Pulau Galang Disiapkan untuk Pengobatan Korban Perang Gaza

JAKARTA, KOMPAS — Indonesia akan menyiapkan pusat pengobatan bagi warga korban perang Gaza di Pulau Galang, Kepulauan Riau. Fasilitas kesehatan ditargetkan dapat membantu 2.000 korban. Fasilitas ini sama sekali bukan untuk mengevakuasi warga Gaza.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan, Presiden Prabowo telah memerintahkan jajarannya untuk memberikan bantuan pengobatan kepada warga korban perang Gaza. Pusat bantuan kesehatan akan didirikan di Pulau Galang, Kepulauan Riau, dan ditargetkan dapat membantu 2.000 korban perang Gaza.

Pusat kesehatan itu nantinya menangani warga yang luka akibat perang, seperti terkena bom dan reruntuhan bangunan yang abruk saat perang. Selain rumah sakit, pemerintah juga akan mendirikan fasilitas pendukung bagi keluarga yang mendampingi para korban tersebut.

”Ini bukan evakuasi, ini untuk pengobatan. Jadi, nanti setelah sembuh, setelah selesai pengobatan, mereka tentu akan kembali lagi ke Gaza. Jadi, bukan memindahkan warga, tetapi kita semacam operasi kemanusiaan untuk membantu sebanyak yang kita bisa,” ujar Hasan di Kantor Komunikasi Kepresidenan, Jakarta, Kamis (7/8/2025).

Lebih jauh, lanjutnya, pemilihan Pulau Galang sebagai pusat bantuan kesehatan karena terdapat Rumah Sakit Khusus Infeksi Penyakit Menular yang cukup memadai. Rumah sakit tersebut juga pernah digunakan untuk merawat pasien Covid-19 saat pandemi lalu. Lokasinya juga terpisah jauh dari permukiman warga lokal.

”Kalau dalam sisi keamanan dan kenyamanan warga, itu bisa manageable, sangat manageable kalau di sana,” kata Hasan.

Hasan melanjutkan, netralitas Indonesia dalam kancah percaturan global sangat dihargai oleh negara lain. Indonesia juga mendapatkan penghormatan yang sangat tinggi di dunia internasional.

Bahkan, pihak-pihak yang mengusahakan gencatan senjata di Gaza meminta Indonesia untuk terlibat dan mengirimkan pasukan perdamaian. Bantuan itu rencananya dilakukan ketika terjadi gencatan senjata di Gaza. Presiden Prabowo pun telah menyampaikan kesiapannya untuk mengirimkan pasukan perdamaian Gaza, sama seperti yang dilakukan ke Lebanon.

Selain itu, Indonesia juga akan terlibat dalam pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza. Indonesia menyiapkan dua unit pesawat Hercules untuk operasi pengiriman bantuan makanan melalui jalur udara.

”Selain akan mengirimkan pasukan perdamaian ke Gaza, Indonesia juga akan terlibat dalam pengiriman bantuan kemanusiaan via udara. Disiapkan dua unit persawat Hercules untuk menurunkan bantuan pangan,” ujar Hasan.

Pengajar hubungan internasional di Universitas Indonesia, Agung Nurwijoyo, menduga itikad Presiden dalam pengiriman pasukan perdamaian itu sebagai bagian dari implementasi Deklarasi New York, khususnya poin rencana misi stabilitasi internasional sementara di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Namun, hal ini, sebagaimana pasukan perdamaian PBB, harus hadir dari undangan otoritas setempat, khususnya Otoritas Palestina dan Persetujuan dari Dewan Keamanan PBB.

”Artinya, itikad Indonesia tersebut harus didorong juga dengan langkah-langkah diplomatik dalam mewujudkan hal tersebut,” katanya.

Dengan kata lain, pemerintah perlu mendekati otoritas Palestina, negara-negara Arab, dan negara anggota Dewan Keamanan PBB. Peran Indonesia sebagai penengah atau jembatan antar-negara menjadi penting.

”Perlu diketengahkan bahwa ide temporary stabilization international mission (misi stabilitasi internasional sementara) yang secara terbatas bisa didefinisikan sebagai pasukan perdamaian tersebut memang menjadi big hole dalam berbagai kesepakatan damai antara Palestina dan Israel  terkait tidak adanya mekanisme yang bisa mencegah terjadinya ekskalasi konflik Menjadi perang,” lanjut Agung.

Lebih jauh, kata Agung, bantuan memang sangat mendesak. Pengiriman bantuan melalui udara bisa jadi opsi karena ada masalah genting kemanusiaan. Selain itu, Indonesia juga punya pengalaman berkoordinasi dengan Jordania dalam pengiriman bantuan.

”Namun, hal yang harus digarisbawahi adalah bahwa bantuan melalui udara tidak bisa sepenuhnya menggantikan bantuan via darat,” ujarnya.

Realitas yang dihadapi selama ini, lanjut Agung, akibat blokade yang dilakukan Israel, setidaknya sesuai data PBB, truk bantuan yang dibutuhkan setidaknya 500-600 truk tetapi Israel hanya memberikan izin 60-70 truk dan perkembangan terbaru 85 truk. Artinya, hanya 12-13 persen persen dari kebutuhan.

Di samping itu, menjadikan agenda two states solution atau lebih, khususnya untuk kemerdekaan Palestina adalah keniscayaan dalam agenda diplomasi Indonesia.