Timpangnya Dapur MBG, ”Ngebut” di Kota, Nihil di Daerah 3T

MAKASSAR, KOMPAS — Pembangunan dapur Makan Bergizi Gratis atau MBG masih timpang meski telah berjalan lebih dari satu tahun. Puluhan ribu dapur berlokasi di kota atau daerah yang terjangkau. Namun, belum ada dapur yang beroperasi di lokasi terpencil, terluar, dan terdepan atau 3T.

”Sampai saat ini, memang belum ada (dapur) yang beroperasi di daerah 3T. Semuanya masih di kota atau daerah yang terjangkau. Sudah ada 900 dapur yang mulai terbangun di wilayah 3T tersebut, hanya belum beroperasi,” kata Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi Nanik S Deyang, di Universitas Hasanuddin, Makassar, Selasa (5/5/2026).

Jumlah tersebut pun, ia melanjutkan, masih sangat kurang dari yang seharusnya. Jumlahnya masih sekitar 10 persen dari total wilayah. Idealnya, ada 8.000 hingga 10.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di wilayah 3T di Indonesia.

Kondisi ini sangat timpang jika dibandingkan dengan SPPG yang ada di perkotaan. Saat ini telah terbangun 27.735 dapur yang melayani lebih dari 60 juta penerima manfaat.

Namun, tidak ada satu pun yang beroperasi di daerah 3T. Padahal, salah satu prioritas MBG adalah melayani daerah-daerah tersebut.

Menurut Nanik, operasionalisasi dapur di 3T harus mengedepankan keterlibatan masyarakat. Sebab, salah satu faktor yang menjadi kendala adalah bahan baku yang tidak tersedia seperti di kota.

Oleh karena itu, masyarakat yang berprofesi sebagai petani, peternak, dan nelayan harus bisa terlibat untuk memasok bahan baku ke dapur.

”Kami akan mengajak BUMN untuk terlibat dalam pembangunan dapur karena selama ini investor hanya terpusat di kota,” tambahnya.

Selain itu, ia juga akan mengajak pihak kampus untuk terlibat aktif. Pertimbangan lokasi hingga menu akan menjadi domain kampus, dan BUMN sebagai investor. Dengan begitu, kolaborasi bisa mempercepat terbangunnya SPPG di berbagai wilayah, khususnya daerah 3T.

Keterlibatan kampus, katanya, menjadi penting karena dapur bisa menjadi laboratorium dan bahan penelitian. Mulai dari gizi, menu, standar operasional, bahan pangan, hingga sistem ekonomi sirkular di masyarakat.

Kehadiran program MBG di daerah 3T diharapkan dapat mengatasi persoalan pemenuhan gizi.

Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia 2024, meski secara nasional angka tengkes (stunting) telah menurun, 11 provinsi justru menunjukkan peningkatan. Daerah itu antara lain Riau, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Barat, Maluku, Kalimantan Barat, Papua Selatan, dan Papua Barat.

Adapun tiga provinsi yang masih memiliki prevalensi tengkes tertinggi di Indonesia adalah Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, dan Papua Barat Daya.

Di NTT, angka tengkes masih mencapai 37 persen, diikuti Sulawesi Barat sebesar 35,4 persen, dan Papua Barat Daya yang memiliki prevalensi 30,5 persen (Kompas, 22/10/2025).

Rektor Universitas Hasanuddin (Unhas) Jamaluddin Jompa menuturkan, program MBG merupakan skema lintas disiplin yang melibatkan seluruh fakultas, bukan hanya domain satu bidang tertentu. Ia menyayangkan jika perguruan tinggi hanya menjadi penonton tanpa adanya kontribusi nyata.

”Ini program yang sangat bermakna. Sayang sekali jika kampus hanya menonton tanpa memberi pemikiran dan contoh konkret. MBG harus menjadi gerakan bersama,” ucapnya.

Menurut Jamaluddin, pendekatan interdisipliner menjadi kekuatan utama. Fakultas kesehatan masyarakat (FKM), misalnya, berperan sebagai pengawal aspek kesehatan, sementara fakultas lain berkontribusi sesuai keilmuan masing-masing.

Bahkan, Unhas telah mengembangkan kapasitas produksi pangan, seperti menghasilkan ayam berkualitas sebagai bagian dari ekosistem pendukung program.

”Ini adalah laboratorium nyata bagi kami. Semua proses, dari hulu ke hilir, bisa diuji dan dikembangkan di kampus,” tambahnya.

Sebelumnya, peneliti Nalar Institute, Ani Nur Mujahidah Rasunnah, menyoroti, sejak awal, MBG diluncurkan tanpa fondasi regulasi dan kelembagaan yang memadai.

Kondisi ini membuat pelaksanaan program berskala nasional itu rentan terhadap masalah koordinasi, akuntabilitas, dan keselamatan penerima manfaat.

Secara kuantitatif, program yang telah berjalan satu tahun sejak Januari 2025 itu mencatat capaian yang tidak kecil. Hingga Januari 2026, program ini menjangkau 55,1 juta penerima manfaat di 38 provinsi dengan realisasi anggaran Rp 52,9 triliun atau 74,6 persen dari pagu Rp 71 triliun.

Di balik alokasi anggaran jumbo dan cakupan penerima yang masif itu, ada indikasi temuan praktik monopoli pengelolaan dapur MBG oleh kelompok tertentu. Mereka diduga memiliki kedekatan dengan kekuasaan disertai lemahnya pengawasan negara.

Ani menilai, konsentrasi pengelolaan dapur pada segelintir entitas itu berpotensi menciptakan monopoli terselubung dalam program yang nilai anggarannya akan meningkat signifikan tahun ini.

Ketika pengawasan lemah dan mekanisme akuntabilitas tidak transparan, kondisi ini membuka ruang perburuan rente dan risiko korupsi yang tinggi (Kompas, 10/2/2026).