BMKG memprakirakan adanya potensi hujan lebat hingga ekstrem di Sumbar saat puncak musim hujan pada November-Desember 2025.
10 Nov 2025 16:26 WIB · Lingkungan
KOMPAS/YOLA SASTRA
PADANG, KOMPAS — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprakirakan puncak musim hujan di wilayah Sumatera Barat terjadi pada November-Desember 2025. Masyarakat pun diingatkan akan potensi bencana hidrometeorologi, termasuk galodo, akibat hujan lebat hingga ekstrem.
Kepala Stasiun Meteorologi Kelas II Minangkabau-Padang Pariaman BMKG Desindra Deddy, Senin (10/11/2025), mengatakan, berdasarkan iklim, wilayah Sumbar saat ini mulai memasuki musim hujan. Hujan mulai terjadi di berbagai daerah di provinsi ini, tetapi memang intensitasnya belum merata.
”Puncak musim hujan akan terjadi pada November hingga Desember. Curah hujan akan meningkat. Saat puncaknya, ada potensi hujan lebat, bahkan ekstrem,” katanya, Senin siang.
Desindra menjelaskan, awal November memang sempat terjadi dinamika atmosfer yang menyebabkan tidak turun hujan di sejumlah wilayah Sumbar, termasuk Kota Padang, selama sepekan. Kondisi itu dipicu pola angin yang menyebabkan tidak adanya pertumbuhan awan hujan. Namun, ke depan, kondisi mulai normal.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://asset.kgnewsroom.com/photo/pre/2025/07/25/b0f1821c-26de-4ae7-b77f-a44fb162ea8b_jpg.jpg)
Menurut Desindra, sebagai antisipasi puncak musim hujan, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan. Untuk update informasi, masyarakat bisa mengakses layanan informasi cuaca publik di berbagai kanal BMKG, antara lain media sosial Facebook, Instagram, dan Twitter, serta aplikasi Info BMKG.
Adanya potensi hujan lebat hingga ekstrem saat puncak musim hujan, kata Desindra, dapat memicu genangan dan banjir, terutama di wilayah perkotaan dan dataran rendah. Di wilayah dataran tinggi, hujan lebat hingga ekstrem dapat memicu pergerakan tanah, seperti longsor dan banjir bandang atau galodo.
Desindra juga menyoroti potensi galodo ataupun banjir lahar di sekitar Gunung Marapi. Meski berstatus waspada, gunung api di wilayah Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar masih sering erupsi dan menyebabkan tumpukan material abu vulkanik di sekitar puncak.
”Dikhawatirkan ketika terjadi hujan lebat, bahkan ekstrem, (tumpukan abu vulkanik itu) bisa jadi pemicu terjadinya galodo. Itu perlu ditingkatkan kewaspadaan juga di daerah sekitar Marapi,” ujarnya.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://asset.kgnewsroom.com/photo/pre/2024/05/13/311ff050-11f5-41a2-98d5-24e1cc5484ed_jpeg.jpg)
Terkait potensi bencana saat musim hujan, Desindra menyebut BMKG sudah berkoordinasi dengan BPBD tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Polri melalui Polda Sumbar dan jajaran Polres juga sudah menggelar apel siaga bencana hidrometeorologi.
”Ini merupakan langkah riil dari para stakeholder untuk meningkatkan kewaspadaan terkait bencana hidrometeorologi basah,” kata Desindra.
Juru Bicara BPBD Sumbar Ilham Wahab mengatakan, Pemprov Sumbar telah menetapkan status siaga darurat terhadap ancaman potensi banjir, banjir lahar, dan longsor saat puncak musim hujan. Status ini berlaku sejak September hingga Desember 2025. Penetapan status ini merespons peringatan dini dari BMKG.
”Banyak upaya dilakukan pada masa siaga darurat ini, terutama meningkatkan koordinasi dengan kabupaten/kota agar mewaspadai daerah-daerah rawan banjir, banjir lahar hujan, dan longsor,” katanya.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://asset.kgnewsroom.com/photo/pre/2024/05/12/1a8dcd62-9093-4892-8cda-09d626e2d51f_jpg.jpg)
Menurut Ilham, BPBD Sumbar juga mendorong BPBD kabupaten/kota untuk menyosialisasikan potensi bencana kepada masyarakat, terutama yang bermukim di daerah rawan banjir, banjir lahar, dan longsor.
”Bagi warga yang berada di sekitar sungai yang berhulu dari Gunung Marapi agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir lahar dingin,” ujar Ilham.
Terkait alat penanganan bencana, Ilham menyebut, alat berat standby di sejumlah instansi, seperti dinas PU, dinas SDABK, dan balai pelaksanaan jalan nasional. Jika diperlukan, BPBD tinggal berkoordinasi. ”Sebelumnya, kami beberapa kali menggelar rapat koordinasi,” katanya.
Penulis:
Yola SastraEditor:
Rini KustiasihPenyelaras Bahasa:
FX Sukoto