MISI PERDAMAIAN

Prajurit TNI Gugur di Lebanon Bertambah, Indonesia Desak Rapat Darurat DK PBB

Pemerintah Indonesia mendesak rapat darurat DK PBB dan investigasi menyeluruh atas gugurnya tiga personel TNI dalam misi penjaga perdamaian UNIFIL di Lebanon.

31 Mar 2026 12:38 WIB · Politik & Hukum

DOKUMENTASI BAKOM RI

Oleh Iqbal Basyari

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah Indonesia mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa segera menggelar rapat darurat Dewan Keamanan menyusul gugurnya tiga personel penjaga perdamaian asal Indonesia di Lebanon dalam dua hari berturut-turut. Indonesia menuntut investigasi yang cepat, transparan, dan menyeluruh untuk mengusut peristiwa yang terjadi di tengah meningkatnya serangan Israel ke Lebanon tersebut.

Hingga Selasa (31/3/2026), tercatat tiga prajurit Indonesia yang tergabung dalam misi Pasukan Penjaga Perdamaian Perserikatan Bangsa-bangsa di Lebanon (UNIFIL) gugur dalam dua insiden berbeda.

Praka Farizal Rhomadon gugur pada Minggu (29/3/2026) akibat serangan artileri tidak langsung di dekat Adchit Al Qusayr, Lebanon selatan. Pada Senin (30/3/2026), seorang perwira dan seorang bintara TNI gugur setelah kendaraan mereka meledak di dekat Bani Hayyan.

Merespons situasi tersebut, Menteri Luar Negeri Sugiono telah berbicara langsung melalui telepon dengan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) António Guterres pada Senin (30/3/2026) malam. Dalam percakapan tersebut, Sugiono menuntut PBB segera mengambil langkah politik dan hukum.

Menteri Luar Negeri Sugiono mengikuti Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN atau AMM di Kota Cebu, Filipina, Kamis (29/1/2026).

”Dalam konteks ini, kami menyerukan adanya pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB, serta investigasi yang cepat, menyeluruh, dan transparan,” ujar Sugiono sebagaimana dikutip dari akun X resminya, Selasa (31/3/2026).

Selain mendesak rapat darurat, Sugiono menyampaikan kecaman keras Indonesia atas serangan keji yang menyasar para prajurit TNI tersebut. Ia menegaskan bahwa keselamatan personel di bawah bendera PBB merupakan mandat absolut yang tidak dapat ditawar oleh pihak mana pun.

”Indonesia mengecam serangan keji ini. Keselamatan dan keamanan penjaga perdamaian PBB adalah hal yang tidak dapat dinegosiasikan dan harus ditegakkan setiap saat,” kata Sugiono.

Dalam percakapan tersebut, Sugiono juga mengapresiasi ungkapan duka cita Guterres serta kesiapan PBB untuk berkoordinasi erat dengan Indonesia dalam menyelidiki insiden tersebut.

Karangan bunga Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta di rumah orangtua Praka Farizal Rhomadhon di Pedukuhan Ledok, Desa Sidorejo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (30/3/2026). Farizal merupakan prajurit TNI yang tewas akibat serangan di Lebanon.

Selain berkomunikasi dengan PBB, Sugiono juga menghubungi Menteri Luar Negeri Lebanon Yousef Raggi. Dalam keterangan tertulis Badan Komunikasi Pemerintah, Sugiono menyampaikan kekhawatiran mendalam Indonesia sekaligus memberikan penekanan hukum atas serangan yang terjadi di wilayah tersebut.

”Kami mengecam keras serangan tersebut dan menggarisbawahi pentingnya menghormati keamanan dan keselamatan penjaga perdamaian PBB sesuai dengan hukum internasional,” ucapnya.

Sugiono menambahkan bahwa Indonesia dan Lebanon telah sepakat untuk berkoordinasi erat dalam menindaklanjuti sejumlah langkah krusial. Upaya ini dilakukan sembari terus mendorong penurunan eskalasi tensi demi menjaga stabilitas regional di kawasan yang tengah dilanda konflik tersebut.

Infografik Serangan ke Pos UNIFIL di Lebanon

Serangan Israel di kawasan Lebanon selatan meningkat dalam 24 jam terakhir. Insiden terbaru pada Senin siang waktu setempat merenggut nyawa seorang perwira dan seorang bintara TNI di dekat Bani Hayyan. Kabar duka itu berselang hanya sehari setelah serangan Israel menewaskan Prajurit Kepala Farizal Rhomadon pada Minggu (29/3/2026) di dekat Adchit Al Qusayr.

Laporan The New York Times menyebutkan, tragedi pada Senin terjadi saat rombongan enam kendaraan UNIFIL bergerak untuk misi pengantaran perbekalan dan evakuasi. Di tengah misi, salah satu kendaraan kontingen Indonesia meledak. Akibat serangan besar-besaran tersebut, proses evakuasi korban terkendala selama beberapa jam.

Selain dua personel yang gugur, satu perwira dan satu bintara lainnya dilaporkan cedera dan telah dievakuasi menggunakan helikopter ke Rumah Sakit St George di Beirut. Sementara itu, tiga prajurit lain yang berada di kendaraan terpisah belum diketahui keadaan dan identitasnya.

Pelepasan Pasukan Perdamaian- Para personil Satgas Rapidly Deployable Battalion (RDB) Kontingen Garuda XXXIX-A/Monusco Kongo dan Marine Task Force (MTF) XXVII-K Unifil Lebanon mengikuti upacara pemberangkatan di Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (31/8). Sebanyak 970 personel Satgas RDB Kontingen Garuda XXXIX-A Kongo dan Satgas MTF Kontingen Garuda XXVIII-K Lebanon akan bertugas selama satu tahun sebagai pasukan perdamaian PBB di Republik Kongo dan Republik Lebanon.KOMPAS/WAWAN H PRABOWO (WAK)31-08-2018

Komando UNIFIL dalam pernyataan resminya pada Senin malam menegaskan bahwa serangan yang disengaja terhadap pasukan penjaga perdamaian merupakan pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional dan Resolusi Dewan Keamanan 1701.

”Ini kejadian fatal kedua dalam 24 jam terakhir. Serangan ini dapat dianggap sebagai kejahatan perang,” demikian kutipan pernyataan UNIFIL.

Ketiga prajurit yang gugur merupakan bagian dari 1.090 anggota kontingen Garuda yang berangkat pada April 2025. Masa tugas mereka seharusnya segera berakhir dalam waktu dekat. Mereka bertugas di tengah perluasan serangan darat Israel ke Lebanon selatan yang terus meningkat sejak awal Maret 2026.

Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid menyampaikan belasungkawa mendalam dan mengecam serangan tersebut sebagai pelanggaran serius hukum internasional. Kholid mendesak Kementerian Luar Negeri mengambil langkah diplomatik yang lebih tegas, termasuk mendesak PBB memberi sanksi berat kepada Israel.

PKS menilai pemerintah perlu mengevaluasi posisi Indonesia dalam berbagai forum perdamaian internasional, termasuk keterlibatan dalam Board of Peace (BoP). Pemerintah juga didesak meninjau kembali keberlanjutan misi UNIFIL apabila PBB tidak memberikan jaminan keamanan yang memadai bagi prajurit TNI.

”Jika tidak ada jaminan keamanan bagi prajurit TNI yang memadai dari PBB, pemerintah perlu mempertimbangkan langkah strategis, termasuk evaluasi terhadap keberlanjutan penugasan pasukan Indonesia dalam misi UNIFIL,” ucap Kholid.


Kerabat Kerja

Penulis:

Iqbal Basyari
 | 

Editor:

A. Ponco Anggoro
 | 

Penyelaras Bahasa:

Teguh Candra