Prabowo, Tony Blair, dan Sekolah Unggul

Tujuh bulan sebelum terpilih menjadi Perdana Menteri Inggris pada 2 Mei 1997, Tony Blair telah menyampaikan tiga agenda prioritasnya jika terpilih memimpin Inggris, yakni ”pendidikan, pendidikan, dan pendidikan”.

Salah satu warisan Blair di bidang pendidikan selama memimpin Inggris (1997-2007) adalah keberhasilannya mengembangkan sekolah-sekolah unggul yang disebut school academy.

Sekolah-sekolah ini, meski tetap dibiayai negara, tetap diberi otonomi lebih besar dalam pengelolaannya. Seperti dalam penggunaan anggaran, pengangkatan guru, pengayaan kurikulum, kerja sama dengan pihak swasta, universitas, industri, dan bisnis untuk mendapatkan dukungan finansial atau dukungan lain.

Sejak Blair memberlakukan undang-undang Learning and Skills Acts 2000, sekolah-sekolah unggul ini telah berkembang amat pesat di bawah pengawasan Office for Standards of Education (Ofsted) sebagai lembaga independen.

Semula, ketika sekolah-sekolah akademi ini mulai dikembangkan di daerah-daerah tertinggal, jumlahnya hanya sekitar 3.500 dari total 32.163 sekolah di Inggris. Namun, pada 2022, angkanya sudah mencapai 88 persen atau hampir semuanya dinilai unggul (Ofsted, 2022).

Standar mutu sekolah-sekolah di Inggris terlihat jauh sekali berbeda dengan keadaan sekolah-sekolah di Indonesia.

Pada 21 Maret 2011, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR melaporkan, 88,8 persen sekolah di Indonesia, mulai dari SD hingga SMA/SMK, belum melewati mutu standar pelayanan minimal.

Berdasarkan data yang ada, 40,31 persen dari 201.557 sekolah di Indonesia berada di bawah standar pelayanan minimal, 48,89 persen pada posisi standar pelayanan minimal, dan hanya 10,15 persen yang memenuhi standar nasional pendidikan. Sekolah yang dinilai unggul atau bertaraf internasional hanya 0,65 persen (Kompas, 28/12/2012).

Diperkirakan, potret suram itu belum banyak berubah hingga saat ini karena keterbatasan anggaran. Data menunjukkan bahwa anggaran 20 persen APBN dan APBD untuk pendidikan sebagaimana yang diamanatkan oleh Konstitusi ternyata hampir seluruhnya habis dibelanjakan bukan untuk pendidikan.

Bank Dunia melaporkan, 86 persen dana APBN dan APBD itu habis dikonsumsi untuk gaji guru dan pejabatnya, bahkan di 32 kabupaten/kota jumlahnya mencapai 90 persen, bukan untuk peningkatan mutu pembelajaran.

Jumlah ini dinilai amat ekstrem karena, misalnya, di Vietnam, anggaran untuk kesejahteraan guru dan pejabatnya hanya 42 persen dan Finlandia 55 persen (”Revealing How Indonesia’s Subregional Government Spend their Money on Education”, 2020, halaman 68). Jika potret suram itu tak segera berubah, di masa depan pendidikan kita hanya akan menghasilkan bangsa kuli yang tak mampu bersaing dengan bangsa lain.

Di antara Delapan Program Hasil Terbaik Cepat (2024-2029) yang dikawal langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, terdapat satu program, yakni membangun sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu direnovasi.

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah, meningkatkan kualitas lulusan dan infrastruktur sekolah dan sarana pendukungnya, akan dibangun sekolah unggulan di setiap kabupaten. Sekolah unggulan yang akan dibangun mengikuti model sekolah unggulan tanpa asrama (non-boarding school) dan asrama, serta terintegrasi dari SD hingga ke menengah atas.

Di samping itu, akan dilaksanakan perbaikan sekolah-sekolah yang saat ini dalam kondisi kurang dan tidak layak.

Merujuk pada prioritas pengembangan sekolah-sekolah unggul ini, terlihat mirip dengan terobosan Blair yang telah mengembangkan sekolah-sekolah akademi ketika memimpin Inggris.

Kelihatannya terdapat dua strategi yang dapat dilakukan, yakni mengadopsi strategi Wardiman Djojonegoro dalam pengembangan sekolah unggul dan mengangkat kembali nilai-nilai keunggulan semua sekolah yang sudah berusia lebih dari seabad karena dengan keunggulannya tetap bertahan hingga kini.

Filosofi dan model pendidikan seperti itu juga tumbuh di sekolah-sekolah tua yang lahir jauh sebelum Indonesia Merdeka.

Wardiman Djojonegoro, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI (1993-1998) dalam Kabinet Pembangunan VI di era Presiden Soeharto, banyak dikenal dengan kebijakan link and match-nya.

Kebijakannya dalam mengembangkan sekolah-sekolah unggul dengan mendorong prakarsa tokoh-tokoh masyarakat dan pengusaha daerah yang tersebar di puluhan provinsi dan kabupaten/kota dengan tanpa membebani APBN seakan terlupakan.

Misalnya di Sumatera Utara lahir SMU Balige Berasrama oleh TB Silalahi dari Yayasan Soposurung. Di Jambi lahir SMU Unggul Titian Teras Berasrama oleh Yayasan Pendidikan Jambi, dan lainnya. Sebagai salah seorang penulis pidato Wardiman, saya terlibat memfasilitasi prakarsa tokoh-tokoh daerah di berbagai provinsi untuk mengembangkan sekolah-sekolah unggul tersebut.

Kelihatannya terdapat lima alternatif model pengembangan sekolah-sekolah unggul yang bisa diadopsi dari kebijakan Wardiman pada pelaksanaan Program Hasil Terbaik Cepat (2024-2029).

Pertama, pembangunan sekolah oleh swasta dan asrama oleh yayasan. Misalnya, SMA Taruna Bumi Khatulistiwa Pontianak dibangun sebagai sekolah unggul berasrama dengan segala kelengkapannya oleh Adjianto, putra setempat, seorang pengusaha kayu dan pendiri Yayasan Pendidikan Adjianto. Sekolah ini mengadopsi model Taruna Nusantara di Magelang diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 2 Mei 1995, yang berorientasi pada keunggulan bidang akademik, kepribadian, dan kesamaptaan.

Kedua, sekolah negeri dan asrama oleh yayasan. Contohnya, SMA Negeri 5 Malino, Sulawesi Selatan. Meski sekolah dan asrama dengan segala kelengkapannya dibangun oleh para tokoh dan pengusaha setempat yang terhimpun dalam Yayasan Pendidikan Latimojong (YPL), sekolahnya berstatus negeri.  

Pada 1994 YPL menandatangani perjanjian kerja sama dengan Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan serta Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk membangun SMU Andalan Malino.

Pembangunannya dimulai pada 19 Desember 1995, kemudian dibuka secara resmi oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu, Wardiman Djojonegoro, pada 21 Februari 1997.

Ketiga, sekolah negeri berasrama. Contoh, MAN Insan Cendekia Serpong yang diinisiasi pembangunannya oleh Kepala BPPT BJ Habibie pada 1996 melalui program penyetaraan Iptek STEP (Science and Technology Equity Program).

Lokasinya sengaja dibangun berdekatan dengan Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspitek) di Serpong. Setahun setelah MAN ini beroperasi, MAN serupa juga dibangun di Gorontalo. Mulai 2000/2001, seluruh biaya operasional sekolah-sekolah unggul ini dibebankan ke Kementerian Agama. 

Keempat, sekolah negeri tanpa asrama, misalnya SMA Negeri 3 Bandung adalah sekolah unggul yang dinilai sudah bereputasi internasional.  Terakhir adalah sekolah swasta tanpa asrama, seperti SMA Muhi Yogyakarta yang telah mendapat predikat sebagai sekolah terbaik, meraih predikat Unggul Utama Tingkat Nasional (Harian Merapi, 31/12/2024).

Jika potret suram itu tak segera berubah, di masa depan pendidikan kita hanya akan menghasilkan bangsa kuli yang tak mampu bersaing dengan bangsa lain.

Finlandia telah tercatat sebagai negara dengan mutu terbaik pendidikannya di dunia (Weforum, 10/9/2018). Filosofinya ternyata adalah memberi kebahagiaan dalam mengembangkan segala potensi anak secara maksimal sesuai dengan kemampuannya.

Filosofi dan model pendidikan seperti itu juga tumbuh di sekolah-sekolah tua yang lahir jauh sebelum Indonesia Merdeka. Di Sumatera Barat, misalnya, terdapat Perguruan Diniyah Putri (1923), Sekolah Adabiah (1909), Indonesisch-Nederlandsche School-INS Kayu Tanam (1926), Darul Funun (1854), Madrasah Tarbiyah Islamiah Canduang (1928); Perguruan Thawalib (1900). Di Wajo, Perguruan As’adiyah (1924). Di Yogyakarta, ada Sekolah Taman Siswa (1922), dan seterusnya.  

Kelihatannya negara perlu memberi penghargaan kepada sekolah-sekolah tua ini sebagai warisan budaya bangsa (cultural heritage) atau warisan bangsa (memory of the nation) dengan menularkan segala keunggulannya dari masa ke masa ke sekolah-sekolah lain sehingga benih-benih keunggulan yang didambakan oleh Prabowo tumbuh subur di seluruh pelosok negeri.

Semoga seperti capaian Blair di Inggris, sebelum Kabinet Merah Putih berakhir pada 2029, 88 persen dari 399.376 sekolah di seluruh Indonesia (BPS, 2023) sudah terakreditasi unggul.

Hafid Abbas Guru Besar UNJ