Presiden Korsel Baru dan Prospek Hubungan Indonesia-Korsel

Lee Jae-myung dari Partai Demokratik terpilih sebagai Presiden Korea Selatan pada Selasa, 3 Juni 2025, dengan perolehan 17,28 juta suara sah (Kompas, 4 Juni 2025). Terpilihnya Lee telah diprediksi oleh banyak pengamat politik Korea Selatan. Lee merupakan pesaing terberat mantan Presiden Yoon Suk Yeol pada pemilu sebelumnya. Setelah pemakzulaan Yoon, nama Lee kembali digadang-gadang sebagai pengganti Yoon yang paling potensial.

Terpilihnya Lee setelah huru-hara politik yang dibuat oleh Yoon sejak akhir tahun lalu membawa harapan dan semangat baru bagi masyarakat Korea Selatan. Khususnya bagi kelompok liberal yang terakhir memimpin Korea Selatan di era Presiden Moon Jae-in (2017-2022). Lee berjanji dalam kampanyenya akan memperbaiki ekonomi Korea Selatan yang terpuruk dan membuka kembali dialog damai dengan tetangganya Korea Utara, jika ia terpilih.

Konferensi Tingkat Tinggi antara Pemimpin Kim Jong Un dan Presiden Lee Jae-myung bukanlah mimpi lagi. Lee dan partainya yang berhaluan liberalis memang dikenal sebagai tokoh yang mengutamakan dialog damai ketimbang baku hantam di perbatasan.

Setelah hubungan kedua negara sempat memanas di masa Yoon, kemungkinan besar Lee akan kembali membuka kunci ketegangan dengan dialog damai, sebagaimana pernah dilakukan oleh Presiden Moon Jae-in pada 2018 silam.

Dari prospek ini ada dua hal yang dapat kita soroti. Pertama, di manakah Lee akan bertemu dengan Kim dan sejauh apakah Korea Selatan akan melibatkan negara-negara yang juga turut berkepentingan di semenanjung seperti Amerika Serikat, Jepang, dan China dalam dialog perdamaian ini.

Sejarah mencatat, dialog damai antara kedua negara selalu dilakukan di perbatasan kedua negara. Terakhir, Moon dan Kim juga bertemu di perbatasan itu. Bahkan Donald Trump sempat menginjak perbatasan Panmunjeom dan tercatat sebagai Presiden Amerika Serikat pertama yang menginjakkan kaki di tanah Korea Utara pasca-Perang Korea.

Namun, jika konferensi perlu melibatkan negara-negara yang berkepentingan seperti Amerika Serikat, China, dan Jepang, perlu adanya tempat netral lain untuk melakukan konferensi damai. Dalam hemat saya, Indonesia merupakan tempat yang tepat untuk hal itu.

Sebelumnya di tahun 2018, Singapura dan Vietnam sempat menjadi tuan rumah KTT antara Kim dan Trump. Vietnam dipilih dengan alasan, merupakan negara komunis yang dekat dengan Korea Utara. Begitu juga sebaliknya Singapura dianggap representasi dari dunia Barat di Asia Tenggara. Sebenarnya, Indonesia justru lebih layak ketimbang dua negara lain tersebut.

Indonesia memiliki hubungan diplomatik yang baik dengan kedua Korea sekaligus. Hubungan ini telah terjalin sejak masa Soekarno dan berlanjut terus hingga masa sekarang. Bahkan Indonesia tercatat sebagai negara awal yang mengakui keberadaan dua Korea dan menjalin hubungan resmi dengan keduanya. Indonesia juga yang mendukung kedua Korea untuk bergabung ke PBB dan menyelesaikan masalah semenanjung secara damai.

Di sisi lain, Indonesia juga punya hubungan baik dengan negara-negara yang berkepentingan di semenanjung, seperti Amerika Serikat, China, dan Jepang. Dengan kata lain, Indonesia merupakan tempat dan mediator potensial yang dapat berkontribusi untuk perdamaian di semenanjung Korea. Untuk itu pula, perlu upaya diplomatik ekstra dari pemerintah Indonesia untuk menjalin dialog dengan negara-negara tersebut dan membawa isu perdamaian Semenanjung Korea sebagai topik penting.

Hubungan bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan berkembang sangat baik dalam dua dekade terakhir. Bahkan Korea Selatan telah menjadi salah satu mitra strategis ekonomi Indonesia. Banyak sekali proyek strategis dalam negeri yang dikerjakan bersama dengan pengusaha maupun Pemerintah Korea Selatan.

Perdamaian di semenanjung dan sikap proaktif Indonesia akan memperkuat relasi bilateral yang ada. Mengingat Lee Jae-myung merupakan penerus ideologis dari Presiden Moon Jae-in, maka sangat mungkin jika kebijakan-kebijakan ekonomi Moon juga diterapkan lagi oleh Lee untuk memperbaiki ekonomi Korea Selatan.

Selama pemerintahan Yoon, Korea Selatan lebih banyak mempererat hubungan dengan negara-negara sekutu, seperti Jepang dan Amerika Serikat. Sementara pendahulunya, Moon, lebih banyak merambah ke negara-negara bagian selatan (Asia Tenggara dan India) dengan New Southern Policy (NSP)-nya.

Lee kemungkinan besar akan mengadopsi banyak model kebijakan dari pemerintahan Moon. NSP akan kembali diterapkan dan Indonesia merupakan salah satu target strategis Korea Selatan di bidang ekonomi.

Menyambut hal itu, Indonesia butuh secara proaktif menyambut bola investasi. Jembatan untuk memperkuat investasi-investasi itu adalah hubungan diplomatik yang baik. Indonesia melalui kementerian luar negeri perlu kembali mengirimkan pesan-pesan perdamaian dan menjadi penengah di semenanjung Korea. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Menteri Luar Negeri (kemudian Wakil Presiden) Adam Malik di era Orde Baru.

Kerja sama di berbagai proyek strategis nasional juga sangat potensial dibicarakan dengan Korea Selatan. Seperti proyek makan bergizi gratis (MBG) dan berbagai investasi lainnya di bidang pertanian, perikanan, dan kendaraan listrik (EV).

Presiden Prabowo dan Presiden Lee Jae-myung perlu bertemu dan duduk bersama untuk meyakinkan para investor Korea Selatan agar tidak hengkang dari Indonesia, seperti kasus hengkangnya konsorsium LG dari rencana investasi baterai EV April 2025 lalu.

Afriadi; Dosen Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Korea Universitas Indonesia