Presiden Korsel Hadapi Pemakzulan

SEOUL, RABU — Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol menghadapi pemakzulan. Tuntutan itu dipicu langkah gegabah Yoon memberlakukan darurat militer. Meskipun hanya berlangsung selama enam jam, langkah itu mengakibatkan gejolak politik dan ekonomi di Korsel.

Menyikapi hal itu, anggota parlemen Korea Selatan mengajukan rancangan undang-undang (UU) untuk memakzulkan Presiden Yoon. Proses pemungutan suara telah ditetapkan dan akan dilakukan pada Jumat atau Sabtu pekan ini.

Rancangan UU pemakzulan itu diajukan enam partai oposisi Korea Selatan pada Rabu (4/12/2024).

Sebelumnya, partai oposisi utama Korea Selatan, Partai Demokrat (DP) menyerukan agar Yoon, yang telah menjabat sejak 2022 itu, mengundurkan diri atau menghadapi pemakzulan.

”Kami tidak dapat mengabaikan darurat militer yang ilegal,” kata anggota parlemen DP Kim Yong-min. ”Kami tidak bisa lagi membiarkan demokrasi runtuh,” ujarnya.

Majelis Nasional Korea Selatan dapat memakzulkan presiden jika lebih dari dua pertiga anggota parlemen memberikan suara mendukung.

Tahapan selanjutnya adalah konfirmasi oleh Pengadilan oleh pengadilan konstitusi dengan suara enam dari sembilan hakim.

Partai Yoon memiliki 108 kursi di badan legislatif yang beranggotakan 300 orang. Jika Yoon mengundurkan diri atau dicopot dari jabatannya, Perdana Menteri Korea Selatan, Han Duck-soo akan menggantikannya.

Ia akan memimpin pemerintahan hingga pemilihan umum baru diadakan dalam waktu 60 hari.

Pernyataan darurat militer oleh Yoon pada Selasa malam itu menyebabkan konflik dengan parlemen. Tentara sempat dikerahkan masuk ke gedung parlemen atau gedung Majelis Nasional Korea Selatan.

Petugas parlemen melawan dengan semprotan alat pemadam kebakaran serta membarikade pintu parlemen dengan meja, kursi dan perabotan lain.

Parlemen langsung menggelar sidang darurat tengah malam dan menolak upaya Yoon untuk melarang aktivitas politik dan menyensor media. Di luar gedung parlemen, massa pengunjuk rasa bentrok dengan polisi.

Partai Kekuatan Rakyat pimpinan Yoon sendiri mengalami perpecahan. Para pemimpin partai menyerukan agar Menteri Pertahanan Korea Selatan, Kim Yong-hyun, dipecat dan seluruh kabinet mengundurkan diri.

Kementerian Pertahanan Korea Selatan mengatakan Kim telah menawarkan pengunduran dirinya.

Dalam pidatonya di televisi yang disiarkan ke seluruh negeri, Yoon mengatakan bahwa darurat militer diperlukan untuk mempertahankan negara dari pasukan anti-negara pro-Korea Utara serta melindungi tatanan konstitusional yang bebas. Namun, ia tidak menyebutkan ancaman khusus.

Kami tidak bisa lagi membiarkan demokrasi runtuh.

Militer mengatakan, dalam darurat militer, kegiatan parlemen dan partai politik akan dilarang. Media dan penerbit akan berada di bawah kendali komando darurat militer.

Namun, anggota parlemen menentang. Dalam beberapa jam setelah deklarasi Yoon, Parlemen Korea Selatan meloloskan mosi agar darurat militer dicabut.

Mosi dicapai dengan suara bulat meskipun ada 18 anggota partai Yoon hadir dalam sidang itu. Sebanyak 190 dari 300 anggota hadir di sidang darurat tersebut.

Mendapat perlawanan keras dari parlemen, Yoon kemudian membatalkan deklarasi darurat militer. Pencabutan disambut gembira para pengunjuk rasa di luar Majelis Nasional. "Kami menang!" Teriak mereka diiringi suara tepuk tangan dan tabuhan drum.

”Ada pendapat bahwa menerapkan darurat militer terlalu berlebihan,” kata seorang pejabat kepresidenan Korea Selatan dalam sebuah panggilan telepon dengan kantor berita Reuters.

Meskipun terjadi drama semalaman, Seoul tampak normal pada Rabu. Lalu lintas tetap sibuk seperti biasa di pagi hari. Warga ramai beraktivitas.

Namun, gejolak ekonomi terjadi di balik kenormalan itu. Rangkaian unjuk rasa diperkirakan akan berlangsung, baik massa pendukung Yoon atau penolaknya.

Koalisi serikat pekerja terbesar Korea Selatan, Konfederasi Serikat Pekerja Korea, misalnya, akan mengadakan rapat umum di Seoul dan bersumpah untuk mogok kerja sampai Yoon mengundurkan diri.

Kedutaan Besar AS menyarankan warganya di Korea Selatan untuk menghindari daerah-daerah tempat unjuk rasa. Beberapa perusahaan besar, termasuk Naver Corp dan LG Electronics Inc, menyarankan karyawan untuk bekerja dari rumah.

Pasar keuangan pun bergejolak. Pasar saham Korea Selatan jatuh sekitar 1,3 persen. Nilai tukar won stabil, tetapi mendekati level terendah dalam dua tahun. Para pelaku pasar saham menduga ada intervensi khusus oleh otoritas Korea Selatan untuk membendung penurunan won.

Menteri Keuangan Korea Selatan Choi Sang-mok dan Gubernur Bank of Korea Rhee Chang-yong mengadakan pertemuan darurat pada Selasa malam. Kementerian Keuangan Korea Selatan menyatakan akan menopang pasar jika diperlukan.

”Kami akan menyuntikkan likuiditas tanpa batas ke saham, obligasi, pasar uang jangka pendek, serta pasar valas untuk sementara waktu hingga semuanya kembali normal,” kata pemerintah dalam sebuah pernyataan.

Menyusul drama politik itu, jaringan toko swalayan Korea Selatan melaporkan penjualan makanan kaleng, mi instan, dan air minum dalam kemasan melonjak dalam semalam. Lonjakan penjualan bahan pokok ini diduga karena warga yang cemas berusaha mengantisipasi kondisi yang lebih kacau.

”Saya sangat terganggu oleh situasi seperti ini, dan saya sangat khawatir tentang masa depan negara ini,” kata warga Seoul Kim Byeong-In (39).

Drama politik Korea Selatan mengejutkan dunia. Sejumlah tokoh dan pemimpin negara mengatakan memantau ketat peristiwa di salah satu negara terkuat di Asia itu.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan bahwa ia menyambut baik keputusan Yoon untuk membatalkan deklarasi darurat militer. ”Kami terus berharap perselisihan politik dapat diselesaikan secara damai dan sesuai dengan aturan hukum,” kata Blinken dalam sebuah pernyataan.

Korea Selatan menampung sekitar 28.500 tentara AS sebagai warisan Perang Korea 1950-1953. Hingga sekarang, Korea Selatan adalah sekutu dekat AS di Asia.

Peristiwa itu juga mengakibatkan gejolak diplomatik. Pembicaraan pertahanan dan latihan militer gabungan AS dan Korea Selatan ditunda.

Perdana Menteri Swedia juga menunda kunjungan ke Korea Selatan. Demikian juga kelompok anggota parlemen Jepang untuk urusan Korea membatalkan perjalanan ke Seoul yang dijadwalkan pada pertengahan Desember.

Menteri Luar Negeri China Wang Yi mengatakan, situasi politik Korea Selatan merupakan masalah internal bagi negara tersebut.

Adapun Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte mengatakan, NATO terus memantau situasi terkini di Korea Selatan. ”Hubungan NATO dengan Seoul sangat kuat,” katanya.

Rusia menyebut konflik politik di Korea Selatan sebagai peristiwa tragis. Rusia mengatakan mengikuti dinamika di Korea Selatan itu dengan rasa khawatir.

Rusia merupakan sekutu dekat Korea Utara yang bermusuhan dengan Korea Selatan. Namun, sejauh ini, belum ada komentar dari Korea Utara.

Deklarasi darurat militer Korea Selatan merupakan yang pertama sejak darurat militer terakhir diberlakukan di negara itu pada 1980. Deklarasi itu diprediksi akan berdampak buruk bagi posisi Presiden Yoon.

”Korea Selatan sebagai sebuah negara menghindari peluru, tetapi Presiden Yoon mungkin telah menembak kakinya sendiri,” kata Danny Russel, wakil presiden lembaga pemikir Asia Society Policy Institute di Amerika Serikat.

Sebelum masuk ke dunia politik, Yoon berprofesi sebagai jaksa karier. Ia meraih kemenangan dalam pemilihan presiden terketat dalam sejarah Korea Selatan pada 2022.

Ia menang dengan memanfaatkan gelombang ketidakpuasan rakyat Korea Selatan atas kebijakan ekonomi, skandal di pemerintahan, dan ketimpangan jender. Namun, ia tidak populer. Peringkat dukungannya hanya berkisar sekitar 20 persen selama beberapa bulan terakhir

Partai Kekuatan Rakyat yang ia pimpin mengalami kekalahan telak dalam pemilihan parlemen pada April 2024. Partai yang tengah berkuasa itu juga gagal merebut kendali dari partai-partai oposisi yang memperoleh hampir dua pertiga kursi parlemen.

Darurat militer telah belasan kali diberlakukan di Korea Selatan sejak negara itu menjadi republik pada 1948. Pada 1980, sekelompok perwira militer memaksa Presiden Korea Selatan saat itu, Choi Kyu-hah, untuk memberlakukan darurat militer guna melawan tuntutan pemulihan pemerintahan yang demokratis. (Reuters/AP/AFP)