Problem Lingkungan Turut Picu Banjir Bali, Warga Berusaha Bangkit

DENPASAR, KOMPAS — Pulau Bali masih terluka dan berduka pada Kamis (11/9/2025) akibat banjir dan tanah longsor yang menghantam tujuh dari sembilan kabupaten/kota terkemuka. Sebanyak 14 orang tewas, 2 orang belum ditemukan, dan sekitar 600 orang mengungsi.

Bencana dipicu hujan ekstrem yang turun pada Selasa-Rabu lalu. Sungai atau Tukad Badung yang mengalir melalui Kabupaten Badung dan Kota Denpasar meluap dengan hebat dan deras. Problem lingkungan hidup di daerah aliran sungai (DAS) di satu sisi berkontribusi pada banjir besar di Bali.

Pada saat kejadian, luapan sungai menghantam dan merusak deretan permukiman padat dan pasar atau ruang usaha, menghanyutkan kendaraan bermotor warga di sempadan, bahkan mengakibatkan kematian.

”Saya dan teman-teman sedang mau tidur waktu banjir datang. Kami tidak sempat menyelamatkan harta benda. Semua tersapu dari kamar, sepeda motor saya hanyut,” kata Ode Umar, pegawai toko bangunan di Kelurahan Dauh Puri, Denpasar Barat, Kota Denpasar, Kamis siang.

Umar dan teman-temannya tinggal di mes toko di tepi Tukad Badung. Mereka berasal dari Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur.

”Sejak kemarin siang (Rabu), kami membersihkan lumpur dan sampah dari toko dan mes. Pakaian kami pun hanyut, saya belum ganti ini,” ujarnya.

Hal senada diutarakan oleh Ni Galuh, pemilik toko busana di tepi Sungai Badung, Kelurahan Dauh Puri. ”Seisi toko kena banjir, termasuk dokumen atau kertas-kertas di lantai satu. Saya selamat karena mengungsi ke lantai dua dan seharian menunggu surut,” ucapnya.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal Suharyanto menyatakan, banjir dan tanah longsor menerjang Kota Denpasar, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Badung, Kabupaten Karangasem, dan Kabupaten Klungkung.

”Ada 14 korban jiwa dan dua korban dalam pencarian,” kata Suharyanto saat berada di Pusdalops-PB Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bali.

Dari laporan BPBD, di Denpasar, 235 orang mengungsi ke sejumlah banjar, antara lain Sedana Merta, Kesambi, dan Tohpati. Di Jembrana ada 327 pengungsi, antara lain di Samblong, Loloan Barat, dan kantor Kepolisian Resor Jembrana.

Secara terpisah, Gubernur Bali I Wayan Koster telah menetapkan status tanggap darurat. Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kota Denpasar menyiapkan dana bantuan tak terduga (BTT) untuk penanganan dampak banjir bandang.

”Bangunan yang harus direnovasi, barang dagangan yang rusak dan hanyut, semua harus didata agar bantuan bisa segera diberikan. Akan cairkan dana BTT,” ujar Koster.

Koster melihat dampak banjir yang merusak banyak bangunan di sempadan Sungai Badung, antara lain Pasar Kumbasari di Jalan Sulawesi, Jalan Gajah Mada, dan Jalan Hasanuddin.

Kepala Kantor Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (SAR) Denpasar I Nyoman Sidakarya mengungkapkan, pada Kamis pukul 08.00 Wita, ia menerima informasi dari nelayan mengenai temuan dua jenazah di rawa-rawa muara Waduk Tukad Badung. Saat evakuasi dua jenazah tadi, tim SAR terpadu juga menemukan dua jenazah lain menjelang pukul 10.00 Wita.

”Keempat jenazah ialah perempuan, hanya satu yang ada identitasnya, tetapi seluruhnya masih dalam identifikasi di RSUP Prof Dr IGNG Ngoerah,” kata Sidakarya. Satu jenazah dengan identitas kartu simpan pinjam atas nama Nyoman Sari.

Dihubungi secara terpisah, Direktur Eksekutif Walhi Bali Made Krisna Dinata mengatakan, banjir bandang terutama dengan kerusakan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Badung di Denpasar dan Badung terjadi akibat dari salah urus kebijakan tata kelola lingkungan hidup.

”Sejak pariwisata Bali booming, terus-menerus terjadi alih fungsi lahan sawah, subak, dan hutan untuk kepentingan akomodasi pariwisata, terutama di Sabagita (Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan),” ujar Krisna.

Catatan Walhi Bali, pada kurun waktu 2018-2023, degradasi lahan menjadi bangunan di setiap daerah tersebut mencapai 6 persen. Di Denpasar, lahan untuk hidrologi alami yang beralih fungsi seluas 785 hektar (ha). Adapun di Badung mencakup 1.099 ha, Gianyar 128 ha, dan Tabanan 2.676 ha.

”Alih fungsi lahan mengganggu sistem hidrologi alami lingkungan. Seluas 1 ha sawah dapat menampung 3.000 ton air rata-rata berketinggian 7 sentimeter,” imbuhnya.

Dengan beralih menjadi bangunan, lahan tidak punya lagi kekuatan untuk menampung air hujan. Apalagi, pada 9-10 September 2025, hujan turun dengan intensitas ekstrem di Denpasar. Di sisi lain, perubahan fungsi lahan diperparah dengan okupansi bantaran atau sempadan sehingga Sungai Badung menyempit.

Pada tahun 2000-2020, pembangunan hotel, vila, cottage, dan penginapan sudah dua kali lipat. Di satu sisi, ini berkah untuk melayani para pelancong dan turis domestik serta mancanegara. Namun, di sisi lain, ada konsekuensi yang harus dihadapi, yakni kerusakan lingkungan, gangguan hidrologi atau kemampuan alami mencegah bencana hidrometeorologi, dan dampak multidimensi.

”Gubernur dan para bupati serta wali kota patut tegas. Saatnya moratorium akomodasi; pemulihan dan perlindungan lingkungan hutan, sawah, subak, dan pesisir; serta kebijakan RTRW (rencana tata ruang wilayah) yang memperhatikan kerentanan Bali,” kata Krisna.

Meskipun warga Denpasar menyatakan belum pernah mengalami banjir sedahsyat dan semerusak kemarin, pada 2021 dan 2022, Bali pernah dihantam banjir dan tanah longsor. Yang mengejutkan, banjir bandang saat ini terjadi pada puncak musim kemarau. Sementara musim hujan diperkirakan datang 2-3 bulan lagi dan bisa menjadi ancaman nyata bagi kehidupan warga.

Sementara itu, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Kabupaten Badung I Gusti Agung Ngurah Rai Suryawijaya memastikan layanan pariwisata berangsur pulih menuju normal. Di sekitar lokasi bencana, warga masih membersihkan kawasan dari endapan lumpur, menjemur harta benda, dan mulai sedikit demi sedikit memperbaiki kerusakan.

Di sisi pariwisata, aktivitas hotel, restoran, dan destinasi wisata tidak banyak terdampak. Bandar Udara Internasional Ngurah Rai masih ramai dengan kedatangan turis dalam negeri dan internasional. Lalu lintas di Sabagita relatif lancar. Pusat-pusat aktivitas wisata, kecuali lokasi terdampak bencana, pun padat lalu lalang kendaraan bermotor.

”Dalam pandangan kami, dampaknya terhadap sektor pariwisata skala minimal. Kami selalu memberikan informasi dan koordinasi dengan pemerintah untuk disosialisasikan kepada para wisatawan,” ujar Suryawijaya.