QRIS, Lebih dari Solusi Transaksi Digital

Ketika Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjadikan QRIS sebagai salah satu sasaran kritik dalam upayanya menekan Indonesia, publik Indonesia bertanya-tanya: mengapa standar pembayaran digital lokal ini begitu menarik perhatian negeri adidaya itu?

Jawabannya barangkali tidak sederhana, tetapi menggambarkan bahwa QRIS bukan sekadar alat pembayaran, melainkan bagian dari strategi Indonesia menghadapi tantangan global di bidang ekonomi, diplomasi, dan ketahanan nasional.

QRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard lahir dari kebutuhan mendesak Indonesia untuk memperluas akses layanan keuangan ke jutaan masyarakat, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan lebih dari 97 persen pelaku usaha di Indonesia adalah UMKM, standar pembayaran digital seperti QRIS menjadi vital dalam mendorong inklusi keuangan.

Sebelum ada QRIS, pedagang kecil terhambat biaya tinggi dari mesin electronic data capture (EDC). Kini, dengan QRIS, cukup satu kode untuk berbagai aplikasi pembayaran digital, pedagang hingga pelanggan merasakan kemudahan transaksi yang cepat, murah, dan aman.

Hingga Juni 2024, pengguna QRIS telah melonjak hingga 50,5 juta orang dan diadopsi 32,7 juta pedagang di seluruh Indonesia. Angka ini melonjak hingga 160,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Imbasnya, inklusi keuangan di Indonesia tumbuh pesat dari 59,7 persen pada 2019 menjadi 88,7 persen pada 2024.

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), pembayaran digital tumbuh 35,3 persen secara tahunan menjadi 3,5 miliar transaksi pada Februari 2025. Ini salah satunya disumbang oleh volume transaksi pembayaran QRIS yang tumbuh 170,1 persen secara tahunan, didukung peningkatan jumlah pengguna dan gerai (merchant).

Sementara itu, volume transaksi penggunaan kartu debit dan ATM per Januari 2025 turun 3,09 persen menjadi 564.959 kali transaksi. Adapun volume transaksi kartu pada periode yang sama tumbuh 15,89 persen secara tahunan menjadi 41.833 kali transaksi.

Akan tetapi, QRIS bukan semata-mata urusan domestik. Di balik popularitasnya yang tinggi di dalam negeri, ada isu lebih luas yang dipersoalkan Amerika Serikat. Dalam laporan Estimasi Perdagangan Nasional (NTE) 2025 yang dirilis USTR, AS menuding Indonesia tidak melibatkan perusahaan pembayaran AS dalam pembuatan kebijakan QRIS.

Amerika Serikat  juga khawatir QRIS bisa membatasi peluang bisnis perusahaan pembayaran asing seperti Visa dan Mastercard yang selama ini mendominasi pasar. Meski demikian, bagi Indonesia, QRIS justru merupakan perwujudan kedaulatan ekonomi digital.

QRIS juga dinilai sebagai sistem pembayaran nasional yang tidak hanya membantu para pelaku UMKM bertahan dalam persaingan global, tetapi juga melindungi ekonomi domestik dari tekanan eksternal, termasuk kebijakan agresif yang dilancarkan Presiden Trump. Ketua Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia Santoso Liem menyatakan bahwa tujuan QRIS tidak untuk melawan aturan internasional, tetapi mendukung ekonomi domestik.

Isu QRIS kini berada dalam arena diplomasi ekonomi Indonesia-AS yang tengah panas akibat tarif tinggi yang ingin diterapkan Trump terhadap berbagai produk ekspor Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memimpin delegasi Indonesia ke Washington DC, mencoba menegosiasikan tarif Trump sekaligus menjelaskan tentang QRIS sebagai bagian integral dari sistem ekonomi Indonesia.

Indonesia menggunakan momentum ini untuk menunjukkan bahwa QRIS bukan sekadar persoalan dagang atau teknis pembayaran, melainkan sebuah sistem yang berorientasi pada inklusi keuangan, pertumbuhan ekonomi nasional, serta inovasi digital yang terbuka secara internasional.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti menegaskan bahwa Indonesia sangat terbuka dalam kerja sama internasional terkait sistem pembayaran. Jika AS siap, QRIS juga bisa menjadi sarana kolaborasi, bukan konfrontasi.

Selain itu, QRIS telah mulai diimplementasikan secara lintas negara (cross border) dengan sejumlah mitra dagang, seperti Malaysia, Thailand, Singapura, bahkan menjajaki Korea, India, dan Timur Tengah.

Langkah ini membuktikan bahwa QRIS bisa jadi jembatan diplomasi ekonomi dan digital, membuka peluang kerja sama yang saling menguntungkan dengan sejumlah negara. Indonesia dapat menawarkan hal serupa kepada AS, mengubah ketegangan jadi potensi kemitraan baru.

Tidak hanya soal perdagangan, QRIS menunjukkan peran pentingnya dalam membangun ketahanan ekonomi Indonesia di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian. Sistem pembayaran digital ini, selain lebih efisien, juga dinilai lebih aman dan transparan dibandingkan transaksi tunai atau penggunaan kartu ATM yang rentan terhadap kejahatan finansial, seperti duplikasi kartu dan pencurian PIN.

Di tengah situasi global yang penuh tekanan, termasuk ancaman tarif Trump, Indonesia membutuhkan fondasi ekonomi yang kokoh. QRIS dianggap mampu memberikan kontribusi nyata dalam hal ini.

Bank Indonesia mencatat, volume transaksi QRIS tumbuh hingga 170,1 persen secara tahunan pada Februari 2025, melampaui metode pembayaran konvensional lainnya. Ini memperkuat ekonomi domestik, menjaga perputaran uang tetap efisien, dan memberikan rasa aman kepada pelaku ekonomi dari ketidakpastian eksternal.

Sebagai bagian dari strategi nasional, QRIS juga memainkan peran penting dalam transformasi digital di sektor publik, seperti transportasi, layanan kesehatan, dan pendidikan. QRIS NFC, misalnya, memungkinkan pembayaran hanya dengan mendekatkan ponsel ke terminal tanpa memindai kode, menawarkan transaksi yang lebih cepat dan lebih aman. Implementasi ini menjadi langkah signifikan menuju digitalisasi ekonomi yang lebih luas.

Serangan Trump terhadap QRIS justru memberikan momentum penting bagi Indonesia. Kritik AS justru jadi kesempatan Indonesia untuk menunjukkan kepada dunia bahwa QRIS bukan sekadar pembayaran digital, melainkan simbol dari bagaimana negara ini membangun kemandirian ekonomi, memperkuat diplomasi, serta menjaga ketahanan nasional.

Di tengah perundingan panas dengan AS, QRIS bisa jadi titik temu diplomasi yang unik, memperlihatkan bahwa teknologi digital tidak perlu dipandang sebagai hambatan, tetapi sebagai alat kolaborasi internasional yang kuat. Dengan QRIS, Indonesia tidak hanya menghadapi tantangan global, tetapi juga mengubah tantangan tersebut menjadi peluang strategis yang menguntungkan.

Akhirnya, QRIS lebih dari sekadar alat pembayaran. Ia adalah sebuah strategi nasional yang tangguh, kisah sukses inklusi keuangan, dan contoh nyata bahwa kedaulatan ekonomi digital bisa berjalan beriringan dengan kerja sama internasional. Inilah QRIS—lebih dari sekadar solusi transaksi digital.

Catatan: Artikel ringkasan ini disusun dari sejumlah artikel yang telah terbit di Kompas.id. Artikel disusun dengan dukungan teknologi kecerdasan buatan (AI) generatif. Namun, sebelum diterbitkan, artikel melewati proses verifikasi dan penyuntingan oleh editor Kompas.

Berikut sejumlah artikel yang menjadi sumber: