Purbaya Datang, Sri Mulyani Pergi

JAKARTA, KOMPAS — Estafet kepemimpinan orang nomor satu di Kementerian Keuangan resmi berlangsung. Sri Mulyani Indrawati menyerahkan jabatan Menteri Keuangan kepada Purbaya Yudhi Sadewa dalam upacara serah terima jabatan yang berlangsung di Aula Mezzanine, Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (9/9/2025).

Turut hadir dalam acara ini Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani, serta jajaran pejabat Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dalam pidato perpisahannya, Sri Mulyani menyampaikan terima kasih kepada semua pemangku kepentingan serta jajaran Kementerian Keuangan yang telah mendukungnya selama menjabat. Ia juga memohon maaf atas segala kekhilafan selama mengemban amanah mengelola keuangan negara.

Sri Mulyani menitipkan pesan kepada seluruh jajaran Kementerian Keuangan untuk tetap menjaga integritas dan profesionalisme sebagai pilar stabilitas fiskal. Fiskal, menurut dia, paling penting untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan kesejahteraan masyarakat Indonesia serta kemajuan bangsa.

Sementara itu, Purbaya dalam pidatonya menyebut momentum ini sebagai babak baru pengabdiannya. Ia menekankan bahwa tantangan fiskal semakin kompleks, baik dari faktor global, seperti pelambatan ekonomi dan perubahan iklim, maupun dari dalam negeri terkait dengan program prioritas pemerintahan.

”Geopolitik akan menjadi game changer. Oleh karena itu, jajaran Kemenkeu harus memahami isu-isu strategis, tidak boleh terjebak dalam echo chamber, dan memanfaatkan teknologi untuk memperoleh wawasan baru,” katanya.

Purbaya mengapresiasi capaian Sri Mulyani yang mampu menjaga stabilitas fiskal sekaligus mendorong reformasi struktural di tengah pandemi Covid-19. Ia berjanji melanjutkan fondasi tersebut dengan memperkuat APBN 2026 agar berpihak kepada rakyat, khususnya di bidang ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

Seusai pidato serah terima jabatan dan sesi pemberian selamat, Purbaya menyempatkan diri untuk menghampiri wartawan. Ia meminta maaf atas cara dia menanggapi soal tuntutan rakyat 17+8 yang viral di media sosial.

”Gaya (bicara) saya koboi. Di LPS tidak ada monitor. Ternyata di Kementerian Keuangan berbeda. Di sini, salah ngomong dipelintir sana sini. Saya mohon maaf,” ujarnya.

Menjawab pertanyaan wartawan setelah pelantikan di Istana Negara, Senin (8/9/2025), Purbaya menanggapi tuntutan rakyat 17+8 sebagai aspirasi yang hanya disuarakan oleh sebagian kecil rakyat Indonesia. ”Once saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6 persen, 7 persen, (tuntutan) itu akan hilang dengan otomatis,” ujarnya.