Presiden Prabowo Ajak Pikirkan Ulang Sistem Pemilu

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Prabowo Subianto mengajak semua pihak memikirkan kembali dan menata ulang sistem pemilu yang akan datang. Presiden meminta agar tidak malu mengakui bahwa sistem pemilu saat ini penuh kekurangan dan tidak efektif sehingga menghabiskan biaya yang sangat besar.

Hal itu dikemukakan Prabowo dalam perayaan Puncak HUT Ke-60 Golkar pada Kamis (12/12/2024) malam. Saat tiba di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, sekitar pukul 19.20, Presiden Prabowo yang mengenakan pakaian formal jas hitam lengkap dengan dasi kuning disambut oleh Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.

Presiden Prabowo mengatakan, ada beberapa hal yang masih jadi catatan dalam sistem pemilu saat ini. Catatan tersebut semestinya bisa diperbaiki. Presiden pun mengajak semua pihak untuk tidak malu mengakui bahwa sistem tersebut sangat mahal.

Prabowo mencontohkan Pilkada 2024 yang baru dilaksanakan pada 27 November 2024. Meskipun telah memenangkan pilkada, justru banyak kandidat yang lesu karena sudah menghabiskan biaya cukup besar, apalagi bagi kandidat yang tidak menang. 

”Menurut saya, hari ini yang paling penting bahwa kita semua merasakan demokrasi yang kita jalankan. Ada beberapa hal yang harus kita perbaiki bersama-sama,” katanya. 

Perayaan HUT ke-60 Golkar itu dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, Ketua DPR sekaligus Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Puan Maharani, dan Ketua MPR yang juga Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani.

Selain itu, hadir juga para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih serta para pimpinan sejumlah partai politik, seperti Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar.

Acara tersebut juga diikuti oleh tokoh senior Golkar dan seluruh pengurus DPP, DPD I, dan DPD II, anggota Fraksi Golkar di DPR dan DPRD, serta dihadiri lebih dari 6.000 kader Partai Golkar.

Prabowo melanjutkan, semua pihak harus berani mengoreksi sistem yang belum sempurna tersebut. Bahkan, Prabowo juga bertanya kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang diwakili oleh Puan Maharani bahwa sistem saat ini masih belum ideal.

Ada Mbak Puan, kawan-kawan dari PDI-P, kawan-kawan dari partai lain, mari kita berpikir, mari kita tanya apa sistem ini, berapa puluh triliun habis dalam satu-dua hari, baik dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing.

Diketahui, PDI-P merupakan satu-satunya partai politik di Parlemen yang belum menyatakan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, pendukung pemerintahan Prabowo Subianto.

”Ada Mbak Puan, kawan-kawan dari PDI-P, kawan-kawan dari partai lain, mari kita berpikir, mari kita tanya apa sistem ini, berapa puluh triliun habis dalam satu-dua hari, baik dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing,” tutur Prabowo.

Prabowo mencontohkan sistem pemilu di sejumlah negara tetangga, seperti Malaysia, Singapura, dan India, yang justru lebih efisien. Menurut Prabowo, di negara tersebut, seusai memilih anggota DPRD, selanjutnya DPRD itu yang memilih gubernur hingga bupati dan wali kota. 

Malaysia, Singapura, India itu sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itu milih gubernur, milih bupati. Efisien, enggak keluar duit kayak kita. Uangnya  bisa beri makan anak-anak kita, uangnya  bisa perbaiki sekolah, uangnya bisa perbaiki irigasi.

”Malaysia, Singapura, India itu sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itu milih gubernur, milih bupati. Efisien, enggak keluar duit kayak kita. Uangnya bisa beri makan anak-anak kita, uangnya bisa perbaiki sekolah, uangnya bisa perbaiki irigasi,” katanya. 

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menuturkan, ke depan mesti ada formulasi yang tepat bagi sistem pemilu dan politik yang baik untuk rakyat dan negara. Dalam pandangan Golkar, demokrasi hanya instrumen untuk mencapai sebuah tujuan bernegara.

”Ada suara-suara yang muncul dari kajian kami. Ini pilkada rasa pilkades. Partai Golkar telah berpikir bahwa ke depan harus ada satu formulasi yang tepat. Harus ada formulasi yang tepat untuk kita merumuskan sistem politik kita yang benar-benar baik untuk rakyat dan baik untuk negara. Untuk mewujudkan cita-cita proklamasi kita,” kata Bahlil.

Bahlil melanjutkan, dalam menyusun ulang sistem pemilu itu juga tidak boleh memperkecil hak-hak politik rakyat. ”Dan, saya pikir Bapak Presiden, kalau memang partai lain yang belum mau menginisiatif, izinkan kami untuk Golkar memulai dialektika ini. Kita akan merumuskan. Kita akan memberikan satu pemikiran-pemikiran yang baik,” kata Bahlil.