Program Sampah untuk Energi Butuh Mitigasi Risiko

JAKARTA, KOMPAS — Program sampah untuk energi melalui pembangkit listrik tenaga sampah, salah satu solusi mengatasi krisis sampah dan penyediaan energi bersih. Namun, pemangku kepentingan perlu memastikan kesesuaian teknologi dan mitigasi risiko. Keterbatasan fiskal daerah juga dinilai menjadi tantangan.

Indonesia menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan sampah. Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan, timbulan sampah nasional pada 2023 mencapai 34,9 juta ton. Sebagian besar sampah masih berakhir di tempat pembuangan akhir (TPA). Hal ini menimbulkan masalah lingkungan, sosial, dan kesehatan.

Di sisi lain, Indonesia berkomitmen meningkatkan bauran energi baru terbarukan (EBT) dalam mencapai target net zero emission (NZE) pada 2060. Program sampah untuk energi atau waste to energy (WtE), khususnya melalui Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa), salah satu solusi strategis mengatasi masalah pengelolaan sampah perkotaan dan penyediaan energi bersih.

Pemerintah telah mendorong percepatan pembangunan PLTSa melalui Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan. Implementasinya masih menghadapi tantangan, mulai dari aspek teknologi, kelayakan ekonomi, skema pembiayaan, kesiapan pasokan bahan baku sampah, hingga tarif jual beli listrik.

Momentum ini menuntut adanya kolaborasi lintas sektor untuk merumuskan strategi komprehensif jangka pendek. Dengan demikian, program waste to energy dapat dioptimalkan untuk mencapai keberlanjutan.

Managing Director Danantara Indonesia Stefanus Ade, dalam diskusi CEO Connect bertajuk ”Waste to Energy, Investasi dan Sinergi Pendorong Keberlanjutan” yang dilaksanakan di Menara Kompas, Jakarta, Rabu (22/10/2025), menuturkan, isu pengelolaan sampah menjadi masalah urgen. Total sampah setiap tahun 35 juta ton, 60-70 persennya berasal dari kota.

​”Hanya 40 persen dari total sampah tersebut yang dikelola. Sementara 60 persennya di mana, mungkin tidak masuk ke TPA atau dibakar dan dibuang ke sungai,” ujar Stefanus.

Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, lebih dari 100 hektar. Di satu lokasi TPST Bantargebang saja terdapat lebih dari 50 juta ton sampah. Sampah yang ditumpuk bisa mencemari perairan di sekitarnya.

Hasil penelitian di beberapa negara menunjukkan, masyarakat yang tinggal di sekitar TPA cenderung rentan terserang berbagai penyakit. Sampah yang tidak dikelola juga menimbulkan efek gas rumah kaca. ”Efek bagi lingkungan dan kesehatan tinggi,” ujarnya lagi.

Proyek waste to energy sesuai visi dan misi Danantara berinvestasi berupa sampah yang diolah. Hal itu bisa melibatkan investor, teknologi, dan menghasilkan EBT. Dengan demikian, aspek bisnis dan target nol emisi berjalan bersamaan serta mengatasi darurat sampah.

Untuk menilai kelayakan proyek tersebut, Danantara telah melakukan kajian dan berdiskusi dengan berbagai pihak. Pihaknya juga membandingkannya dengan pengelolaan sampah menjadi energi bersih di berbagai negara.

Sejumlah negara membangun teknologi yang umumnya menggunakan insinerator (incineration). Sampah dibakar menjadi energi, sisanya diolah lagi. Itu terbukti di China, yang memiliki lebih dari 1.000 insinerator. Di China terdapat 1 juta ton sampah per hari.

Program waste to energy akan fokus di kota-kota besar yang produksi sampahnya di atas 1.000 ton per hari. Bisnis tersebut memang kompleks, tetapi semuanya harus dilakukan dengan rapi.

Mekanismenya, pemerintah daerah (pemda) mengusulkan ke KLHK, kemudian usulan itu akan ditinjau. Aspek yang ditinjau terkait ketersediaan sampah dan aspek kesiapan infrastruktur serta ketersediaan lahan yang harus disiapkan Pemda.

”Jika KLHK menganggap usulan itu layak, maka diserahkan kepada Danantara. Danantara juga meminta daerah melampirkan hasil studinya,” kata Stefanus.

Partner dalam proyek tersebut juga harus memberikan teknologi terbaik dengan emisi minimum dan biaya investasi paling masuk akal. Pihaknya juga akan membuat kesepakatan-kesepakatan dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan Pemda.

Stefanus menuturkan lebih lanjut, program waste to energy juga sebetulnya menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar meskipun lapangan kerja itu bukan padat karya yang masif.

Executive Vice President Aneka Energi Baru Terbarukan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Daniel Tampubolon menuturkan, PLN menempatkan proyek waste to energy pada alokasi rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL) yang sudah diluncurkan pada Mei 2025. Program itu masuk sebagai salah satu dalam segmen bioenergi.

RUPTL didudukkan dalam tiga pilar, yaitu keamanan energi (energy security), keterjangkauan (affordability), dan keberlanjutan (sustainability). Proyek waste to energy masuk ke dalam aspek keberlanjutan.

”PLN akan mendukung proyek ini. Ini bagian integral dari implementasi RUPTL. PLTSa ini juga malah mendorong aspek security energy,” ujar Daniel.

Untuk memenuhi aspek keterjangkauan, maka memerlukan dukungan dari pemerintah berupa insentif. Di negara-negara lain sudah melakukan hal itu. Jika pemerintah memberikan dukungan kepada PLN, jangan dipandang sebagai subsidi dan kompensasi, tetapi insentif kepada pengembangan proyek waste to energy.

Supervisory Board Standard Chartered Indonesia Adhi Sulistyo Wibowo, menuturkan, pihaknya percaya waste to energy merupakan peluang strategis bagi Indonesia. Perbankan menilai proyek tersebut perlu konsistensi dari berbagai pemegang kepentingan.

Perbankan juga akan melihat apakah program tersebut sudah masuk dalam taksonomi keuangan dari Otoritas Jasa Keuangan. Dengan demikian bisa masuk dalam pembiayaan hijau (green financing).

Selain itu, di satu sisi proyek itu peluang strategis bagi Indonesia, tetapi bagaimana dengan keberlanjutan suplai sampah. Kemudian, siapa yang bisa menyediakan kepastian suplai sampah. Bank akan memulai dari sisi itu.

​”Kami juga akan melihat sisi risiko keuangan dan cost of financing. Selain itu, bagaimana memonetisasi karbon yang diproduksi. Jadi banyak hal yang memang harus digarap bersama. Jadi bagaimana mencari bentuk pembiayaan yang paling cocok,” ujar Adhi.

Untuk memitigasi risiko, pihaknya juga akan mencermati infrastrukturnya. Apakah menjadi mekanisme yang terintegrasi dari pengumpulan, pemilihan, dan transportasi. Kemudian, bagaimana menjaga konsistensi serta kapasitas teknologi yang teruji.

Chief Executive Officer Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menilai proyek waste to energy cukup kompleks dan berisiko tinggi. Salah satu risikonya dari sisi volume sampah. Siapa yang akan menggarap pasokannya.

”Daerah yang diprioritaskan dalam program tersebut adalah daerah yang menghasilkan sampah 1.000 ton per hari. Hal itu berdasarkan pertimbangan keekonomiannya. Kalau kurang dari itu, tidak layak,” ungkap Fabby.

Pilihan teknologinya juga hendaknya memperhatikan parameter teknis dan karakteristik sampah di Indonesia. Sampah di Indonesia, 70 persennya organik dan sisanya anorganik. Pemangku kepentingan perlu berhati-hati melihat parameternya.

Risiko lainnya yang perlu diperhatikan terkait kemampuan pemda memasok sampah. Armada pengangkut sampah di pemda terbatas. Hal itu terjadi karena terbatasnya ruang fiskal untuk pengelolaan sampah. Sebagai gambaran, biaya pengangkutan sampah di Jakarta Rp 60.000-Rp 100.000 per ton.

”Bagaimana jika 1.000 ton nanti. Jadi kapasitas daerah juga menentukan. Proyeknya bagus, tetapi risikonya harus diselesaikan,” kata Fabby.

Selain itu, perlu memitigasi dampak sosial. Namun, Fabby menilai karakteristik proyek PLTSa lebih pada menyelesaikan masalah daripada membuat masalah. Berbeda jika dibandingkan proyek listrik tenaga uap batubara yang dikhawatirkan dampaknya pada lingkungan. Di beberapa proyek juga ada konflik lahan.

Kemudian, perlunya mengantisipasi resistensi pihak-pihak yang mendapatkan keuntungan dari sampah selama ini. Sampah selama ini menjadi ladang uang bagi sebagian orang. Jika sumber penghasilan mereka terganggu akan memicu penolakan. Oleh sebab itu, penting mengelola komunikasi publik di masa-masa sekarang.