Presiden Prabowo Saksikan 11 MoU Pengusaha RI-AS, Nilainya Setara Rp 650 Triliun

JAKARTA, KOMPAS — Pertemuan dengan para pelaku usaha menjadi agenda pertama Presiden Prabowo Subianto dalam lawatannya di Amerika Serikat. Selain memberikan komitmen pemerintah untuk menggelar karpet merah kepada pengusaha, Presiden juga menyaksikan penandatanganan 11 nota kesepahaman kerja sama antara pelaku usaha Indonesia dan AS dengan nilai total sebesar 38,4 miliar dolar AS atau setara Rp 650 triliun.

Acara Indonesia-US Business Summit yang diselenggarakan atas kerja sama Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), US Chamber of Commerce (USCC), US ASEAN Business Council (USABC), dan US Indonesia Society (Usindo) berlangsung di US Chamber of Commerce, Washington DC, Rabu (18/2/2026) sore waktu setempat. Acara yang dimulai pukul 16.00 ini diselingi buka puasa bersama dan baru berakhir sekitar pukul 20.00.

Turut hadir, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Investasi dan CEO Danantara Rosan Roeslani, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Sekretaris Kabinet Teddy Wijaya, dan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat Indroyono Soesilo.

Beberapa pelaku usaha Indonesia pun hadir, seperti Ketua Kadin Indonesia Anindya Bakri dan Ketua Apindo Shinta Widjaja Kamdani. Selain itu, hadir pemimpin perusahaan AS, seperti CEO USABC Brian McFeeters, President Usindo David Merrill, Senior Vice President US Chamber of Commerce John Murphy, Chairman Freeport McMoran Richard Adkerson, CEO S&P Global Martina Cheung, President Exxon Mobil Indonesia Wade Floyd, Senior Vice President Caterpillar Inc Kathryn Karol, Senior Vice President Cargill Kelsey Freeman Saelens, dan Vice President PepsiCo Caroline Berson.

Dalam acara ini, Presiden Prabowo menyaksikan penandatanganan 11 nota kesepahaman (MoU) kerja sama antarpelaku usaha Indonesia dan AS. MoU yang ditandatangani itu di antaranya MoU Critical Mineral Freeport antara McMoran dan Menteri Investasi/CEO Danantara; MoU Oilfield Recovery antara Pertamina dan Haliburton; serta MoU Corn antara Sorini Agro Asia dan Cargill. Selain itu, MoU Cotton antara Busana Apparel Group dan US National Cotton Council; MoU Cotton antara Daehan Global dan US National Cotton Council; MoU Shredded Worn Clothing antara Pan Brothers dan Ravel; serta MoU Furniture antara Asmindo dan Bingaman and Son Lumber.

Ada pula MoU Furniture antara HIMKI dan American Hardwood Export Council; MoU Semiconductor antara Galang Bumi Industri dan Essence; MoU Semiconductor antara Galang Bumi Industri dan Tynergy Technology Group, serta Transnational Free Trade Zone Friendship Pact antara Galang Bumi Industri dan Solanna Group LLC.

Adapun total nilai kerja sama yang ditandatangani mencapai 38,4 miliar dolar AS atau setara Rp 650 triliun. Kerja sama ini diharap mendorong peningkatan kerja sama dan pertumbuhan ekonomi untuk sektor pangan, industri, energi dan teknologi.

Dalam pidatonya, Prabowo memastikan Pemerintah Indonesia memahami kebutuhan para investor, yakni stabilitas, tata kelola pemerintahan yang baik, dan kepastian hukum. ”Hanya dengan stabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik, iklim usaha akan menarik bagi investor asing. Tidak ada yang mau berinvestasi ketika situasi negara tidak pasti, tidak stabil, apalagi chaos,” ujarnya dalam bahasa Inggris.

Prabowo pun menyebutkan, Indonesia sangat beruntung karena sudah menikmati kondisi stabil dan damai yang sangat lama. Kebijakan luar negeri nonblok yang menghormati semua pihak adidaya pun terus berlanjut. Prabowo sendiri memilih pemerintahannya menjadi negara tetangga yang baik sehingga bisa memperkuat hubungan dengan semua negara di sekitar Indonesia termasuk di wilayah yang lebih jauh, seperti Asia Timur dan Indo-Pasifik.

Indonesia juga disebutnya memiliki modal kuat, yakni fundamental ekonomi yang baik. Disiplin fiskal terjaga dan inflasi terkendali. ”Saya kira tingkat inflasi di Indonesia salah satu yang terendah,” ujarnya menambahkan.

Selain itu, investasi asing mencapai 53 miliar dolar AS pada tahun lalu. Hal ini dinilai Prabowo sebagai bentuk kepercayaan nyata terhadap ekonomi Indonesia dengan potensi pertumbuhan, stabilitas politik, dan arah kebijakan pemerintahannya. Sebab, perekonomian Indonesia tumbuh stabil di 5 persenan. Bahkan, Prabowo meyakini tahun 2026 ini pertumbuhan ekonomi akan lebih tinggi. Sebab, katanya, ekonomi Indonesia bergerak dari akar rumput.

Salah satu program unggulan Prabowo, Makan Bergizi Gratis (MBG), disebut meningkatkan konsumsi domestik. Sebab, dengan sekitar 23.000 dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG), ibu-ibu di desa-desa mendapat pekerjaan, demikian pula para penyedia bahan pangan mendapatkan permintaan tinggi. Ini terjadi di berbagai wilayah di Indonesia.

Karena itu, kata Prabowo, Apindo pada beberapa waktu lalu menyampaikan kepadanya bahwa konsumsi domestik pada Januari ini dinilai paling tinggi. Apindo juga mengakui ini terjadi karena MBG.

”Ini (MBG) menciptakan lapangan kerja nyata dan permintaan nyata. Sekarang, produksi semua produk agrikultural juga sangat tinggi. Kami juga mencapai produksi beras tertinggi dalam sejarah Republik Indonesia,” tutur Prabowo menambahkan.

Selain itu, untuk memastikan ekonomi Indonesia tumbuh secara berkelanjutan, pengendalian pemanfaatan sumber daya alam diatur.

Namun, diakui, ada masalah korupsi dan kinerja institusi yang lemah. Akibatnya, terjadi aktivitas ekonomi ilegal, baik pertambangan ilegal, penangkapan ikan ilegal, bahkan pemanfaatan lahan ilegal di hutan lindung.

”Ini masalah lama, tetapi saya memilih untuk menghadapinya. Saya tidak mau menyerahkan kedaulatan Indonesia kepada kartel ilegal yang merugikan negara. Kami menghitung kerugian akibat kelemahan negara dan mismanajemen pada ekonomi kami itu sangat besar,” tutur Prabowo.

Dalam sesi buka puasa bersama itu Prabowo juga menyebutkan bahwa Indonesia baru saja menutup 1.000 tambang ilegal yang melakukan aktivitasnya di hutan lindung. Sekitar 4 juta hektar lahan juga disita dari korporasi yang melanggar aturan.

Prabowo menegaskan, penegakan hukum dan kepastian regulasi menjadi prioritas utama dalam menciptakan stabilitas sosial dan politik yang mendukung dunia usaha.

Tak hanya itu, dalam pidato di awal forum bisnis ini, Prabowo juga menjelaskan bahwa pemerintahannya sudah melakukan efisiensi di tiga bulan pertama. Sebanyak 18 miliar dolar AS tunai bisa dihemat dari berbagai kegiatan tidak produktif.

”Mungkin ini mirip yang dilakukan AS dengan DOGE, Department of Government Efficiency. Tapi, saya memulainya beberapa bulan lebih dulu dan, saya rasa, itu berhasil,” tuturnya lagi.

Upaya membangun Badan Pengelola Investasi Danantara juga disampaikan. Kendati menyebut Indonesia terbuka untuk investasi, Prabowo juga menyebutkan Indonesia sudah mulai memproses hilirisasi industri dengan Danantara sebagai penggeraknya.

Sebanyak 18 proyek hilirisasi akan dimulai tahun ini, ditambah infrastruktur pengolah sampah menjadi energi senilai 3 miliar dolar AS. ”Jadi, kami bergerak sangat cepat di semua sektor ini. Dan, saya kira Indonesia bukan hanya pasar yang menarik bagi para pelaku usaha Amerika, tetapi saya harap akan bisa menjadi tempat produksi. Indonesia bisa menjadi mitra strategis yang baik,” tuturnya.

Apalagi, lanjutnya, Indonesia terus memperkuat komitmen transparansi. Infrastruktur juga terus diperbaiki. Biaya logistik juga terus diefisienkan, termasuk biaya pelabuhan, bandara, dan tol. Layanan digital pun terus dikembangkan untuk mengurangi biaya, memperkuat konektivitas, serta memastikan rantai pasok beroperasi dan dapat diandalkan.

Dalam sesi berbuka puasa bersama, Prabowo juga sempat menyinggung rencananya membuka banyak perguruan tinggi baru, terutama di bidang sains teknologi engineering dan matematika serta kedokteran. Indonesia sangat kekurangan tenaga dokter. Presiden menyebutkan kekurangan itu mencapai 140.000 orang, padahal hanya 10.000 dokter yang lulus setiap tahun.

Oleh karena itu, selain bekerja sama dengan beberapa kampus terkemuka Inggris, Prabowo pun menawarkan pelaku usaha AS untuk mengisi kebutuhan alat kesehatan ataupun penunjang lainnya. Salah satu yang dicontohkan adalah General Electrics yang membangun pabrik peralatan medis di Indonesia dan diharapkan bisa meningkatkan produksinya. Prabowo pun menjanjikan dukungan.

Selain itu, Prabowo menyebutkan ada masukan dari para pengusaha terkait kesulitan birokrasi. Hal ini akan diselesaikan dengan cepat. Presiden pun mengapresiasi masukan ini.

”Pemerintahan saya komit untuk melawan korupsi, melawan penyalahgunaan wewenang,” ujarnya.

Prabowo juga menuturkan, setelah menjadi anggota militer, dia pernah menjadi pengusaha di luar Indonesia. Pengalaman berbisnis di Kazakhstan, Azerbaijan, dan lainnya membuatnya memahami kebutuhan investor asing. Prabowo juga memastikan para investor asing akan terlindungi di Indonesia.

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menilai pertemuan Presiden dengan para pelaku usaha AS membuka peluang. Namun, pengajar Ilmu Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang ini juga mengingatkan bahwa MOU perlu direalisasikan dengan kerja sama yang nyata, bukan sekadar nota kesepahaman.

Selain itu, Esther menilai masih ada masalah dalam iklim investasi di Indonesia. Karena itu, untuk memastikan investasi asing langsung atau FDI masuk Indonesia, pemerintah perlu mempersiapkan kepastian hukum, sinkronisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah, insentif yang sesuai, infrastruktur yang baik, setidaknya untuk infrastruktur dasar; serta perizinan yang singkat dan cepat.

Esther menambahkan, sejauh ini masih banyak pengusaha yang mengeluhkan masalah perizinan untuk memulai usaha yang masih sangat lama dan bermacam-macam. Sejauh ini, pengusaha harus memenuhi 64 izin dan ini setidaknya memerlukan waktu sekitar dua tahun.

”Ini karena tidak ada sinkronisasi regulasi pemerintah di pusat dan daerah. Akibatnya, bukan hanya waktu, melainkan juga uang yang dikeluarkan untuk mengurus izin menjadi tidak murah. Belum lagi apabila ada regulasi yang berubah. Akibatnya, feasibility study investasi juga ikut berubah karena biaya berubah,” tutur Esther.

Salah satu indikator yang menegaskan biaya untuk memulai usaha di Indonesia sangat tinggi adalah skor ICOR Indonesia. ”Skor ICOR Indonesia masih sekitar 6, artinya doing business di Indonesia relatif mahal. Ini PR besar untuk pemerintah,” ujarnya menambahkan.

Presiden Prabowo yang berangkat ke AS dari Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta pada Senin (16/2/2026) pagi dan baru tiba di Pangkalan Militer Andrews, Washington DC, Selasa pukul 11.15 waktu setempat dijadwalkan akan menggelar pertemuan dengan Presiden AS Donald Trump. Pertemuan tak hanya dilakukan untuk memperkuat kerja sama strategis di berbagai bidang, tetapi juga menandatangani kesepakatan final tarif resiprokal perdagangan AS-Indonesia.

Selain itu, Prabowo juga akan menghadiri pertemuan Board of Peace, Dewan Perdamaian, yang diinisiasi Trump. Prabowo dalam pertemuan dengan para pelaku usaha menjelaskan, ini akan menjadi pertemuan resmi pertama anggota Board of Peace. Dalam pertemuan ini akan dibahas tujuan untuk menghentikan perang dan mendorong gencatan senjata di Gaza.