Premanisme di Jabar, antara Celah Aturan, Keterbatasan, Infrastruktur, dan Kemiskinan

Premanisme di Jawa Barat masuk ke dalam berbagai aspek kehidupan yang minim penegakan aturan, terabaikan, dan dianggap biasa. Penataan aturan, perbaikan infrastruktur, kemudahan mencari pekerjaan, hingga penanggulangan kemiskinan harus dilakukan berbarengan jika Jabar ingin lepas dari jerat premanisme.

Ny Lili (45), bukan nama sebenarnya, gemas dengan semrawutnya tempat parkir di Jalan Banda, Kota Bandung, Jabar. Motor parkir di trotoar. Adapun mobil seenaknya parkir di bawah tanda larangan berhenti.

Ironisnya, lokasi jalan itu cukup strategis serta berdekatan dengan institusi pendidikan dan kantor pemerintahan. Di sana ada gedung milik Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Hanya sekitar 100 meter dari jalan itu, berdiri Gedung Sate, tempat Gubernur Dedi Mulyadi berkantor.

Tempat parkir liar itu, kata Lili, semakin ramai saat ada larangan menggunakan kendaraan di area Gedung Sate pada Kamis dan Jumat. Saat itu, semakin banyak mobil dan motor yang parkir di area terlarang. Sejumlah anak muda terlihat menjaga kendaraan itu.

”Saya tidak tahu resmi atau tidak. Tapi, kalau lihat trotoar jadi lahan parkir, seharusnya tidak resmi,” kata Lili, di Bandung, Selasa (29/4/2025).

Parkir liar di Jalan Banda menjadi satu dari banyaknya parkir liar di Kota Bandung. Tidak hanya merugikan pejalan kaki, keberadaannya juga rawan memicu kemacetan. Beberapa kali kondisi ini juga memicu premanisme di Jabar.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengakui ruang parkir di Kota Bandung tidak memadai. Jumlahnya belum bisa menampung banyaknya kendaraan. Minim solusi, hal ini rentan memberikan ruang bagi preman dan juru parkir liar.

Tidak ingin berkepanjangan, Farhan mengatakan sudah punya solusi jangka panjang. Salah satunya ialah membangun gedung parkir vertikal.

Solusi itu diharapkan tidak hanya menjadi jalan keluar masalah parkir, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan resmi bagi juru parkir (jukir) liar. Bagi sebagian orang, keberadaan jukir liar ini sama halnya dengan premanisme.

Sebelum itu dilakukan, Farhan mengatakan berusaha memaksimalkan penertiban. Dia mencontohkan yang sudah dilakukan di Kecamatan Astanaanyar. Di sana, sudah ada kesepakatan dengan jukir untuk selalu  menggunakan tiket yang diawasi. Di Astanaanyar, banyak terdapat usaha kuliner kaki lima.

Pendekatan lainnya akan dilakukan di berbagai daerah rawan lain. Farhan mencontohkan kawasan Cicaheum, Cicadas, dan Kiaracondong. Lokasi itu dekat dengan terminal bus, pasar, hingga stasiun kereta api.

Selain parkir, preman juga menyasar pengelolaan sampah di pasar. Setelah Pasar Induk Caringin, masalah sampah muncul di Pasar Induk Gedebage Bandung.

Pedagang merasa sudah membayar ongkos sampah. Namun, kenyataannya, sampah menggunung dan tidak terangkut.

Data Pemerintah Kota Bandung menyebutkan, tumpukan sampah mencapai 1.120 meter kubik. Setiap hari, ada tambahan sekitar 20 ton.

Farhan menyebut, kondisi itu juga dipicu dugaan pungli. Pemungutan iuran sampah dilakukan setiap hari, tapi sampahnya tidak pernah dikelola.

”Perhitungan kasarnya, iuran Rp 5.000 per lapak. Apabila menghitung 700-an lapak, bisa terkumpul Rp 3,5 juta per hari,” katanya.

Selain itu, kondisi di lapangan memprihatinkan. Hal itu seperti mesin pencacah rusak, biodigester mati, dan saluran air macet. Terhitung Desember 2024-2025, kerugiannya mencapai miliaran rupiah. 

”Butuh 2-3 hari  karena akan mengoptimalkan 40 ritase per hari ke TPA Sarimukti,” kata Farhan.

Farhan juga menyebut, kasus serupa terjadi di Pasar Ciwastra. Sampah mencapai 500 meter kubik. Modusnya sama. Ada pungutan terhadap pedagang tanpa pengangkutan sampah yang memadai.

”Kalau di Ciwastra, pelanggaran ditangani secara internal. Akan ada penegakan kedisiplinan bagi pihak-pihak yang terlibat,” kata Farhan.

Ke depan, Farhan menyebut, jika pengelolaan tak kunjung membaik, Pemkot Bandung akan mengambil alih penuh pengelolaan Pasar Gedebage.

Farhan juga mengingatkan lurah dan camat di Bandung. Jika ditemukan ada titik kumpul sampah baru di wilayahnya, pejabat terkait akan langsung dikenai sanksi.

Akan tetapi, premanisme tidak hanya tumbuh dan memanfaatkan celah di kawasan perkotaan. Di daerah pinggiran, celah premanisme masih santer terdengar. Di Subang, misalnya, ulah para preman ini dikeluhkan pebisnis kendaraan listrik.

Sejauh ini, polisi sudah menangkap sembilan preman di sejumlah titik kawasan industri Kabupaten Subang selama sebulan terakhir.

Salah satu lokasi yang menjadi sasaran operasi itu adalah area pembangunan pabrik mobil listrik asal China, BYD, dengan nilai investasi sebesar Rp 11,7 triliun.

Kepala Seksi Humas Polres Subang Ajun Komisaris Edi Juhaedi menjelaskan, para tersangka ditangkap di tiga lokasi berbeda. Mereka mengutip biaya angkutan truk hingga menjual minuman dengan harga tinggi mencapai ratusan juta rupiah dalam enam bulan terakhir.

Head of Marketing, Public Relation, and Government Relations BYD Motor Indonesia Luther T Panjaitan mengatakan, hingga kini persiapan dan pembangunan pabrik tetap berjalan. Ia belum bisa bicara lebih jauh mengenai ancaman pembangunan pabrik tersebut dari premanisme yang berkedok organisasi kemasyarakatan.

”Kami sedang fokus menyelesaikan proses pembangunan sesuai komitmen dengan pemerintah,” ujar Luther.

Edi juga menanggapi maraknya kabar dugaan aksi serupa terhadap proyek pembangunan pabrik mobil listrik VinFast asal Vietnam yang akan dibangun di Subang dengan luas lahan 170 hektar dan nilai investasi Rp 3,2 triliun. Namun, menurut Edi, hingga kini belum ada laporan resmi terkait gangguan dari organisasi masyarakat (ormas) dalam proyek tersebut.

Dalam keterangan tertulisnya, Pham Sanh Chau, CEO VinFast Asia, juga mengatakan pembangunan pabrik VinFast di Subang berjalan normal dan sesuai jadwal.

Selama proses konstruksi, VinFast sepenuhnya mematuhi peraturan hukum setempat dan secara konsisten memenuhi kewajibannya kepada komunitas di sekitarnya.

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi membantah masih terjadi aksi premanisme oleh ormas tertentu yang mengganggu kegiatan pembangunan kawasan industri di Subang. Ia menyatakan, situasi keamanan di kawasan tersebut telah kondusif dan aman untuk investasi.

”Permasalahan yang tengah dihadapi dalam pembangunan pabrik BYD saat ini bukan premanisme, melainkan soal pembebasan lahan. Harga tanah yang diminta pemilik dinilai tidak wajar, yaitu berkisar Rp 5 juta hingga Rp 20 juta per meter,” ujar Gubernur kelahiran Subang ini.

Dedi mengatakan terus menengahi persoalan harga tanah itu dengan pendekatan persuasif. Tujuannya, pembangunan pabrik dapat berjalan tanpa hambatan lebih lanjut.

Terkait premanisme ini, Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono berharap upaya pemberantasan diiringi dengan penciptaan lapangan pekerjaan. Dia yakin preman beraksi karena tidak ada pekerjaan layak bagi mereka.

”Saya yakin tidak ada satu pun warga Jabar yang ingin jadi preman. Itu dilakukan karena minim pilihan pekerjaan,” kata Ono.

Ketatnya lilitan pengangguran dan kemiskinan masih membelenggu banyak warga Jabar. Berdasarkan data dari BPS, pada kurun waktu 2018-2023, rata-rata jumlah pengangguran di Jabar lebih dari 8 persen per tahun. 

Pada 2023, jumlah pengangguran mencapai 1,8 juta orang. Jumlah itu lebih tinggi ketimbang Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jumlahnya kini bisa jadi bertambah seiring maraknya pemutusan hubungan kerja di awal 2025.

Pada 2023, setidaknya ada 15 kabupaten/kota di Jabar yang tingkat penganggurannya di atas rata-rata provinsi yang mencapai 7,44 persen.

Angka pengangguran tertinggi berada di Kota Bandung, Kota Sukabumi, Kota Bogor, Kota Cimahi, Kabupaten Kuningan, Karawang, Bekasi, dan Kabupaten Bogor. Kedelapan daerah ini tingkat penganggurannya di atas 8 persen. 

Bahkan, untuk Kota Bogor, Kota Cimahi, dan Kuningan lebih dari 9 persen. Ketiga daerah ini merepresentasikan wilayah perkotaan pusat jasa (Kota Bogor), industri (Kota Cimahi), dan pertanian (Kuningan). Jadi, bisa dikatakan pengangguran di Jabar relatif merata mulai dari kawasan perkotaan hingga perdesaan.

Mengutip data Litbang Kompas, fenomena pengangguran ini turut mendorong hadirnya kemiskinan di wilayah Jabar. 

Secara rata-rata, jumlah penduduk miskin di Jabar pada 2023-2024 mencapai 3,8 juta jiwa. Jumlah itu menduduki peringkat kedua secara nasional setelah Jatim, yang jumlah kemiskinannya lebih dari 3,9 juta jiwa.

Akibatnya tidak sederhana. Kombinasi keduanya membuat Jabar memiliki tingkat kesenjangan sosial yang dalam. Indeks gini Jabar konsisten selalu lebih dari 0,40 dan cenderung selalu meningkat nilai indeksnya. 

Pada 2023, indeks gini Jabar mencapai 0,425 atau jauh di atas rata-rata nasional yang sebesar 0,388. Artinya, ketimpangan ekonomi di wilayah Jabar sangat dalam jika dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia.

Premanisme tidak hanya memanfaatkan celah aturan dan keterbatasan infrastruktur. Kehadirannya memperlihatkan kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan.