Produktivitas dan Transparansi Rendah, Momok Investor di Indonesia

Perekonomian dunia sedang bergolak gara-gara bea masuk impor massal diberlakukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Negara-negara memikirkan kembali pola investasi di wilayah masing-masing agar bisa menavigasi situasi dan memastikan kelancaran penananam modal.

Di Asia Tenggara, Vietnam salah satu penerima besar manfaat perdagangan dan investasi global. Bahkan, 90 persen produk domestik bruto Vietnam diperoleh dari ekspor. Berbagai jenama internasional membuka pabrik di Vietnam sebagai bagian dari rantai pasok global.

Indonesia sejatinya memiliki potensi yang besar. Berdasarkan data Badan Perdagangan dan Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCTAD) 2024, Indonesia di peringkat dua pada daftar penerima investasi asing di Asia Tenggara. Singapura menduduki peringkat pertama dengan angka 159,67 miliar dollar AS.

Investasi asing di Indonesia pada 2024 bernilai 21,63 miliar dollar AS. Setelah itu, baru Vietnam menyusul dengan 18,5 juta dollar AS. Meskipun begitu, Vietnam yang dikenal dunia memiliki kemudahan dan kelancaran investasi bagi para penanam modal.

”Hal pertama untuk menambah minat investor terhadap Indonesia adalah membangun narasi yang membuat publik melihat investasi membawa keuntungan bagi pembangunan,” kata peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia, Mohamad Dian Revindo, di Jakarta, Rabu (26/3/2025).

Revindo menjelaskan, perkembangan negara memerlukan pembiayaan yang disisihkan dari tabungan. Investasi adalah penutup dari kekurangan tabungan tersebut.

Indonesia memerlukan dana Rp 5.000 triliun untuk berkembang. Pertumbuhan konsumsi Indonesia masih belum terlalu tinggi, yakni 4,7 hingga 4,9 persen. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga baru 5 persen.

Oleh sebab itu, Indonesia membutuhkan investasi asing. Apabila dilihat dari biaya produksi, terutama upah pekerja, Indonesia tergolong rendah.

Namun, kemurahan biaya operasional tidak cukup untuk menjadi satu-satunya penarik investor. ”Tingkat kapasitas di produksi Indonesia masih rendah, yaitu nomor lima di Asia Tenggara. Bagi investor, mereka mau membayar biaya agak lebih banyak apabila jaminan produktivitas tinggi,” ujar Revindo.

Rumus produktivitas ini, lanjut Revindo, adalah etos kerja ditambah peningkatan kompetensi. Bukan hanya jumlah tenaga kerja, melainkan juga memastikan mereka memiliki kemampuan yang sejalan dengan kebutuhan industri serta bisa terus ditingkatkan.

Faktor lain yang menarik investor ialah ketersediaan sumber daya alam untuk bahan baku. Terkait ini, diperlukan peraturan yang konsisten sehingga tidak membingungkan investor maupun calon investor.

Salah satu contoh adalah Undang-Undang Minerba yang melarang ekspor bahan mentah. Aturan ini diterima investor sehingga mereka membuka pabrik pengolahan (smelter) di Indonesia.

Namun, setelah itu, pemerintah melonggarkan ekspor bahan baku dalam jumlah terbatas. "Pengusaha bertanya-tanya untuk apa membuat smelter di Indonesia jika pada akhirnya bisa mengeskpor bahan baku dan mengolah di negara lain yang lebih murah," kata Revindo.

Naik turun jenis komoditas yang diekspor juga harus diatur secara saksama. Jika Indonesia memang harus membatasi impor, tidak dengan menggunakan narasi proteksionisme. Bisa dengan tujuan melindungi keberlanjutan akses bahan baku untuk investor di dalam negeri. Alasan itu diizinkan di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Indonesia juga jangan terlena dengan jumlah penduduk yang besar. Pasalnya, dari segi daya beli masyarakat masih rendah. Jumlah kelas menengah turun 16 persen dalam lima tahun terakhir. Besarnya jumlah penduduk tidak berbanding lurus dengan besar pasar.

”Ini tantangan kita untuk mampu membuka pasar baru bagi komoditas yang kita ekspor. Vietnam bisa melakukannya karena mayoritas produksi mereka dijual ke negara-negara lain,” kata Revindo.

Revindo menerangkan, pada saat yang sama juga harus ada kemudahan impor. Logika investor ialah tidak memusatkan produksi di Indonesia saja. Mereka mempunyai pabrik di beberapa negara sekaligus. Ini merangkai rantai pasok global untuk meredam biaya produksi.

Beberapa bahan untuk komoditas yang dibuat di Indonesia diimpor dari negara lain. Hasil produksinya selain dijual di Indonesia juga untuk ekspor.

”Berbicara investasi, kita harus bisa melihat dunia secara luas. Komoditas itu bergerak melampaui satu negara,” tuturnya.

Pemerintah mendirikan kawasan ekonomi khusus (KEK) di luar Pulau Jawa agar pembangunan berjalan dan investor menanam modal. Industrialisasi bisa berjalan dan harapannya pembangunan merata.

Akan tetapi, kemudian dibuka KEK di Kendal, Jawa Tengah. Investor pun jarang mau menanam modal di Sumatera dan Sulawesi karena infrastruktur di Jawa lebih baik.

”Pemerintah sendiri yang merusak kebijakan mereka yang sudah baik,” kata Revindo.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Shinta Kamdani mengatakan, fluktuasi bursa saham harus dipantau ketat. Penurunan indeks harga saham gabungan (IHSG) yang drastis membuat Bursa Efek Indonesia menangguhkan perdagangan.

Pada 2019, IHSG terkoreksi lebih dari 10 persen akibat perang dagang AS-China yang memicu kekhawatiran global. Aspek global, nasional, dan lokal berpengaruh kepada ketidakpastian pergerakan IHSG. Oleh sebab itu, pemerintah, pengusaha, industri, dan semua pemangku kepentingan harus bisa berpikir dan berlalu strategis menjaga kestabilan ekonomi jangka panjang.

Shinta optimimistis dengan pertumbuhan Indonesia. Ada bonus demografi dan potensi pasar domestik. Ada pula perubahan digital dan perkembangan teknologi yang memungkinkan hilirisasi industri. ”Kita harus bisa menjaga momentum di tengah tekanan eksternal,” kata Shinta.

Ia menekankan pentingnya Indonesia mengoordinasi peraturan dari atas hingga bawah agar sinkron. Birokrasi jangan lagi rumit dan berlapis sehingga memudarkan minat investor. Sistem perizinan yang tidak efisien mengakibatkan perekonomian berongkos besar sehingga waktu dan energi habis di mengurus administrasi.

Kepastian hukum dan transparansi penting bagi investor. Ini menciptakan iklim investasi yang sehat. Penegakan hukum juga harus konsisten, tidak diskriminatif, dan bebas intervensi. Komunikasi juga terbuka dengan kejernihan aturan fiskal, moneter, dan sektor riil yang berbasis data.

”Juga perlu ada insentif. Pemangkasan anggaran pemerintah semestinya disertai stimulus untuk sektor padat karya dan usaha-usaha lokal yang berorientasi pasar domestik,” tutur Shinta.

Ketua Asosiasi Produktivitas Indonesia Jakarta Heber Simbolon menerangkan, korupsi merupakan momok menakutkan bagi para investor dan pengusaha. Berbagai setoran dan pungutan liar membuat ongkos operasional meledak dan menekan produktivitas. ”Ini membuat investor ragu masuk ke Indonesia,” ujarnya.

Investasi sejatinya jangan hanya mengincar entitas bermodal besar. Berbagai usaha menengah dari luar negeri juga penanam modal potensial. Akan tetapi, keterbatasan modal membuat mereka lebih berhati-hati. Mereka tidak akan mau berhadapan dengan sistem yang tidak transparan dan akuntabel.

Para investor potensial ini tidak mau berhadapan dengan orang atau lembaga yang secara formal tidak ada urusan dengan investasi, tetapi ingin memperoleh bagian. ”Isu premanisme salah satu yang berpengaruh,” kata Heber.

Ia menekankan, investor juga mengawasi masyarakat Indonesia. Saat ini, mereka berpendapat bahwa masyarakat Indonesia berkurang kepercayaannya kepada pemerintah. Ini membuat mereka lebih mawas diri terhadap Indonesia.

Keluhan serupa turut diutarakan oleh Bhima Yudhistira Adhinegara, Direktur Eksekutif Centre of Economics and Law Studies (CELIOS). Harga produsen di Indonesia tidak kompetitif. Mulai dari hulu sampai hilir ada biaya siluman, yaitu banyaknya pungutan liar.

Birokrasi juga tidak efisien. Tampak dari pemangkasan anggaran oleh pemerintah, tetapi menambah jumlah kementerian/lembaga. Anggaran untuk penelitian dan pengembangan yang dipotong berdampak melunturkan minat investor di bidang peningkatan teknologi dan alih pengetahuan.

Semua ini turut mengakibatkan perbandingan modal dan hasil produksi di Indonesia (incremental capital-output ratio/ICOR) tidak bersaing, yakni 6,33. Artinya, untuk membuat satu hasil membutuhkan modal 6,33 kali lebih besar. Sebagai perbandingan, ICOR di Vietnam, Thailand, dan Malaysia pada kisaran 4-5. Artinya, produksi di sana lebih murah dan efisien.

”Kebijakan di Indonesia juga kerap berubah. Desember 2024 pemerintah membatalkan rencana kenaikan tarif Pajak Penambahan Nilai 12 persen. Februari ini ada revisi Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara,” tutur Bhima.

Investor bingung karena situasi tidak bisa ditebak. Antara kebijakan dan praktik di lapangan sering tidak sinkron. Bagi investor, menanam modal adalah rencana jangka panjang. Jika segalanya fluktuatif, mereka tidak mau ke Indonesia.

”Tidak boleh lagi ada pembuatan rancangan undang-undang yang memantik kemarahan masyarakat, seperti RUU TNI dan RUU KUHAP; tentara dan polisi jangan ke jabatan sipil; serta penurunan anggaran penelitian dan pengembangan. Semua harus dilaksanakan secara dan oleh profesional,” ujarnya.