Protes Antikorupsi Guncang Serbia

BELGRADE, MINGGU — Hingga 300.000 orang memadati berbagai penjuru Serbia. Mereka memprotes wabah korupsi di Negeri Balkan pecahan Yugoslavia itu.

Unjuk rasa terbesar digelar di Belgrade, ibu kota Serbia. Menurut Kementerian Dalam Negeri Serbia, 107.000 orang terlibat dalam unjuk rasa pada Sabtu (15/3/2025) di Belgrade.

Sementara di berbagai kota lain, jumlah pengunjuk rasa lebih sedikit. Unjuk rasa berlangsung sampai Sabtu malam waktu Belgrade atau Minggu dini hari WIB.

Public Assembly Archive, pemantau jumlah orang dalam kerumunan di Serbia, menyebut paling tidak 275.000 hingga 325.000 orang berunjuk rasa pada Sabtu.

Jumlahnya bisa jadi jauh lebih besar. Selain di kota besar seperti Belgrade, unjuk rasa juga digelar di berbagai kota kecil. Kota-kota kecil dan pedesaan menjadi basis pendukung Presiden Serbia, Aleksandar Vučić.

Di salah satu bagian Belgrade, satu-satunya kota Eropa yang dibom sepihak oleh NATO pada ujung abad ke-20, barisan pengunjuk rasa membentang sampai dua kilometer. Mereka berkumpul di sekitar alun-alun Belgrade dan kantor parlemen Serbia.

Rangkaian unjuk rasa meletus sejak November 2024. Kala itu, massa marah setelah 15 orang tewas tertimpa atap stasiun kereta di Novi Sad. Diduga, stasiun dibangun di bawah standar dan tidak diawasi dengan benar.

Para pengunjuk rasa menuding, pengawas dan auditor proyek menerima suap. Akibatnya, kualitas proyek buruk lalu memakan korban. Fenomena itu meluas di berbagai proyek.

Unjuk rasa Sabtu disebut ”15 untuk 15”. Hal itu merujuk kepada tanggal unjuk rasa dan jumlah korban tewas dalam insiden Novi Sad.

Sejak rangkaian unjuk rasa digelar, ada dua menteri mundur. Menteri Perhubungan dan Infrastruktur Goran Vesić serta Menteri Perdagangan Tomislav Momirović mundur dalam waktu berdekatan.

Sebelum jadi Mendag, Momirović jadi Menhub Infrastruktur pada 2020-2022. Atap yang ambruk pada November 2024 merupakan bagian dari proyek renovasi 2021-2022 atau pada masa jabatan Momirović.

Renovasi juga terjadi kala Miloš Vučević jadi Wali Kota Novi Sad. Pada Mei 2024, ia ditunjuk menjadi Perdana Menteri Serbia. Walakin, rangkaian unjuk rasa setelah atap stasiun ambruk memaksanya mundur pada Januari 2025.

Ia mundur selepas sejumlah pengunjuk rasa diserang massa tak dikenal di Stasiun Novi Sad. Kini, ia menjadi penjabat PM sampai Serbia menggelar pemilu parlemen atau Presiden Vučić menunjuk PM baru.

Dalam protes Sabtu, pengunjuk rasa menyalahkan Vučić soal rangkaian korupsi ataupun saling lempar saat unjuk rasa. ”Unjuk rasa hari ini awalnya aman sampai presiden dan pendukungnya mengirim provokator pemicu kerusuhan,” kata salah satu pengunjuk rasa, Svetlana Muro, kepada Euronews.

Vučić menyebut, setidaknya 20 orang ditangkap karena menghasut massa merusak dan melakukan kekerasan. ”Mereka melakukan kejahatan terhadap harta benda orang lain dan Republik Serbia karena menyerang polisi dan orang lain,” ujarnya.

Di sisi lain, ia memahami kegelisahan pengunjuk rasa soal korupsi. Ia berharap kabinet Vučević menanggapi kegelisahan tersebut.

”Kami memahami pesannya dan semua pejabat berwenang harus memahami pesan kala begitu banyak orang berkumpul. Kita harus berubah dan kita harus belajar,” kata Vučić.

Ia juga menyebut perlunya mengganti pemerintahan pada pemilu nanti. Pemilu parlemen Serbia dijadwalkan pada Desember 2027. Pemimpin partai atau gabungan partai pemilik kursi terbanyak di parlemen bisa menjadi PM.

Sebelum jadi presiden pada 2017, Vučić memimpin Serbia sebagai PM pada 2014-2017. Sebelumnya lagi, dia jadi Wakil PM sekaligus Menteri Pertahanan pada 2012-2014.

Ia juga jadi Menteri Informasi Serbia pada 1998-2000. Kala itu dia baru 28 tahun.

Salah satu kejadian penting pada masa jabatan pertamanya di pemerintahan adalah Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) mengebom Belgrade pada Maret-Juni 1999. Setidaknya 1.600 orang tewas dan ribuan lain cedera akibat pengeboman itu.

Salah satu bangunan yang jadi sasaran langsung pengeboman adalah Kedutaan Besar China di Belgrade. NATO tak pernah meminta maaf atas pengeboman yang dilakukan tanpa persetujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tersebut. (AP/AFP)