Premanisme Gerogoti Sektor Industri

Gangguan perilaku-premanisme terhadap sektor industri dikeluhkan kalangan pengusaha sudah kian tak tertahankan lagi. Premanisme tersebut melibatkan segala lapisan masyarakat, mulai dari ormas (organisasi kemasyarakatan), oknum di birokrasi, sampai oknum aparat. Fenomena ini menjadikan sektor industri berbiaya tinggi sehingga iklim investasi di Indonesia kian kurang diminati dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN.

Tim Kompas menginvestigasi persoalan tersebut di kawasan dan luar kawasan industri di Banten dan Jawa Barat sejak Februari hingga awal Maret 2025. Laporan investigasi tersebut termuat dalam 14 artikel yang akan diterbitkan bergulir mulai Minggu (16/3/2025) malam hingga Rabu (19/3/2025) di kompas.id.

Tim mewawancarai berbagai pengusaha di kawasan dan luar kawasan industri, aparat birokrasi, aparat penegak hukum, pihak ormas, masyarakat umum, juga pihak-pihak lain yang terlibat dalam isu tersebut.

Seluruh narasumber dari kalangan pengusaha meminta haknya untuk tidak diungkapkan identitasnya dalam laporan Kompas karena merasa terancam dan enggan terkena masalah lebih jauh. Ada pula narasumber yang mengakui dan mengungkap cara main praktik kotor terkait dalam isu ini juga dilindungi identitasnya. Meski demikian, semua keterangan narasumber dapat dipertanggungjawabkan sumber dan bukti-buktinya, termasuk dokumen yang terkait.

Dari penelusuran di lapangan, baik melalui berbagai dokumen dan wawancara, Tim Kompas menemukan berbagai cara main atau modus perilaku premanisme tersebut. Perilaku premanisme yang dimaksud adalah mengandung unsur pemaksaan, intimidasi samar hingga kasar, ancaman, serta pemerasan.

Dari berbagai aktor premanisme yang terlibat, gangguan dari ormas menjadi fenomena tersendiri karena frekuensinya yang terus meningkat. Yang menarik, berbagai ormas tersebut memanfaatkan instrumen yang seolah-olah sah untuk memaksakan kehendaknya. Sebuah kawasan industri dalam survei internalnya mengungkap meningkatnya gangguan ormas dari tahun ke tahun. Gangguan itu mulai dari permintaan proyek kerja sama, sumbangan, hingga THR alias tunjangan hari raya.

Saat ini ormas yang tercatat oleh negara mencapai 603.972 ormas berbadan hukum. Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur tercatat tiga provinsi terbesar jumlah ormasnya. Kementerian Dalam Negeri merupakan instansi yang bertanggung jawab dalam pengawasan ormas, yakni sebagai ketua dari Tim Terpadu Pengawasan Ormas.

Selain persoalan yang datang dari ormas, dari investigasi Kompas juga terungkap limbah atau sisa produksi pabrik menjadi komoditas yang menjadi rebutan ormas dan kerap menimbulkan keributan. Proyek pengelolaan limbah menjadi sasaran pemaksaan kerja sama oleh ormas kepada pihak perusahaan. Di balik perebutan limbah oleh ormas ini pun ternyata ada bohir-bohir yang bermain.

Selain ormas, aktor premanisme lainnya adalah oknum aparat hukum dan aparat birokrasi sendiri. Mereka pun memainkan cara yang seolah-olah legitime atau sah. Fenomena itu yang membuat kalangan pengusaha merasa tidak ada kepastian hukum sehingga fondasi berbisnis di Indonesia menjadi rapuh.

Seperti apa pola permainan premanisme di sektor industri ini, simak ulasan lengkapnya dalam 14 artikel di rubrik Investigasi.