Produksi Padi di Jatim Tinggi, Pendapatan Petani Tak Menentu

Produksi beras di Provinsi Jawa Timur tahun 2025 ini diprediksi naik signifikan seiring dengan bertambahnya luas area panen padi. Namun, tingginya produksi pangan itu belum sejalan dengan pendapatan petani yang masih berfluktuasi tak menentu, bahkan bisa turun seperti pada Oktober lalu.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur yang dirilis pada 3 November 2025, produksi padi dalam bentuk gabah kering giling (GKG) diperkirakan sebanyak 10,53 juta ton. Produksi tersebut naik 1,26 juta ton dibandingkan dengan produksi padi pada 2024 sebanyak 9,27 juta ton GKG.

Produksi beras untuk konsumsi pangan penduduk diperkirakan sebanyak 6,08 juta ton beras, naik 0,73 juta ton beras atau 13,6 persen dibandingkan dengan produksi pada 2024 sebanyak 5,35 juta ton.

Peningkatan produksi padi itu tak lepas dari bertambahnya luas panen pada tahun ini. Diperkirakan luas panen mencapai 1,84 juta hektar (ha), naik 0,22 juta ha atau 13,69 persen dibandingkan dengan luas panen padi tahun lalu sebesar 1,62 juta ha.

Namun, peningkatan produksi padi itu belum beriringan dengan kesejahteraan petani. Hal itu bisa dilihat dari nilai tukar petani yang berfluktuasi sepanjang tahun ini. Pada Oktober 2025, misalnya, nilai tukar petani (NTP) tercatat 114,98 persen, turun 0,06 persen dibandingkan dengan September 2025 sebesar 115,05 persen.

Dari Januari hingga Oktober ini, NTP Jatim cenderung naik turun. Sebagai gambaran, NTP Jatim pada Januari mencapai 113,26 persen kemudian turun pada Februari menjadi 110,90 persen. Pada Maret 2025, NTP Jatim naik menjadi 111,61 persen, tetapi kemudian turun menjadi 109,47 persen pada April dan 109,38 persen pada Mei.

NTP merupakan salah satu indikator kesejahteraan petani. Indikator ini menunjukkan daya beli petani karena membandingkan indeks harga yang diterima petani (hasil panen) dengan indeks harga yang dibayar petani (biaya produksi dan konsumsi). Jika NTP lebih dari 100, artinya petani mengalami surplus.

Ada lima subsektor yang memengaruhi NTP total, yakni NTP tanaman pangan, hortikultura, tanaman perkebunan rakyat, peternakan, dan perikanan. Pada Oktober 2025, penurunan paling besar terjadi pada subsektor hortikultura, diikuti tanaman perkebunan rakyat. Sementara subsektor yang mengalami kenaikan adalah peternakan, diikuti tanaman pangan dan perikanan.

Adapun dari NTP Jatim pada Oktober 2025 sebesar 114,98 persen, indeks harga yang diterima dan indeks harga yang dibayar oleh petani sebenarnya sama-sama naik. Namun, indeks harga yang diterima petani hanya naik sebesar 0,18 persen atau lebih rendah dibandingkan dengan kenaikan indeks harga yang dibayar petani 0,24 persen.

Statistik Ahli Madya BPS Provinsi Jawa Timur Debora Sulistya Rini mengatakan, kenaikan indeks harga yang dibayar petani dipicu naiknya harga komoditas jagung, bawang merah, telur ayam ras, dan cabai merah. Harga jagung dan komoditas hortukultura naik dibandingkan dengan bulan lalu karena tingginya permintaan, tetapi pasokan petani berkurang karena sudah melewati masa panen.

”Adapun kenaikan harga telur ayam ras disebabkan oleh banyaknya permintaan dari masyarakat pada Oktober 2025,” ujar Debora, Senin (3/11/2025).

Berdasarkan pengecekan harga di pasar tradisional di Sidoarjo, harga daging ayam pada Selasa (4/11/2025) mencapai Rp 38.000-Rp 40.000 per kg. Harga daging ayam ini naik dari pekan lalu Rp 36.000 per kg. Sementara harga telur ayam ras Rp 30.000 per kg, naik dari sebelumnya Rp 28.000 per kg. Harga cabai merah besar Rp 50.000 per kg, padahal sebelumnya Rp 40.000 per kg, sementara bawang merah Rp 37.000 per kg.

Ketiga komoditas ini, yakni cabai merah, telur ayam ras, dan daging ayam ras, memberikan andil inflasi nasional pada Oktober 2025. Secara bulanan terdapat 26 provinsi yang mengalami inflasi, termasuk Jatim. Hanya 12 provinsi yang mengalami deflasi.

Ketua Perkumpulan Petani Pangan Nasional Jumantoro mengatakan dari sisi produktivitas sebenarnya sama dengan tahun lalu. Menurut dia, hasil panen rata-rata petani di wilayah Kabupaten Jember, misalnya, 5-7 ton gabah kering panen (GKP) per ha.

Pemerintah sudah banyak menyusun program untuk mengembangkan sektor pertanian, seperti menetapkan harga pembelian GKP Rp 6.500 per kg. Namun, realitas di lapangan, belum semua gabah petani mendapatkan harga sesuai harga pembelian pemerintah (HPP).

”Awal November 2025 ini rata-rata harga gabah petani dibeli Rp 6.000 hingga Rp 6.300 per kg, jauh di bawah HPP,” ujar Jumantoro.

Menurut dia, ada banyak faktor penyebab rendahnya pendapatan petani. Salah satunya, jaminan kepastian harga pembelian gabah yang belum merata karena terbatasnya kemampuan penyerapan oleh Perum Bulog. Tata niaga pembelian gabah perlu ditata agar HPP dinikmati oleh semua petani.

Di sisi lain, petani menghadapi banyak serangan organisme pengganggu tanaman, seperti tikus dan wereng coklat, yang menyebabkan hasil panen berkurang. Penurunan hasil panen berdampak pada berkurangnya pendapatan petani.

Kisaran biaya produksi per ha padi dan jagung, termasuk biaya sewa lahan, Rp 20 juta-Rp 25 juta per hektar. Penjualan hasil panen Rp 30 juta-Rp 35 juta per ha. Artinya hanya ada margin Rp 10 juta dalam sekali panen atau empat bulan masa tanam.

”Hanya Rp 2,5 juta per bulan rata-rata pendapatan bersih petani yang menggarap 1 ha sawah. Padahal, rata-rata petani di Indonesia luas lahannya 0,3-0,5 ha sehingga pendapatannya masih jauh dari sejahtera,” ucap Jumantoro.

Karena itulah petani harus mencari pekerjaan sambilan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Ada yang bekerja menjadi kuli bangunan dan berjualan di pasar. Ada juga yang memilih beternak ayam, kambing, dan sapi.

Selain penetapan HPP gabah, pemerintah juga menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi sejak awal musim tanam. Namun, realitas di lapangan, kuota pupuk bersubsidi masih dibatasi, baik dari sisi jenis pupuk, kuota, maupun penerima manfaat.

Dari sisi penerima manfaat, hanya petani yang sudah terdaftar dalam rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) yang bisa menebus pupuk subsidi, padahal banyak petani penggarap sawah yang belum terdaftar. Di Jember banyak petani lembaga masyarakat desa hutan (LMDH) yang menggarap lahan milik Perum Perhutani dan tidak mendapat alokasi pupuk bersubsidi.

”Jenis pupuknya juga hanya urea dan phonska (NPK), sedangkan petani memerlukan pupuk jenis SP 36 dan ZA untuk memenuhi kebutuhan pupuk berimbang pada tanaman padi,” kata Jumantoro.

Selain itu, jumlah atau volume pupuk bersubsidi yang diberikan kepada petani juga belum cukup untuk memenuhi kebutuhan tanam. Agar tanaman padi tumbuh optimal, kebutuhan urea per ha bisa mencapai 400-600 kg per ha. Jatah subsidi untuk petani hanya 200 kg per ha urea. Artinya, petani harus menutup kekurangan pupuk tersebut dengan membeli pupuk nonsubsidi yang harganya tinggi.

Jumantoro mengatakan, subsidi pupuk yang diberikan pemerintah tidak memenuhi kebutuhan riil petani, melainkan sesuai kondisi anggaran. Oleh karena itu, menurut dia, lebih baik petani diberi harga pupuk yang sedikit lebih mahal dari subsidi asalkan volume pembeliannya tidak dibatasi.

Selain itu, alur distribusi pupuk ditata agar lebih rapi dan mudah diakses oleh semua petani. Jumantoro menambahkan, pihaknya mendesak pemerintah mengembalikan kebijakan subsidi pupuk pada 70 komoditas. Saat ini, subsidi hanya diberikan pada 10 komoditas.

”Sebab, bicara swasembada pangan tidak hanya beras dan jagung. Masyarakat Indonesia sejak dulu memiliki kearifan lokal soal pangan yang tidak hanya bertumpu pada beras,” tegas Jumantoro.

Wakil Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Jatim Suharno mengatakan, sektor pertanian masih menjadi tumpuan ekonomi bagi mayoritas masyarakat di Jatim. Tantangannya ialah bagaimana meningkatkan kesejahteraan petani untuk menjaga keberlanjutan usaha pertanian dan mencapai swasembada pangan nasional.

”Jika kesejahteraan petani meningkat, sektor pertanian akan menjadi daya tarik bagi masyarakat, terutama kalangan generasi muda untuk menekuni usaha tani,” kata Suharno.

Idealnya, kenaikan produksi padi yang dicapai tahun ini diikuti dengan kenaikan kesejahteraan para petaninya. Namun, hal itu bukan perkara mudah karena masih banyak tantangan yang harus dicari jalan keluarnya secara bersama-sama oleh pemerintah pusat, provinsi, pemda, dan masyarakat petani.