bincang-bincang di stasiun radio lokal, Rabu pagi.

Namun, Kantor Kepresidenan membantah informasi tersebut. Menurut laporan surat kabar Hankyoreh, kantor kepresidenan menyatakan Yoon masih di kompleks kepresidenan. Hal itu diperkuat pernyataan Yun bahwa dirinya bertemu presiden, Selasa malam, di kediamannya. (AFP/Reuters )


Kerabat Kerja

Penulis:

Mahdi Muhammad
 | 

Editor:

Fransisca Romana Ninik W