Survei 100 Hari Prabowo-Gibran: Program Populis Jadi Pilar Apresiasi

Kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan menuai apresiasi publik. Meski demikian, problem laten kemiskinan masih menanti solusi mendasar.

Hasil survei Litbang Kompas pada 4-10 Januari 2025 memperlihatkan kepuasan 83,7 persen responden terhadap kinerja pemerintah pada bidang kesejahteraan sosial. Apresiasi positif lebih tinggi dibandingkan dengan kinerja secara umum menjelang 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto- Gibran Rakabuming Raka.

Tingkat kepuasan publik di bidang kesejahteraan sosial ini juga meningkat dari survei Juni 2024 yang sebesar 82 persen. Tren kenaikan kepuasan di bidang kesejahteraan sosial ini menjadi katalisator penting dalam memberikan citra positif bagi pemerintahan sekarang. Bersama bidang politik dan keamanan, kepuasan bidang kesejahteraan sosial ini menjadi dua bidang paling besar penopang apresiasi pemerintah secara keseluruhan.

Publik yang merasa puas terhadap kinerja pemerintah beralasan program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran mulai dijalankan dalam tiga bulan terakhir. Dari delapan program hasil terbaik cepat yang direncanakan pemerintahan Prabowo-Gibran, sebagian besar merupakan program quick wins yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial. Di antaranya Program Makan Bergizi Gratis (MBG), menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, melanjutkan program kesejahteraan sosial untuk menekan angka kemiskinan, dan melanjutkan program bantuan langsung tunai (BLT).

Sejumlah program itu beririsan dengan monitoring survei Litbang Kompas tentang kesejahteraan sosial yang mencakup lima indikator. Kelima indikator penilaian tersebut ialah kepuasan dalam pengentasan rakyat dari kemiskinan, pelayanan kesehatan masyarakat, meningkatkan kualitas pendidikan, memberikan bantuan langsung untuk kesejahteraan masyarakat, dan mengembangkan budaya gotong royong.

Dari kelima indikator, ada tiga aspek yang tingkat kepuasan publiknya di atas 80 persen. Tiga aspek itu ialah peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan mengembangkan budaya gotong royong. Khusus peningkatan kualitas pendidikan mengalami lonjakan hingga 6 persen jika dibandingkan dengan periode survei Juli 2024. Tingginya lonjakan kepuasan publik hingga 81,6 persen ini tidak dapat dilepaskan dari implementasi program unggulan Prabowo-Gibran.

Secara spesifik, ada sejumlah rencana yang telah dirumuskan dalam program quick wins sektor pendidikan. Program edukasi ini memiliki strategi membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi.

Kebijakan di sektor pendidikan itu memiliki sejumlah program kerja. Ini, antara lain, memperluas cakupan alokasi dana abadi untuk program beasiswa; menyediakan beasiswa bagi keluarga petani, guru, nelayan, dan buruh hingga jenjang sekolah tinggi; serta meningkatkan kualitas sekolah-sekolah kejuruan.

Indikator berikutnya yang mendapat penilaian tinggi dari publik ialah sektor kesehatan (82,6 persen). Ada sejumlah aspek yang mendorong subbidang kesehatan ini mendapat apresiasi tinggi. Salah satunya terkait pelayanan kesehatan gratis yang tingkat kepuasannya mencapai 85 persen.

Apresiasi yang tinggi di bidang kesehatan tersebut juga berkaitan erat dengan layanan kesehatan yang sudah dirintis di era pemerintahan sebelumnya. Misalnya tentang layanan BPJS Kesehatan dan Kartu Indonesia Pintar yang kian meluas pemanfaatannya, mulai dari masyarakat miskin hingga golongan mampu.

Layanan kesehatan itu kian ditingkatkan lagi pada pemerintahan saat ini dengan medical check up gratis yang berlaku untuk semua kelompok usia. Rancangan program ini akan mulai dilaksanakan pada Februari 2025.

Di antara lima indikator kesejahteraan sosial, ada dua aspek yang tingkat kepuasannya tidak terlalu tinggi, yakni memberikan bantuan langsung serta mengatasi persoalan kemiskinan. Program karitatif, seperti BLT dan bantuan sosial, derajat kepuasannya susut sedikit dari survei sebelumnya menjadi 72,2 persen. Lalu, program pengentasan rakyat dari kemiskinan memiliki derajat kepuasan terkecil, yakni 67,9 persen.

Program bantuan langsung itu merupakan bagian dari program pelindungan sosial (perlinsos) yang dilakukan pemerintah. Pelindungan sosial merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah, terutama untuk warga negara yang miskin dan rentan secara ekonomi.

Program perlinsos itu terdiri dari program keluarga harapan, kartu sembako, bantuan rumah sejahtera terpadu, BLT, bantuan sosial untuk kelompok rentan, dan bantuan korban bencana. Untuk tahun 2025, alokasi dana perlinsos di APBN mencapai Rp 270,61 triliun. Jumlah ini meningkat sekitar Rp 3 triliun dari anggaran tahun 2024.

Meski anggaran ditingkatkan, ternyata tingkat kepuasan terhadap program bantuan dari pemerintah itu justru sedikit menurun. Hasil survei menemukan keluhan distribusi bansos yang belum seluruhnya merata. Bisa jadi hal ini disebabkan pendataan yang masih kurang tepat sasaran ataupun jumlah masyarakat yang rentan meningkat sehingga belum mendapat kucuran bantuan dari pemerintah. Meski masih meninggalkan catatan pemerataan, program bansos ini banyak diapresiasi oleh responden berlatar belakang ekonomi bawah.

Setali tiga uang, program bantuan sosial itu berkelindan dengan upaya pengentasan rakyat dari kemiskinan. Hanya saja, tingkat kepuasannya saat ini relatif rendah (67,9 persen). Meski demikian, dibandingkan dengan survei Juli 2024, tingkat kepuasan pengentasan kemiskinan pada awal pemerintahan Prabowo ini naik 6 persen.

Ada sejumlah alasan yang menyebabkan kepuasan pengentasan masyarakat dari kemiskinan ini meningkat relatif signifikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik terbaru, jumlah penduduk miskin pada September 2024 sebesar 24,06 juta orang atau setara 8,57 persen populasi. Angka tersebut turun dari Maret 2023 yang sebesar 25,90 juta orang atau 9,36 persen. Jika dicermati dalam tren sejak 1970, tingkat kemiskinan tersebut merupakan yang terendah sepanjang sejarah.

Untuk mengentaskan rakyat dari kemiskinan, pemerintahan Prabowo-Gibran juga mengeluarkan kebijakan penghapusan utang UMKM di bank pemerintah. Kebijakan ini diberlakukan bertahap, mulai dari Januari 2025 dengan sasaran  1 juta penerima manfaat.

Program lainnya lagi yang secara holistik turut mengikis kemiskinan ialah program quick wins MBG. Program MBG ini didesain terdiri atas empat pilar penting, yakni pilar tentang gizi, pendidikan, ekonomi, dan juga kemiskinan.  Program MBG telah dimulai pada 6 Januari 2025 dan menjangkau 650.000 penerima manfaat yang tersebar di 31 provinsi.

Meski mencatatkan kenaikan apresiasi, upaya pengentasan masyarakat dari kemiskinan masih dipandang sebagai problem laten oleh publik. Dari lima indikator kesejahteraan sosial, upaya pemerintah dalam mengatasi kemiskinan merupakan yang paling minim penilaiannya.

Meski angka kemiskinan turun, masih terjadi kesenjangan antarwilayah kota dan desa. Ketimpangan di perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan perdesaan. Di samping itu, terdapat lima provinsi yang justru mengalami peningkatan jumlah penduduk miskin. Kelima wilayah itu ialah Papua, Papua Selatan, Kalimantan Tengah, Jambi, dan Kepulauan Bangka Belitung.

Di balik penurunan angka kemiskinan juga masih ada problem pemerataan kesejahteraan. Kesenjangan pemerataan kesejahteraan ini terlihat dari rasio gini yang meningkat dari 0,379 pada Maret 2024 menjadi 0,381 pada September 2024.

Dengan beragam problem struktural terkait kemiskinan, upaya pengentasan rakyat dari kemiskinan selayaknya harus menyentuh akar permasalahan dengan menyediakan lapangan pekerjaan atau menciptakan kemandirian masyarakat, dan bukan hanya bergantung pada program-program bantuan sosial. (LITBANG KOMPAS)