Problem Hilirisasi Kelapa

Di kala industri pengolahan kelapa kekurangan bahan baku kelapa, pemerintah justru akan memulai program hilirisasi kelapa. Bagaimana bisa hilirisasi jika industri pengolahan kelapa yang saat ini masih kekurangan bahan baku belum tertangani?

Pada 25 Mei 2025, Kementerian Pertanian (Kementan) bersepakat dengan Koalisi Pemerintah Kabupaten Penghasil Kelapa untuk mempercepat hilirisasi kelapa. Tujuannya adalah meningkatkan ekspor aneka produk turunan kelapa bernilai tambah tinggi, bukan sekadar kelapa bulat.

Kesepakatan itu dicapai setelah Presiden Prabowo Subianto memberi arahan dalam rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, pada 23 Mei 2025. Waktu itu, Presiden meminta hilirisasi di berbagai sektor strategis, termasuk pertanian, dipercepat.

Sebenarnya, pemerintah telah meluncurkan Peta Jalan Pengembangan Hilirisasi Kelapa 2025-2045 pada 30 September 2024. Bahkan, pembiayaan pembenahan hulu dan hilirisasi kelapa telah ditetapkan menggunakan dana yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) yang dahulu hanya fokus pada kelapa sawit dan biodiesel.

Hilirisasi kelapa kembali digaungkan justru di kala industri pengolahan kelapa kekurangan bahan baku kelapa.

Kini, hilirisasi kelapa kembali digaungkan justru di kala industri pengolahan kelapa kekurangan bahan baku kelapa. Industri tersebut, antara lain, memproduksi minyak kelapa, santan, arang aktif, briket, kelapa parut kering, nata de coco, tepung kelapa, dan konsentrat air kelapa.

Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia (HIPKI) menyebutkan, industri-industri tersebut mulai mengalami kekurangan bahan baku pada Oktober 2024. Beberapa di antaranya bahkan sudah menutup pabriknya, baik sementara maupun permanen.

Krisis bahan baku itu dipicu penurunan produksi kelapa pada 2024 akibat dampak El Nino yang berlangsung pada medio 2023 hingga Mei 2024. Berdasarkan data Statistik Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan, produksi kelapa secara nasional turun dari 2,84 juta ton pada 2023 menjadi 2,82 juta ton pada 2024.

Kondisi itu diperparah dengan meningkatnya ekspor kelapa bulat, terutama ke China, Thailand, dan Vietnam. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, total volume ekspor kelapa bulat pada pada Januari-Maret 2025 sebanyak 109.900 ton atau senilai 45,66 juta dollar AS. Volume itu meningkat cukup signifikan dibandingkan dengan Januari-Maret 2024 yang sebanyak 77.270 ton atau senilai 18,48 juta dollar AS.

Para pemangku kepentingan terkait sebenarnya telah beberapa kali bertemu mencari solusi atas krisis bahan baku kelapa tersebut. HIPKI, misalnya, mengusulkan moratorium atau penghentian ekspor kelapa bulat selama enam bulan. HIPKI juga mengusulkan pungutan ekspor hanya dikenakan pada kelapa bulat sebesar 50 persen.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) merekomendasikan kebijakan moratorium atau penghentian ekspor kelapa bulat sementara waktu, yakni selama 3-6 bulan. Kemenperin juga mengusulkan pungutan ekspor kelapa bulat sebesar 20 persen, kopra 12 persen, minyak kelapa mentah 7,5 persen, dan produk turunan kelapa lainnya 1 persen.

Pungutan ekspor kelapa dan produk turunannya diperlukan sebagai sumber dana baru yang dikelola BPDP. Selama ini, dana yang dikelola BPDP hanya berasal dari hasil pungutan ekspor minyak kelapa sawit mentah beserta produk turunannya.

Adapun Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan Kementan menolak moratorium ekspor kelapa. Alasannya, saat ini, petani kelapa sedang menikmati tingginya harga kelapa di pasar dalam negeri dan luar negeri. Namun setidaknya, Kementan memberikan sinyal positif yang mengacu pada arahan Presiden, yakni memenuhi kebutuhan dalam negeri dahulu, baru kemudian ekspor.

Faktanya, hingga akhir Mei 2025, belum ada kebijakan konkret yang digulirkan pemerintah untuk mengatasi krisis bahan baku industri pengolahan kelapa. Artinya, sudah sekitar delapan bulan sejak krisis bahan baku terjadi pada Oktober 2024, nasib industri pengolahan kelapa masih dibiarkan terkatung-katung.

Opsi hilirisasi kelapa yang bakal digulirkan Kementan memang penting. Namun, bagaimana bisa hilirisasi tercapai jika problem industri pengolahan kelapa yang sudah eksis saat ini belum tertangani? Bagaimana mau memperkuat atau bahkan menumbuhkembangkan industri hilir kelapa jika problem bahan baku belum teratasi?

Setidaknya, mesti ada kebijakan jangka pendek yang perlu diputuskan pemerintah untuk memenuhi bahan baku kelapa industri-industri pengolahan kelapa. Sembari itu, petakan kembali neraca produksi, kebutuhan konsumsi dan industri dalam negeri, serta ekspor kelapa.

Jika benar ada keterbatasan produksi kelapa nasional untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, industri, dan ekspor, berarti produksi dan produktivitas kelapa yang perlu ditingkatkan. Sekali lagi, bagaimana bisa hilirisasi kelapa tercapai jika hulunya kurang produktif?

Peningkatan produksi dan produktivitas kelapa, serta pengendalian ekspor kelapa bulat, telah digariskan dalam Peta Jalan Pengembangan Hilirisasi Kelapa 2025-2045.

Mungkin, para pengambil kebijakan perlu membuka dan merujuk kembali Peta Jalan Pengembangan Hilirisasi Kelapa 2025-2045. Ingat, peningkatan produksi dan produktivitas kelapa serta pengendalian ekspor kelapa bulat telah digariskan dalam peta jalan tersebut.

Produksi kelapa ditargetkan meningkat dari 2,86 juta ton pada 2022 menjadi 6 juta ton pada 2045. Produktivitas kelapa juga ditargetkan naik dari 1,14 ton per hektar pada 2022 menjadi 1,78 ton per hektar pada 2045. Peningkatan produksi dan produktivitas itu menyasar 5,6 juta petani kelapa swadaya.

Adapun pengendalian ekspor kelapa bulat diarahkan untuk mendukung peningkatan utilisasi industri pengolahan kelapa di dalam negeri dari 45-55 persen pada 2022 menjadi 85 persen pada 2045. Peningkatan utilisasi itu setidaknya menyasar 170 industri pengolahan kelapa terpadu dan tunggal.

Lantas, masih ragukah untuk mengambil keputusan? Semakin lama pemerintah memutuskan kebijakan, semakin banyak pula industri pengolahan kelapa yang bakal bertumbangan.