Presiden Prabowo Tunda Rencana Pengiriman Pasukan Perdamaian Indonesia ke Gaza

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Prabowo Subianto menunda rencana Indonesia untuk mengirim Pasukan Stabilisasi Internasional atau International Stabilization Force ke Gaza. Penundaan dilakukan seiring meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah dalam beberapa waktu terakhir.

”Rencana pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza saat ini ditunda. Semua pembahasan terkait BoP (Dewan Perdamaian/Board of Peace) sedang ditangguhkan (on hold) karena meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah,” kata Presiden Prabowo dalam wawancara dengan Bloomberg, sebagaimana dikutip dalam keterangan tertulis Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Senin (16/3/2026).

Sebelumnya, Prabowo menyatakan Indonesia akan mulai mengirimkan pasukan pendahulu ke Gaza dalam waktu satu hingga dua bulan sebagai bagian dari Pasukan Stabilisasi Internasional. Indonesia bahkan menyiapkan hingga 8.000 personel untuk mendukung misi perdamaian tersebut.

”Kelompok-kelompok advance mungkin tidak lama, mungkin satu-dua bulan ini,” ujar Prabowo kepada wartawan seusai pertemuan Dewan Perdamaian atau Board of Peace di Washington DC, Amerika Serikat, Kamis 19 Februari 2026.

Jika kami berada di dalamnya (BoP), kami masih bisa memengaruhi dan bekerja menuju solusi jangka panjang, yang menurut kami adalah Palestina merdeka melalui solusi dua negara.

Pasukan pendahulu tersebut direncanakan menjadi bagian dari pengiriman sekitar 8.000 personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam Pasukan Stabilisasi Internasional. Pasukan itu akan menjalankan tugas nontempur, seperti misi kemanusiaan, layanan medis, serta membantu proses rekonstruksi di Gaza.

”Di Gaza, pencapaian gencatan senjata adalah nyata. Kami memuji hal ini. Oleh karena itu, kami menegaskan kembali komitmen untuk menyumbangkan pasukan dalam jumlah signifikan, hingga 8.000 personel atau lebih jika diperlukan,” ujar Prabowo dalam pidatonya saat itu.

Ia menambahkan, Indonesia siap berperan aktif untuk mewujudkan perdamaian di Gaza. ”Kami siap mengerahkan pasukan untuk mengambil bagian secara aktif dalam Pasukan Stabilisasi Internasional guna menyukseskan perdamaian ini,” kata Prabowo.

Dalam wawancara dengan Bloomberg, Prabowo juga menegaskan bahwa Indonesia tidak akan bergabung dengan aliansi militer mana pun. Sikap tersebut merupakan bagian dari konsistensi Indonesia menjalankan politik luar negeri bebas aktif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. ”Kami tidak bisa menjadi bagian dari aliansi militer mana pun,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa Indonesia harus mampu berdiri di atas kekuatan sendiri dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, pembangunan kekuatan pertahanan nasional dinilai penting agar Indonesia tidak bergantung pada negara lain ketika menghadapi situasi krisis.

”Ketika sesuatu terjadi, kita tidak bisa bergantung pada siapa pun,” kata Prabowo.

Meski demikian, Indonesia tetap menjaga hubungan baik dengan semua negara, termasuk negara-negara tetangga. Prabowo juga menegaskan bahwa postur militer Indonesia bersifat defensif.

Dalam konteks konflik Gaza, Prabowo menegaskan, tujuan Indonesia tetap konsisten, yakni mendorong kemerdekaan Palestina melalui solusi dua negara (two-state solution). Keterlibatan Indonesia dalam berbagai forum internasional juga dimaksudkan agar Indonesia tetap dapat berkontribusi dalam mendorong penyelesaian konflik secara damai.

”Jika kami berada di dalamnya (BoP), kami masih bisa memengaruhi dan bekerja menuju solusi jangka panjang, yang menurut kami adalah Palestina merdeka melalui solusi dua negara,” ujar Presiden.

Terkait konflik antara AS-Israel dan Iran, Prabowo kembali menyatakan Indonesia siap berperan sebagai mediator untuk membantu meredakan ketegangan tersebut. Sebab, konflik tersebut telah menciptakan ketidakpastian dan gejolak bagi semua negara di dunia. Ia pun mengingatkan agar semua pihak perlu membuka ruang dialog untuk mengakhiri konflik. ”Saran saya selalu mencari opsi damai,” kata Prabowo.

Direktur Eksekutif PARA Syndicate Virdika Rizky Utama menilai, penundaan pengiriman pasukan ISF ke Gaza serta penangguhan pembahasan BoP menunjukkan keputusan yang tidak jelas. Langkah itu berpotensi memunculkan kesan bahwa pemerintah belum mengambil posisi yang tegas. Dari sudut pandang publik, langkah tersebut dapat dipahami sebagai sikap yang masih ragu-ragu.

”Jika ingin menunjukkan solidaritas terhadap Palestina, mengapa pengiriman pasukan ditunda? Sebaliknya, jika ingin menjaga jarak dari skema aliansi, mengapa pembicaraan mengenai BoP tidak dihentikan saja? Saya pikir penundaan ini lebih mencerminkan keragu-raguan daripada strategi yang matang,” ujar Virdika.

Virdika mengingatkan, kebijakan politik luar negeri sangat ditentukan oleh kredibilitas negara. Padahal, kredibilitas tersebut sangat ditentukan oleh konsistensi antara pernyataan dan tindakan. Oleh karena itu, dukungan yang kuat secara retorika perlu diikuti dengan langkah kebijakan yang jelas.

”Pemerintah sering bicara lantang soal dukungan pada Palestina, tetapi ketika harus menindaklanjuti dengan aksi nyata justru mundur,” ujarnya.

Menurut dia, hal serupa terlihat dalam pembahasan Dewan Perdamaian. Forum tersebut memang disebut bukan sebagai aliansi militer, tetapi tetap memiliki implikasi strategis dalam dinamika geopolitik kawasan. Penangguhan pembahasan tanpa kejelasan arah justru dapat membuat posisi Indonesia tampak tidak tegas.

Ia menilai langkah yang diambil Presiden Prabowo mencerminkan pola lama dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Retorika dukungan yang besar tidak selalu diikuti dengan langkah kebijakan yang tegas. Indonesia ingin menjaga citra politik luar negeri bebas aktif, tetapi dalam praktiknya kerap terlihat ragu dalam menentukan batas keterlibatan.

”Penundaan pengiriman ISF dan penangguhan BoP memperlihatkan bahwa pemerintah tidak berani mengambil keputusan yang jelas. Padahal, dalam politik luar negeri, ketidakjelasan itu bisa dibaca sebagai kelemahan, baik oleh mitra maupun lawan,” ujar Virdika.

Ia menilai, langkah penundaan yang diambil Presiden tersebut tidak tepat. Sebab, yang lebih dibutuhkan dalam situasi seperti ini adalah kejelasan sikap pemerintah, apakah Indonesia memang tidak ingin terlibat atau justru ingin menunjukkan solidaritas secara nyata terhadap Palestina. Jika memang tidak ingin terlibat, pemerintah sebaiknya menyampaikan posisi itu secara tegas. Sebaliknya, jika ingin menunjukkan solidaritas, langkah kebijakan juga perlu dijalankan secara konsisten.

”Penundaan dan penangguhan hanya memperlihatkan bahwa pemerintah tidak punya keberanian untuk mengambil posisi jelas. Itu berbahaya, karena dalam politik luar negeri, ketidakjelasan adalah jalan tercepat menuju hilangnya kepercayaan,” pungkas Virdika.