Pungutan Liar Meresahkan Perusahaan di Kawasan Industri Karawang

JAKARTA, KOMPAS — Pungutan liar di Karawang International Industrial City atau KIIC, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, makin meresahkan. Persoalan ini perlu disikapi serius oleh beragam pihak agar tak menggerus kepercayaan investor.

Isu pungutan liar di kawasan industri mengemuka dalam kegiatan Sosialisasi Sapu Bersih Pungutan Liar yang digelar Forum Human Resources and General Affairs (HRGA) KIIC, Karawang, Kamis (30/1/2025) siang. Mereka yang hadir sebagai pembicara ialah Sekretaris Satgas Saber Pungli RI Inspektur Jenderal Andry Wibowo, Ketua Karang Taruna Kabupaten Karawang Dhani Sudirman, penasihat Forum HRGA KIIC Gito Prayugo, serta Head of External Relation Division KIIC Bambang Sugeng.

”Permasalahan sosial yang notabene terjadi di dalam kawasan industri itu salah satunya berkaitan dengan perekrutan tenaga kerja, pembangunan pabrik, (lalu) muncul tenaga kerja informal kuli bongkar. Dari awal, kuli bongkar sudah disepakati tarifnya,” kata Bambang.

Konsensus mengenai tarif jasa bongkar rupanya tak dipatuhi sejumlah pekerja yang notabene merupakan warga lokal. Bahkan, mereka meminta tarif lebih tinggi.

”Oknum ini meminta jasa bongkar melebih kesepakatan dan mereka juga tidak bekerja. Biasanya kalau kontraktor tidak mau bayar, oknum kuli menyuruh kendaraan yang bawa material balik kanan,” ucap Bambang.

Persoalan sosial lain yang kerap meresahkan di KIIC, yakni unjuk rasa oleh ormas atau lembaga swadaya masyarakat terkait dengan masalah pengelolaan limbah yang bernilai ekonomi maupun limbah yang mengandung B3. Ada ormas atau LSM tertentu yang menggelar unjuk rasa di kawasan industri dengan tujuan memaksa untuk terlibat mengelola limbah suatu perusahaan.

KIIC merupakan salah satu obyek vital nasional yang berdiri sejak 1993 dan saat ini ada 175 perusahaan beroperasi di kawasan itu. Dari ratusan perusahaan itu, hampir 90 persen merupakan perusahaan dengan jenis penanaman modal asing (PMA).

Sementara itu, Dhani Sudirman mengakui bahwa hingga saat ini masih ada hiruk-pikuk unjuk rasa dan premanisme. Beragam persoalan tersebut masih jadi momok untuk membangun rasa aman dan nyaman berinvestasi di Karawang.

”KIIC sebagai obyek vital nasional harus menjadi penting bagi masyarakat Karawang, bagaimana menjaga iklim investasi di sini. Kalau kawasan lumpuh, tentu ekonomi akan lumpuh juga,” ucap Dhani.

Menurut Irjen Andry Wibowo, persoalan pungutan liar di kawasan Industri sudah jadi perhatian pemerintah sejak masa kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri. Saat itu, Presiden memberi atensi khusus untuk menyelesaikan persoalan premanisme dan juga ormas di Bekasi.

”Ternyata persoalan ini tidak pernah selesai dari tahun ke tahun,” katanya.

Premanisme dan pungutan liar terkonsentrasi di kawasan industri karena sebagian orang memandang kawasan industri seperti sarang madu. Akibatnya, kawasan khusus itu jadi ladang yang diperebutkan sejumlah pihak.

”Di mana ada uang, di situ akan terjadi perebutan sumber daya, termasuk aparat. Yang tadinya mudah, semuanya dipersulit,” katanya.

Menurut Andry, tugas pokok aparat, baik itu polisi, TNI, maupun pemerintah daerah, bukan berebutan rezeki sama masyarakat. Tugas dari aparat sejatinya ialah menjaga agar rakyat tenang dalam mencari rezeki.

”Harus berubah. Saingan kita Vietnam, kita sekarang globalisasi. Kalau mereka lebih bagus, nanti kita jadi pengangguran semua,” katanya.