Presiden Prabowo Janjikan APBN Tanpa Defisit Paling Lambat 2028

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato di DPR pada Jumat (15/8/2025) mengenai Nota Keuangan RAPBN 2026. Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan tekad untuk menghentikan defisit anggaran mulai 2027 atau 2028.

”Harapan saya dan cita-cita saya untuk suatu saat, apakah dalam 2027 atau 2028, saya ingin berdiri di depan majelis ini... menyampaikan bahwa kita berhasil punya APBN yang tidak ada defisitnya sama sekali,” tutur Prabowo yang langsung disambut standing applause oleh anggota DPR yang hadir.

Prabowo juga menyatakan, postur RAPBN 2026 dirancang untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan keberlanjutan fiskal. Pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar Rp 3.147,7 triliun, sementara belanja negara dipatok pada Rp 3.786,5 triliun dengan orientasi yang fokus, efisien, dan produktif. Selisih antara pendapatan dan belanja menghasilkan defisit Rp 638,8 triliun atau 2,48 persen terhadap PDB.

Dari sisi asumsi makro, RAPBN 2026 dibangun di atas target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen, inflasi terjaga pada 2,5 persen, serta suku bunga SBN tenor 10 tahun di kisaran 5,4 persen. Nilai tukar rupiah diproyeksikan berada di level Rp 16.500 per dollar AS, sedangkan harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan 70 dollar AS per barel.

Dari sisi target pembangunan, pemerintah menetapkan sasaran yang ambisius, tetapi terukur. Tingkat pengangguran diturunkan ke rentang 4,44-4,96 persen, sementara tingkat kemiskinan diharapkan menyusut menjadi 6,5-7,5 persen. Untuk kemiskinan ekstrem, targetnya berada di level 0-0,5 persen. Selain itu, pemerintah menargetkan perbaikan pemerataan pendapatan dengan rasio gini berada di kisaran 0,377-0,380.

Presiden Prabowo juga membeberkan delapan program prioritas nasional 2026 yang akan menjadi fokus alokasi anggaran. Kedelapan program prioritas tersebut meliputi: Ketahanan Pangan; Ketahanan Energi; Program Makan Bergizi Gratis (MBG); Pendidikan, Kesehatan; pengembangan Desa, Koperasi, dan UMKM; Pertahanan Semesta; serta Akselerasi Investasi, Perdagangan, dan Perumahan. Program-program ini diharapkan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan daya saing ekonomi secara menyeluruh.

Di sektor investasi, Prabowo menyoroti peran Danantara—lembaga sovereign wealth fund baru yang dibentuk untuk mengelola dan mengoptimalkan aset BUMN. Dengan total aset konsolidasi BUMN mencapai Rp 14.000 triliun, Danantara diproyeksikan menjadi pilar utama percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Pemerintah menargetkan lembaga ini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen per tahun dalam beberapa tahun ke depan.

Prabowo menyebut Danantara akan menjadi motor penggerak investasi sekaligus memastikan pengelolaan aset negara lebih produktif dan tidak membebani APBN.

Selain itu, Presiden menegaskan komitmen peningkatan tata kelola BUMN. Ia mendukung kebijakan penghapusan tantiem (bonus berbasis laba) bagi dewan komisaris BUMN yang diterapkan oleh Danantara untuk meningkatkan efisiensi anggaran. ”Saya tidak mengerti apa arti tantiem. Itu akal-akalan saja,” tegas Prabowo.

Ia menyayangkan adanya komisaris yang rapat hanya sekali sebulan, tetapi menerima tantiem hingga Rp 40 miliar per tahun. Prabowo menegaskan kesiapan mengganti pejabat yang tidak setuju dengan kebijakan ini.

Langkah pembenahan ini diperkirakan menghemat dana hingga Rp 8 triliun per tahun yang dapat dialihkan untuk kepentingan negara.

Dengan berbagai langkah tersebut, pidato nota keuangan perdana Presiden Prabowo Subianto ini menekankan arah kebijakan fiskal 2026 yang prudensial namun progresif, menurunkan defisit, mendorong investasi melalui Danantara, serta memfokuskan belanja negara pada program-program prioritas demi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat di tahun mendatang.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara saat menjadi narasumber di Kompas TV menegaskan, RAPBN 2026 dirancang sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, yakni fokus untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan mengutamakan delapan program prioritas.

Ia menjelaskan bahwa APBN tahun depan akan dioptimalkan sebagai instrumen fiskal yang countercyclical dan diarahkan ke bidang-bidang strategis sesuai prioritas presiden.

Suahasil juga menggarisbawahi pentingnya belanja pemerintah yang tepat sasaran agar mampu mendorong konsumsi yang lebih tinggi, meningkatkan investasi, dan memperbesar ekspor dalam perekonomian.