Pulihkan Kinerja Saham, Aturan ”Short Selling” dan ”Buyback” Saham Dikaji

JAKARTA, KOMPAS — Regulator pasar modal berdiskusi dengan pemilik perusahaan terbuka dan pelaku pasar terkait volatilitas Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dalam beberapa bulan terakhir. Evaluasi kebijakan dilakukan untuk menjaga likuiditas pasar saham yang mengalami tekanan akibat keluarnya dana investor asing.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) mengadakan acara dialog di Main Hall BEI, Jakarta, pada Senin (3/3/2025) siang hingga jelang waktu berbuka puasa. Sejumlah pelaku pasar, dari pemilik dan manajemen emiten, anggota bursa, hingga pimpinan media, diundang dalam diskusi tersebut.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi menjelaskan, dari diskusi tersebut mereka menangkap kekhawatiran para pemangku kepentingan di pasar modal, terutama terkait tekanan pada IHSG belakangan ini.

”Oleh karena itu, OJK akan mengambil kebijakan awal untuk, pertama, menunda implementasi kegiatan short sell. Selain hal tersebut, terdapat opsi kebijakan lain jika diperlukan, yaitu mengkaji buyback saham tanpa RUPS (rapat umum pemegang saham), dengan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan situasi dan kondisi yang terjadi nantinya,” ungkap Inarno dalam konferensi pers seusai diskusi.

Implementasi short selling dengan skema intraday sebelumnya direncanakan mulai Maret atau April 2025. Perdagangan ini dilakukan ketika pedagang menjual saham saat harganya tinggi dan membeli kembali saat harganya turun pada akhir perdagangan di hari yang sama. Produk ini ditunda karena berpotensi menambah suplai di tengah permintaan yang rendah.

Sebaliknya, kebijakan buyback atau pembelian kembali saham investor oleh perusahaan diharapkan menaikkan harga saham sehingga permintaan melonjak. Kebijakan ini dipermudah dengan mengizinkan buyback tanpa meminta kesepakatan investor lewat RUPS.

Dua evaluasi kebijakan itu, Inarno melanjutkan, fokus pada tiga hal, yakni stabilitas pasar, peningkatan likuiditas, dan juga perlindungan investor ritel maupun institusional.

Seperti diketahui, IHSG mengalami fluktuasi tinggi dan cenderung terkoreksi dalam beberapa waktu terakhir. Pada perdagangan Senin (3/3/2025), IHSG ditutup menguat 3,97 persen ke level 6.519. Sementara pada Jumat (28/2/2025), IHSG menyentuh level terendah dalam tiga tahun terakhir ke level 6.270, atau terkoreksi sekitar 11 persen, didorong kaburnya dana investor asing, dengan nilai penjualan bersih Rp 21,9 triliun.

Direktur Utama BEI Iman Rachman menuturkan, pelemahan IHSG saat ini lebih karena faktor eksternal, di antaranya kebijakan perdagangan Presiden AS Donald Trump. Namun, faktor ini tetap perlu ditahan dengan menjaga sentimen di dalam negeri. BEI, ujarnya, akan berupaya menjaga kepercayaan investor dengan memastikan perdagangan produk investasi wajar, transparan, dan efisien.

”Kalau kita lihat secara historical, bursa kita ini pernah mencapai indeks yang lebih rendah dibandingkan penurunan 11 persen year to date tadi dan bisa pulih kurang dari satu tahun. Jadi, kita harus confident bahwa kita bisa. Apalagi tadi secara fundamental dan domestik kita cukup sempurna,” ujarnya.

Beberapa pemilik dan manajemen emiten yang hadir turut menanggapi positif kebijakan regulator pasar modal. Direktur Utama PT Indika Energy Tbk (INDY) Arsjad Rasjid, salah satunya, menilai bahwa kebijakan OJK dan BEI untuk mengubah aturan buyback positif bagi emiten.

”Kalau buyback harus menunggu proses RUPS, sudah ketinggalan kereta,” kata pria yang juga menjabat Ketua Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia tersebut.

Sementara itu, ia mengusulkan agar pasar domestik diperkuat untuk menahan faktor asing. Caranya, antara lain, dengan melibatkan lebih banyak investor institusi di pasar saham.

Presiden Direktur PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (ADRO) Garibaldi Thohir, yang turut hadir di acara itu, juga menilai positif evaluasi kebijakan buyback. ADRO bahkan berencana melakukan buyback lanjutan setelah pada 15 April 2024 mereka memperoleh persetujuan dari investor dalam RUPS untuk melakukan buyback dengan anggaran maksimal Rp 4 triliun. 

”Kami sangat menunggu, tetapi untuk besaran anggarannya, saya perlu rapat dengan dewan direksi terlebih dahulu. Namun, kalau OJK buka, kami siap,” katanya.