Prabowo Terus Pertajam Program Kementerian dan Badan

JAKARTA, KOMPAS — Tiga hari selesai Retret Kabinet Merah Putih di Magelang, Jawa Tengah, Presiden Prabowo Subianto beberapa kali mengundang menteri, wakil menteri, dan kepala badan untuk memberikan arahan khusus dan memimpin rapat internal terkait program pemerintahan. Presiden meminta anggota kabinet untuk mematok capaian-capaian secara terukur setahun mendatang.

Pada Rabu (30/10/2024), Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan dipanggil Presiden Prabowo untuk melaporkan terkait tindak lanjut program-program di bidang pangan. ”Oh iya, laporan di bidang saya tentu, menko pangan, kita sudah koordinasi dengan kementerian terkait beberapa kali. Tadi pagi dengan Kementerian Keuangan soal anggaran, menyampaikan kepada Presiden program-program apa saja yang harus kami selesaikan,” tambah Zulkifli.

Menurut Zulkifli, ia bertugas untuk mewujudkan target swasembada pangan pada 2028-2029. Sejauh ini, juga tidak ada rencana untuk merevisi anggaran. Kepada Prabowo, Zulkifli melaporkan bahwa total anggaran terkait pangan adalah sebesar Rp 139,4 triliun. ”Tapi kan tersebar, ada di PU, ada di KKP, ada di BUMN di bidang pupuk, ada di dana desa, ada di pemerintah daerah," ucapnya.

Tadi pagi dengan Kementerian Keuangan soal anggaran, menyampaikan kepada Presiden program-program apa saja yang harus kami selesaikan.

Pada Rabu (30/10), dan Senin (28/10) lalu, Prabowo juga memanggil Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Muliaman Darmansyah Hadad, yang akan menjadi lembaga pengelola investasi di Indonesia. Badan ini, menurut rencana, akan diluncurkan pada 8 November 2024.

"Soal Danantara, saya diminta mempersiapkan dengan baik. Ada rencana nanti tanggal 8 di-launch resmi Pak Presiden. Saya kira itu aja sementara. persiapan sedang kita lakukan," ujarnya. Menurut Muliaman pembentukan Danantara itu dilakukan dengan merevisi Undang-Undang (UU) tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). ”Iya betul. Ada nanti persiapan UU untuk Danantara,” kata Muliaman menjawab pertanyaan soal revisi UU BUMN.

Dalam kesempatan sebelumnya, Muliaman mengatakan bahwa Danantara akan menjadi badan pengelola investasi di luar APBN. Seluruh aset yang dimiliki pemerintah juga akan dikelola oleh badan ini.

Soal danantara, saya diminta mempersiapkan dengan baik. Ada rencana nanti tanggal 8 di-”launch” resmi Pak Presiden.

Sebelumnya, pada Selasa (29/10), Menteri Tenaga Kerja Yassierli juga menyebutkan bahwa Presiden memintanya untuk mencermati masalah terkait pengangguran. ”Itu akan menjadi concerned kami, kemudian bagaimana kita menyiapkan. Pak Presiden kan punya beberapa program strategis saya bertugas untuk bagaimana menjadikan ini peluang untuk menciptakan lapangan kerja yang baru buat mereka," ucapnya.

Kementerian Tenaga Kerja diperintahkan harus melakukan revitalisasi balai-balai latihan kerja. Mereka akan meningkatkan efektivitas, aakses dan akan meningkatkan skala dari balai latihan kerja.

Hitungan kami sampai 1 juta orang satu tahun. Kemudian bisa siap untuk bekerja dengan pembekalan pelatihan yang kita berikan ya mungkin 2-3 bulan ke depan.

”Jadi, kita tidak lagi berbicara ribuan ya kita harus berbicara bagaimana balai-balai ini bisa berkontribusi. Hitungan kami sampai 1 juta orang satu tahun. Kemudian bisa siap untuk bekerja dengan pembekalan pelatihan yang kita berikan, ya, mungkin 2-3 bulan ke depan. Itu yang akan menjadi prioritas utama kita ke depan," tambahnya.

Sembari makan siang bersama pada Selasa (29/10), Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana menyebut Presiden Prabowo memberi arahan agar jajarannyan tetap memperhatikan yang sudah direncanakan dan mempersiapkan dengan detail untuk pelaksanaan program di 2025. ”Itu arahannya menyiapkan program sebaik-baiknya untuk 2025,” ujarnya.

Prabowo meminta agar program makan bergizi harus mencapai traget yang sudah digariskan bagi ibu hamil ibu menyusui anak balita anak sekolah mulai dari paud sampai sma. dan itu nanti dilaksanakan mulai Januari dan dilakukan bertahap agar semua dilakukan tertib dengan anggaran senilai Rp 71 triliun.