Prabowo: Indonesia Segera Capai Kemandirian Energi

SUMEDANG, KOMPAS — Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia dapat segera mencapai kemandirian energi. Dalam lima tahun ke depan, pemerintah menargetkan perluasan jaringan elektrifikasi di seluruh Indonesia, termasuk untuk 1,3 juta rumah tangga yang belum mendapatkan akses listrik.

Prabowo mengatakan, energi sangat penting untuk menghilangkan kemiskinan dari Indonesia dan mentransformasi bangsa Indonesia menjadi negara modern dan negara maju. Presiden pun menargetkan agar Indonesia segera mencapai swasembada energi.

”Kita akan menuju swasembada energi dalam waktu yang tidak lama,” ujar Presiden dalam acara bertajuk Peresmian Proyek Strategis Kelistrikan di 18 Provinsi yang digelar di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin (20/1/2025).

Dalam kesempatan itu, Prabowo meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jatigede berkapastitas 110 megawatt (MW). Peresmian juga dilakukan serentak untuk 37 proyek listrik di 18 provinsi. Proyek itu terdiri dari 26 proyek pembangkit listrik senilai Rp 72 triliun, 11 proyek gardu induk berkapasitas 1.740 megavolt ampere (MVA), dan transmisi listrik sepanjang 739 kilometer sirkuit (kms).

Prabowo melanjutkan, Indonesia saat ini menjadi salah satu negara di dunia yang paling maju dari segi transformasi energi ke energi baru dan terbarukan atau green energy. Hal itu dapat dilakukan karena Indonesia memiliki sumber daya alam (SDA) yang cukup besar serta kemampuan untuk melakukan transformasi energi.

”Saya kira kita sekarang ini menjadi salah satu di dunia sebagai negara yang mungkin termasuk paling maju di bidang transformasi energi menjadi energi terbarukan atau green energy yang mengurangi emisi karbon,” katanya.

Prabowo pun optimistis Indonesia dalam lima tahun ke depan mampu untuk swasembada energi dan tidak lagi mengimpor bahan bakar minyak (BBM) dari negara lain. ”Dalam waktu yang tidak lama kita tidak akan impor BBM lagi dari luar. Saya punya keyakinan dalam lima tahun kita tidak akan impor BBM lagi,” tuturnya.

Menurut Prabowo, Indonesia sedang gencar bertransformasi ke arah hilirisasi secara besar-besaran. Hal itu, menurut dia, akan mengagetkan banyak negara di dunia. Dengan langkah tersebut, Prabowo optimistis Indonesia mampu mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, pada acara sama, melaporkan kepada Presiden, pembangkit listrik yang tersedia di seluruh Indonesia saat ini memiliki kapasitas 101 gigawatt (GW), dengan sekitar 75 persen dikelola PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN.

Bahlil menyampaikan, saat ini mereka tengah menyusun Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang akan menambah 71 GW pembangkit baru dengan jaringan listrik sepanjang 48.000 km.

Pengembangan dan penambahan jaringan kelistrikan itu, menurut Bahlil, penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen yang membutuhkan peningkatan konsumsi listrik sebesar 6.000 kilowatt jam (kWh) hingga 6.500 kWh per kapita. Adapun saat ini, konsumsi listrik per kapita masyarakat Indonesia baru 4.200 kWh-5.000 kWh. 

RUPTL itu, lanjutnya, akan diusahakan dengan mengejar target bauran energi baru dan terbarukan (EBT) yang saat ini baru mencapai 15 persen dibandingkan dengan energi fosil batubara. Kemudian, dengan menggandeng swasta yang kredibel dalam 60 persen rencana proyek. 

Pada kesempatan itu, Bahlil juga melaporkan bahwa saat ini masih ada 1,3 juta rumah tangga di 340 kecamatan dan 6.700 dusun yang belum mendapatkan pasokan listrik yang andal. Sebagian masyarakat di daerah terpencil bahkan masih swadaya dalam pengadaan listrik dan kerap terkendala sumber daya.

”Kita membutuhkan anggaran kurang lebih Rp 48 triliun selama lima tahun untuk kita menerangi dusun-dusun, desa-desa, dan kecamatan,” ungkapnya.

Selain soal listrik, Bahlil juga menyinggung kebutuhan gas untuk menutupi kebutuhan 71 persen energi baru terbarukan. Ia menyebut, Indonesia butuh sekitar 1.471 billion british thermal unit per day (BBTUD) sampai 2030. Kebutuhan itu juga diproyeksikan akan mengalami kenaikan pada tahun 2034 mencapai 2.659 BBTUD. 

”Menyangkut dengan gas, agar tidak defisit dengan konsumsi kita, saya minta izin dalam perencanaan kami tahun depan seluruh konsesi-konsesi gas yang ada di Indonesia, kami akan memprioritaskan kebutuhan dalam negeri, khususnya energi dan bahan baku hilirisasi,” imbuhnya.