Presiden Prabowo Lantik 31 Duta Besar, Mayoritas Diplomat Karier

JAKARTA, KOMPAS — Untuk pertama kalinya sejak dilantik pada Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto melantik duta besar luar biasa dan berkuasa penuh yang bertugas di 31 negara dan beberapa organisasi internasional. Dari total duta besar yang dilantik itu, mayoritas atau 25 orang di antaranya berlatar belakang sebagai diplomat. Sementara enam duta besar lainnya terdiri dari politisi, purnawirawan prajurit TNI, dan mantan staf khusus Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Pelantikan 31 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh itu berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Senin (24/3/2025) petang. Selain para dubes dan keluarga, pelantikan juga dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan beberapa menteri Kabinet Merah Putih.

Mereka adalah Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, dan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar.

Berikutnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Selain itu, hadir pula Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya serta tiga Wakil Ketua Komisi I DPR, yaitu dari Fraksi Partai Golkar Dave Laksono, dari Fraksi Partai Gerindra Budisatrio Djiwandono, dan dari Fraksi Partai Demokrat Anton Sukartono Suratto.

Diplomasi ke depan membutuhkan keberlanjutan dan perubahan. Yang paling mengerti tentang perubahan, keberlanjutan, juga asosiasinya dengan tokoh-tokoh yang ada di negara terkait adalah diplomat karier.

Mengacu Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 25/P dan 40/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia, 31 dubes yang dilantik mayoritas berlatar belakang diplomat karier.

Berdasarkan penelusuran Kompas, hanya enam yang bukan diplomat. Mereka adalah Junimart Girsang, Manahan MP Sitompul, Siti Ruhaini Dzuhayatin, Yuyu Sutisna, Chandra Warsenanto Sukotjo, dan Susi Marleny Bachsin.

Adapun Junimart Girsang yang diangkat sebagai Dubes RI untuk Italia, merangkap Malta, San Marino, Siprus, FAO, IFAD, WFP, dan UNIDROIT adalah politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang terakhir menjadi anggota DPR periode 2019-2024. Susi Marleny Bachsin yang menjadi Dubes RI untuk Portugal adalah politisi Partai Gerindra. Adapun Siti Ruhaini Dzuhayatin adalah akademisi dan aktivis hak asasi manusia yang pernah menjadi Staf Khusus Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Sementara itu, Marsekal (Purn) Yuyu Sutisna yang bertugas sebagai Dubes RI untuk Maroko merangkap Mauritania adalah Kepala Staf TNI Angkatan Udara pada 2018-2020. Letnan Jenderal (Purn) Chandra Warsenanto Sukotjo yang ditugaskan sebagai Dubes RI untuk Pakistan terakhir menjabat sebagai Komandan Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat. Adapun Manahan MP Sitompul merupakan mantan hakim konstitusi.

Seusai pelantikan, Dubes RI untuk Korea Selatan Cecep Herawan yang pernah menjabat Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri mengatakan, selain dilantik oleh Presiden, ia dan 30 dubes lainnya telah bersumpah untuk senantiasa menegakkan kesatuan RI. Selain itu, para dubes juga berkomitmen untuk menjalankan perintah undang-undang di negara tempat bertugas msing-masing.

”Menjadi dubes adalah perpanjangan tangan dari negara di negara sahabat. (Untuk) mengawali proses kami semua menjadi calon dubes, kami telah melalui proses orientasi yang dilakukan Kementerian Luar Negeri,” ujar Cecep.

Cecep melanjutkan, orientasi dimaksud penting agar para dubes mampu melaksanakan visi dan misi Presiden Prabowo Subianto di negara tempat bertugas masing-masing. Selain itu, para menteri Kabinet Merah Putih juga telah memberikan materi yang merupakan turunan dari Astacita pemerintahan Prabowo-Gibran. Di Korea Selatan, salah satunya adalah kasus penahanan insinyur PT Dirgantara Indonesia karena dugaan pencurian data.

Yuyu Sutisna menambahkan, juga telah mendapatkan pembekalan terkait tugasnya di Maroko. Apalagi, ia mengaku sudah mulai mengikuti proses penilaian sejak masa pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Mengenai prioritas tugas, katanya, ia akan meningkatkan hubungan baik terutama di bidang perdagangan mengingat Maroko saat ini berperan sebagai pintu perdagangan untuk Afrika Utara dan Eropa Selatan.

Dihubungi secara terpisah, dosen Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran, Bandung, Teuku Rezasyah, mengatakan, penunjukan dubes yang didominasi oleh diplomat karier merupakan penghargaan atas pola rekrutmen yang dilakukan di Kementerian Luar Negeri.

Hal itu relevan karena diplomasi ke depan membutuhkan keberlanjutan dan perubahan. ”Yang paling mengerti tentang perubahan, keberlanjutan, juga asosiasinya dengan tokoh-tokoh yang ada di negara terkait adalah diplomat karier,” ujar Teuku.

Meski demikian, Presiden juga menunjuk sejumlah tokoh yang berlatar belakang purnawirawan militer, politisi, dan mantan staf khusus presiden. Menurut dia, itu merupakan upaya untuk mengombinasikan langkah terutama untuk negara-negara yang memiliki permasalahan kritis atau memiliki masalah perlu penangangan cepat. Kendati mereka belum punya pengalaman sebagai diplomat, ia meyakini, akan ada posisi wakil duta besar yang sangat berkualitas.

”Saya berharap, ini adalah kombinasi yang dream team dari pemerintahan Presiden Prabowo. Kalaupun ada yang berlatar belakang dari parpol, tentunya saya perhatikan mereka juga bukan tokoh yang asal comot, tetapi tokoh yang sudah lama melewati penjenjangan di dalam parpol itu sendiri,” kata Reza.