Presiden Ingin Makan Bergizi Gratis Dipercepat, Daerah Bakal Kontribusi hingga Rp 2,5 Triliun

JAKARTA, KOMPAS — Keterlibatan daerah dalam pendanaan program Makan Bergizi Gratis bakal digencarkan. Untuk tahun 2025, terdapat 415 kabupaten dan 93 kota yang siap menyisihkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan total nilai mencapai Rp 2,3 triliun. Sejumlah dana tersebut akan disalurkan melalui pembangunan satuan pelaksanaan pemenuhan gizi atau diberikan secara langsung ke sekolah-sekolah.

Memasuki hari kedua belas, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai dievaluasi. Presiden Prabowo Subianto mengadakan rapat terbatas dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana serta sejumlah menteri dan wakil menteri di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (17/1/12025) sore. 

Mereka antara lain Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Rachmat Pambudy, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, dan Menteri Desa Yandri Susanto, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman, dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono juga hadir.

Selain itu, ada pula Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Panglima TNI Jenderal (TNI) Agus Subiyanto, Kepala Polri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal (TNI) Maruli Simanjuntak, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Seusai rapat tertutup yang berlangsung sekitar 2 jam, Dadan Hindayana mengatakan fokus pembahasan terkait dengan percepatan pelaksanaan MBG. Percepatan itu dilakukan dengan menggencarkan kerja sama lintas kementerian dan lintas sektor. Kerja sama menjadi krusial agar pelaksanaan MBG yang kini sudah berlangsung di 31 provinsi untuk 650.000 pelajar bisa bertambah menjadi 3 juta penerima pada Agustus.

”Presiden sedang memikirkan untuk mempercepat proses ini sehingga di akhir 2025 (sebanyak) 82,9 juta (pelajar) bisa segera mendapatkan manfaat. Itu artinya, pasti beliau sedang memikirkan tambahan anggaran,” ujar Dadan.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengakui, salah satu sumber tambahan anggaran berasal dari daerah. Sebanyak 415 pemerintah kabupaten dan 93 pemerintah kota akan berpartisipasi mendanai MBG dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Jika ditotal, besar dana yang dianggarkan sejumlah pemerintah daerah itu Rp 2,3 triliun–Rp 2,5 triliun.

Sejumlah dana tersebut akan mulai disalurkan pada September 2025 setelah pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024. Setidaknya ada dua opsi penggunaan dana tersebut, di antaranya untuk membangun satuan pelaksanaan pemenuhan gizi (SPPG). Opsi lain, pemerintah daerah akan menyalurkan dana tersebut secara langsung ke sekolah-sekolah untuk dikelola secara mandiri.

Tito melanjutkan, partisipasi pemerintah daerah untuk mendanai MBG itu akan diprioritaskan di daerah-daerah yang belum menjadi target BGN. Contohnya, daerah dengan angka kemiskinan dan kasus tengkes yang tinggi. Namun, ia belum merinci daerah mana saja yang dimaksud.

Menurut dia, dengan dana yang dimiliki pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, hingga akhir tahun 2025 bisa terbangun sekitar 2.000 hingga 4.000 SPPG di daerah-daerah prioritas tersebut. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah bisa menutupi kekurangan di daerah yang belum dijangkau BGN.

Tito mengklaim, tidak ada kewajiban bagi daerah untuk turut berpartisipasi mendanai MBG. Namun, pemerintah daerah justru antusias berinisiatif karena melihat peluang untuk mendorong ekonomi sirkular di tengah masyarakat. Jumlah dana yang dianggarkan pun tidak disamakan, tetapi disesuaikan dengan pendapatan asli daerah (PAD) masing-masing.

Partisipasi pemerintah daerah untuk mendanai MBG itu akan diprioritaskan di daerah-daerah yang belum menjadi target BGN. Contohnya, daerah dengan angka kemiskinan dan kasus tengkes yang tinggi.

”Pemda-pemda ini banyak yang antusias mendukung program MBG. Selain untuk meningkatkan kesehatan, ini juga dapat memunculkan pertumbuhan ekonomi di daerah, kenapa? Sebab, sudah jelas ada pembelinya,” kata Tito.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy sepakat, aktivitas ekonomi di daerah menjadi penting dalam pelaksanaan MBG. Sebab, hal perlu diperhatikan untuk memastikan program tersebut bukan hanya terkait rantai pasok konsumsi, melainkan juga rantai pasok produksi. Salah satunya rantai pasok produksi telur, sebagai salah satu sumber utama makanan bergizi.

Menteri Desa Yandri Susanto mengatakan, pihaknya juga telah menganggarkan dana sebesar Rp 20 triliun untuk menyuplai bahan baku MBG. Dana yang dialokasikan dari dana desa akan disalurkan ke badan-badan usaha milik desa yang mengelola persiapan bahan baku MBG di daerah masing-masing.

Rapat evaluasi MBG yang dipimpin Presiden itu juga dilaksanakan sehari setelah terjadinya keracunan pada 40 siswa Sekolah Dasar Negeri Dukuh 03, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis (16/1/2025). Sejumlah siswa itu mual, pusing, dan muntah sehingga harus dibawa ke Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Sukoharjo Kota setelah mengonsumsi menu MBG. Adapun salah satu menu MBG hari itu ialah ayam tepung.

Kendati demikian, Dadan mengatakan, persoalan keracunan itu tidak menjadi pembahasan mendalam karena persoalan sudah ditangani. Setelah muncul indikasi keracunan, para siswa dibawa ke puskesmas, petugas pun segera mengganti menu agar keracunan tidak meluas. ”Pak Presiden mengapresiasi untuk hal itu, dan beliau menilai ini (kejadian di Sukoharjo) hal yang bisa saja terjadi kapan saja,” ungkapnya.

Ia menegaskan, persoalan pada ayam tepung yang menyebabkan para siswa mual dan muntah terjadi karena kesalahan teknis saat memasak. Itu juga merupakan kesalahan pribadi salah satu petugas, bukan terjadi secara sistematis. Oleh karena itu, pelaksanaan program MBG akan dilakukan sesuai dengan patokan yang sebelumnya sudah dibuat, yakni pemenuhan kalori, komposisi gizi, serta keamanan dan kehigienisan makanan.