Presiden Prabowo Rombak Kabinet Merah Putih, Suahasil Nazara Gantikan Purbaya sebagai Menkeu

JAKARTA, KOMPAS — Sesampainya di Tanah Air, setelah menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi BRICS di India, Senin (14/9/2026), Presiden Prabowo Subianto merombak jajaran Kabinet Merah Putih. Presiden mengangkat Suahasil Nazara menjadi Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa.

Bertempat di Istana Negara, Jakarta, Presiden Prabowo memutuskan, menetapkan, dan mengangkat Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan 2024-2029. Keputusan ini ditetapkan di Jakarta, 14 September 2026.

”Ini adalah bentuk kepercayaan dari Bapak Presiden dan Negara Republik Indonesia kepada saya. Saya menyampaikan terima kasih untuk kepercayaan tersebut dan semoga saya bisa menjalankan amanah yang diberikan oleh Bapak Presiden,” ujar Suahasil seusai dilantik.

Memang sudah waktunya Bapak Presiden melakukan reshuffle untuk melakukan percepatan, penajaman terhadap mimpi-mimpi Presiden, prioritas-prioritas Presiden.

Pelantikan Suahasil ini berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 97/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih dalam Sisa Masa Jabatan Periode Tahun 2024-2029.

Presiden Prabowo memandu langsung pengucapan sumpah janji jabatan yang menandai pelantikan Suahasil. “Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara,” ujar Presiden Prabowo saat mendiktekan penggalan sumpah jabatan.

Suahasil kemudian menandatangani berita acara. Selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang diikuti para undangan memberikan ucapan selamat kepada Suahasil.

Hadir dalam pelantikan tersebut Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, para menteri dan kepala badan Kabinet Merah Putih, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Wakapolri Komisaris Jenderal Dedi Prasetyo.

Sebelumnya, menjelang pukul 15.00 WIB, sejumlah anggota kabinet sudah datang ke Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, salah satunya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.

Pratikno memasuki Kompleks Istana Kepresidenan menjelang pukul 15.00 WIB. Pratikno yang mengenakan setelan jas hitam, peci hitam, dan dasi biru muda mengatakan dihubungi oleh pihak Sekretariat Presiden untuk menghadiri pelantikan pejabat pada pukul 15.00.

Akan tetapi, Pratikno belum bisa memastikan siapa yang akan dilantik oleh Presiden Prabowo. Ia pun tidak membenarkan ketika ditanyakan apakah dirinya yang bakal dilantik. ”Enggak tahu, nanti kita tunggu,” ujarnya sebelum memasuki Istana Negara.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Kompas pada Senin siang, Istana Negara telah disiapkan untuk menyelenggarakan pelantikan pejabat. Ada sejumlah anggota kabinet yang diundang untuk mengikuti acara tersebut.

Sejumlah anggota kabinet dimaksud antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, serta Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani. Selain itu, diundang pula Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala Polri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Kepala Badan Intelijen Negara M Herindra, serta Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudiyanto.

Secara terpisah, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menilai Presiden Prabowo memang sudah waktunya merombak kabinet. Langkah itu dinilai dapat mempercepat dan mempertajam pencapaian visi serta prioritas pemerintahan.

”Memang sudah waktunya Bapak Presiden melakukan reshuffle untuk melakukan percepatan, penajaman terhadap mimpi-mimpi Presiden, prioritas-prioritas Presiden,” ujar Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI-P Said Abdullah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Menurut Said, selama hampir dua tahun pemerintahan berjalan, Presiden telah memiliki cukup waktu untuk menilai kinerja para pembantunya. Presiden juga memiliki rekam jejak dan berbagai pertimbangan internal untuk menentukan menteri yang dinilai layak dipertahankan ataupun diganti.

”Bapak Presiden punya track record-nya, sehingga datang kesimpulan layak untuk di-reshuffle. Monggo (silakan), itu memang kewenangan Presiden,” ucapnya.

Said menegaskan, tidak tepat jika dirinya sebagai anggota DPR membuat kesimpulan berdasarkan dugaan ataupun subyektivitas mengenai menteri yang perlu diganti. Sebab, penilaian terhadap kinerja para menteri tersebut merupakan kewenangan Presiden dengan berbagai instrumen yang dimilikinya.

”Saya tidak datang pada kesimpulan spesifik (menteri yang akan diganti). Bagi saya, dari sekian menteri, kan, record-nya kebaca dari berbagai survei. Dari berbagai temuan survei, katakanlah itu bagian dari pegangan Bapak Presiden,” katanya.

Meski demikian, lanjut Said, memang ada sorotan serius dari publik terhadap sejumlah hal, salah satunya kebakaran hutan dan lahan. Persoalan tersebut sudah bukan sekadar masalah publik, melainkan telah menjadi persoalan nasional.

Menurut Said, pemerintah perlu segera mengambil langkah untuk menangani persoalan tersebut. Ia juga menyinggung bantuan dari sejumlah negara, termasuk Jepang, yang telah masuk untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan.

Ia berharap Indonesia tidak sampai dinilai negara lain, khususnya negara tetangga, membiarkan kebakaran hutan dan lahan sebagai persoalan yang berulang setiap tahun.

”Jangan sampai itu dianggap ritual tahunan oleh negara tetangga kita dan terutama dampaknya bagi masyarakat kita,” katanya.