Presiden Diminta Hati-hati Kirim Pasukan Perdamaian ke Gaza

JAKARTA, KOMPAS — Presiden diminta berhati-hati dalam mengirim pasukan perdamaian ke Gaza, Palestina. Sebab, resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dinilai sarat kepentingan negara tertentu. Pengelolaan pasukan perdamaian juga berpotensi bermasalah karena tidak netral.

Dalam konteks tersebut, penyelesaian konflik di Gaza dengan solusi dua negara diprediksi semakin jauh dari harapan. Padahal, solusi dua negara merupakan langkah yang terus didorong oleh Indonesia.

Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Oleh Soleh, Kamis (20/11/2025), mengatakan, Presiden Prabowo Subianto harus berhati-hati saat mengirim pasukan perdamaian di Gaza. Apalagi, situasi politik di kawasan tersebut masih tidak kondusif dan berpotensi berisiko besar bagi Indonesia.

Ia melihat indikasi adanya intervensi dari Israel untuk menentukan negara mana yang boleh bergabung dalam Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF). Padahal, Israel sebagai pihak yang terkait dalam perang semestinya tidak ikut campur dalam menentukan negara yang akan bergabung dalam ISF.

Jika Israel turut berperan dalam menentukan komposisi ISF, hal itu bisa membuka peluang penggunaan ISF untuk kepentingan politik dan militernya. Dengan begitu, keberadaan pasukan perdamaian justru rawan berkonfrontasi dengan pihak palestina.

”Jika hal itu terjadi (konflik antara pasukan perdamaian dan pihak Palestina), bukan perdamaian yang tercipta, melainkan konflik baru di Gaza,” kata Oleh di Jakarta.

Oleh mengingatkan agar Presiden Prabowo mempertimbangkan aspek geopolitik, kemanusiaan, serta keamanan nasional sebelum memutuskan mengirim pasukan. Komitmen Indonesia terhadap perdamaian dunia harus tetap memprioritaskan prinsip kedaulatan, kemanusiaan, dan ketegasan terhadap segala bentuk penjajahan.

”Presiden harus benar-benar berhati-hati. Kita semua ingin perdamaian, tetapi jangan sampai langkah yang diambil justru menimbulkan kerumitan baru atau dimanfaatkan pihak lain untuk kepentingannya,” ujarnya.

Pengajar Hubungan Internasional di Universitas Padjajaran, Bandung, Teuku Rezasyah, mengatakan hal serupa. Menurut dia, keputusan Dewan Keamanan PBB terkait bina damai di Gaza sarat kepentingan Amerika Serikat. Bahkan, keberadaan Rusia dan China sekalipun tidak mampu memengaruhi perumusan draf resolusi yang bebas kepentingan.

Menurut dia, hal itu mengecewakan sebagian besar masyarakat dunia karena kombinasi Rusia dan China tak bisa mengimbangi dominasi AS. Dewan Perdamaian dan pasukan perdamaian yang dibentuk juga diprediksi bakal dipimpin oleh AS.

Pasukan perdamaian itu sendiri akan bermasalah pada level kepemimpinan karena dikelola tidak seperti ’blue helmet’ yang netral dan berwibawa.

Ia menilai kepemimpinan AS itu dalam praktiknya akan mengingkari janji Presiden AS Donald Trump untuk mengakhiri perang di Gaza. Sebab, pengelolaan ini cenderung akan berpihak kepada kepentingan Barat dan jauh dari harapan terwujudkan solusi dua negara.

”Pasukan perdamaian itu sendiri akan bermasalah pada level kepemimpinan karena dikelola tidak seperti blue helmet yang netral dan berwibawa,” kata Rezasyah.

Di tengah konteks itu, lanjutnya, Indonesia harus mengikuti resolusi Dewan Keamanan PBB. Ia menduga akan terjadi kegamangan pemerintah karena struktur pengelolaan Dewan Perdamaian dan ISF yang membingungkan. Situasi juga menjadi ironis karena, jika Indonesia mengirimkan pasukan perdamaian, mereka harus tunduk pada kepemimpinan Angkatan Bersenjata AS.

”Hal ini tidak sesuai dengan hati nurani Indonesia yang mengidamkan solusi dua negara sebagaimana telah dinyatakan oleh Presiden Prabowo di Sidang Majelis Umum PBB akhir September lalu,” tutur Rezasyah.

Menurut dia, agar tidak terlibat dalam tarik-menarik kepentingan di antara negara-negara lain, Indonesia perlu mempersiapkan sejumlah skenario yang bisa menjadi pengetahuan bersama di kawasan ASEAN dan Gerakan Nonblok. Selain itu, pemerintah juga perlu berkonsultasi dengan Sekretaris Jenderal PBB sebelum mengirim pasukan perdamaian mengingat saat ini marwah PBB sedang turun karena arogansi AS. 

”Untuk tahun pertama, pasukan RI (juga sebaiknya) hanya akan terlibat dalam operasi militer selain perang,” kata Rezasyah.

Sebelumnya, Dewan Keamanan PBB mengesahkan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 yang memberikan mandat pembentukan pasukan perdamaian atau Pasukan Stabilisasi Internasional di Gaza. Pemerintah Indonesia pun merespons positif resolusi tersebut karena sejak lama Presiden Prabowo berkomitmen mengirimkan pasukan perdamaian. Namun, hingga saat ini, belum ada perintah langsung kepada Kementerian Pertahanan dan TNI untuk mengirimkan pasukan.

Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Freddy Ardianzah mengatakan, sembari menunggu keputusan politik negara mengenai rencana pengiriman pasukan perdamaian, TNI dan Kementerian Pertahanan fokus pada perencanaan dan persiapan internal. Hal itu dimulai dari pemetaan kebutuhan pasukan hingga kesiapan logistik, perlengkapan, dan kemampuan yang relevan dengan karakter operasi yang akan dihadapi.

”TNI dalam setiap keputusan penugasan akan mempertimbangkan kesiapan pasukan, dukungan logistik, analisis risiko, serta jaminan keselamatan sesuai standar PBB dan prosedur TNI. Keamanan dan keselamatan prajurit TNI selalu menjadi prioritas utama dalam misi kemanusiaan dan perdamaian ini,” tutur Freddy.