Puan: Kongres PDI-P Digelar Secepatnya Seusai Bimbingan Teknis Partai

JAKARTA, KOMPAS — Jadwal Kongres ke-VI PDI Perjuangan belum resmi ditetapkan. Ketua DPP PDI-P Puan Maharani memberikan sinyal, kongres akan secepatnya digelar setelah kegiatan bimbingan teknis anggota Fraksi PDI-P seluruh Indonesia selesai pada 31 Juli 2025.

”Insya Allah, setelah bimtek (bimbingan teknis), kita akan ada kabarnya (jadwal kongres),” ujar Puan saat menjawab pertanyaan wartawan seusai memberikan pengarahan dalam pembukaan bimtek di Bali Beach Convention Center, Sanur, Denpasar, Bali, Rabu (30/7/2025).

Bimtek yang diikuti lebih dari 3.000 anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota se-Indonesia ini menjadi bagian dari program konsolidasi organisasi partai dan berlangsung hingga 31 Juli 2025.

Pertemuan ribuan kader kali ini memunculkan spekulasi bahwa bimtek akan dilanjutkan dengan kongres mengingat rencana pelaksanaan Kongres PDI-P telah beberapa kali tertunda sejak April 2025. Para peserta yang hadir juga merupakan pemegang hak suara dalam kongres.

Publik menantikan kongres tersebut karena disebut-sebut akan menjadi momentum penting bagi PDI-P. Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dikabarkan akan memanfaatkannya untuk menentukan sikap partai terhadap pemerintahan Prabowo Subianto.

Puan menegaskan, keputusan pelaksanaan kongres masih menunggu arahan pimpinan tertinggi partai. ”Belum tahu, nanti kita tunggu arahan selanjutnya dari DPP Partai,” katanya.

Saat kembali ditanya apakah kongres akan digelar pada 1 Agustus 2025, sehari setelah penutupan bimtek, Puan hanya menjawab, ”Secepatnya, insya Allah.”

Mantan politisi PDI-P, Budiman Sudjatmiko, menyebut peluang PDI-P bergabung dengan pemerintahan selalu terbuka. Menurut dia, sejak awal tidak ada hambatan dari Presiden Prabowo untuk bekerja sama dengan PDI-P. Hubungan Presiden Prabowo dan Megawati pun disebut terjalin dengan sangat baik.

”Setahu saya, Pak Prabowo sejak awal mau mengundang PDI Perjuangan. Kalau Pak Prabowo, sih, dari dulu tidak ada masalah,” ujar Budiman dalam wawancara khusus dengan Kompas untuk program podcast Gercep di Gedung Kompas Gramedia, Jakarta, Selasa (29/7/2025).

Bersikap oposisi tidak haram di alam demokrasi, tetapi juga tidak haram untuk bersatu.

Namun, keputusan bergabung atau tidak disebutnya sepenuhnya berada di tangan internal PDI-P. ”Karena, kan, keputusan di partai PDI Perjuangan sendiri. Saya tidak bisa mengomentari karena saya bukan lagi anggota partai. Itu bisa ditanyakan kepada pengurus PDI Perjuangan,” katanya.

Terlepas dari itu, Budiman menilai persatuan antara PDI-P dan Gerindra merupakan hal strategis bagi Indonesia. Ia menyebut, di tengah situasi geopolitik yang berpotensi memicu konflik global, persatuan kelompok politik patriotik menjadi keharusan sejarah.

”Jika kita melihat kepentingan lebih besar, menurut saya, jawabannya itu,” ujarnya.

Budiman mengingatkan kembali bahwa gagasan persatuan tersebut pernah ia sampaikan langsung kepada Prabowo pada Juli 2023 ketika dirinya masih berstatus kader PDI-P dan bertandang ke kediaman Prabowo.

”Rasa-rasanya Indonesia butuh lebih baik bersatu hari ini agar kita kompak. Pesawat lagi ada turbulensi, masa penumpangnya banyak yang cicit-cuit segala macam, kan, ganggu konsentrasi pilot,” katanya.

Meski mendukung persatuan, Budiman menekankan pentingnya checks and balances dalam demokrasi. ”Bersikap oposisi tidak haram di alam demokrasi, tetapi juga tidak haram untuk bersatu,” ujarnya.

Menurut dia, meski mayoritas partai mendukung pemerintahan, tetap ada ruang bagi oposisi. Namun, melihat rekam jejak PDI-P selama ini, ia menilai rasanya tidak ada alasan bagi PDI-P untuk menolak banyak program strategis Prabowo.

Sebagai mantan kader PDI-P yang lama belajar pemikiran Bung Karno, Budiman melihat gagasan Prabowo memiliki keselarasan dengan pemikiran ayahnya, Sumitro Djojohadikusumo, ataupun Bung Karno yang menjadi dasar ideologi PDI-P.

”Saya boleh katakan 50-50, Sumitro Djojohadikusumo dan Bung Karno ada di diri Pak Prabowo,” ucapnya.

Peneliti senior dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lili Romli, berpandangan, jika melihat pernyataan sejumlah elite PDI-P belakangan ini, memang terdapat sinyal bahwa PDI-P akan mengambil posisi sebagai ”mitra strategis” pemerintahan tanpa harus bergabung secara formal dalam kabinet. Pilihan tetap berada di luar pemerintahan akan menjadi angin segar bagi masyarakat sipil dan pegiat demokrasi.

”Dengan sikap seperti ini, tentu akan melegakan kalangan civil society dan pegiat demokrasi. Bisa jadi juga akan didukung oleh para kader PDI-P di tingkat akar rumput,” ujarnya.

Di internal PDI-P masih terbelah antara yang ingin bergabung dan ingin tetap di luar pemerintahan menjadi oposisi.

Ia menekankan, langkah PDI-P mengambil peran oposisi memiliki arti penting bagi kehidupan demokrasi. Selain menjaga mekanisme checks and balances untuk mengawasi jalannya pemerintahan agar tidak menyimpang dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, keputusan itu juga akan menjadi contoh fatsun politik di tengah pragmatisme dan oportunisme elite.

”Publik kecewa dengan sikap elite seperti itu. Nah, dengan PDI-P mengambil jalan oposisi yang notabene bagian dari DNA PDI-P, tentu merupakan oase publik di tengah keringnya fatsun politik,” kata Lili.

Meski demikian, publik disebut masih menanti sikap tegas PDI-P dengan rasa harap-harap cemas. Menurut Lili, dinamika internal partai menjadi salah satu penyebabnya.

”Di internal PDI-P masih terbelah antara yang ingin bergabung dan ingin tetap di luar pemerintahan menjadi oposisi. Apalagi fakta hubungan antara Ibu Megawati dan Pak Prabowo cukup baik sehingga kecemasan itu muncul,” ujarnya.

Lili menambahkan, publik berharap hubungan baik antara Megawati dan Presiden Prabowo tidak otomatis berujung pada kerja sama politik di pemerintahan. ”Persahabatan tetap dijaga dengan baik, tetapi tidak harus bergabung dalam pemerintahan,” katanya.

Ia menegaskan, partai politik merupakan instrumen penting dalam menegakkan dan mengawal demokrasi. Karena itu, publik berharap PDI-P mengambil peran tersebut secara konsisten.

”Jika itu dilakukan, sejarah akan mencatatnya dengan tinta emas bahwa PDI-P tetap teguh dan konsisten meski ada godaan kekuasaan,” ujar Lili.