Ramadhan-Idul Fitri, Pemerintah Gelontorkan  Paket Stimulus Rp 12,8 Triliun

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi Rp 12,83 triliun pada triwulan I-2026 untuk menjaga daya beli dan mendorong konsumsi masyarakat, terutama selama Ramadhan dan Idul Fitri. Langkah ini diharapkan dapat mengangkat kinerja ekonomi awal tahun sekaligus meredam dampak ketidakpastian global.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Indonesia Economic Summit 2026 di Jakarta, Selasa (3/2/2026), menyatakan, stimulus tersebut akan difokuskan untuk penguatan daya beli dan mobilitas masyarakat. Kedua hal ini secara historis menjadi penggerak utama aktivitas ekonomi selama periode Lebaran.

Ia menambahkan, stimulus akan digulirkan pada Februari hingga Maret 2026, bertepatan dengan Ramadhan dan Idul Fitri. ”Instrumen yang digunakan mencakup diskon transportasi, potongan tarif jalan tol, serta penebalan bantuan sosial,” ujarnya.

Dari total anggaran tersebut, sekitar Rp 200 miliar dialokasikan untuk berbagai insentif di sektor transportasi. Sementara sisanya, Rp 12,6 triliun, disiapkan untuk bantuan sosial guna menjaga konsumsi kelompok masyarakat berpendapatan rendah.

Terkait insentif di sektor transportasi, pemerintah akan memberikan diskon tiket pesawat domestik kelas ekonomi hingga 16 persen melalui skema Pajak Pertambahan Nilai ditanggung pemerintah. Pemerintah melalui pengelola bandara Angkasa Pura juga memberikan potongan airport tax hingga 50 persen serta diskon harga avtur.

Pemerintah juga menyiapkan diskon tiket kapal laut dan kereta api hingga 30 persen. Ada pula potongan tarif jalan tol hingga 20 persen selama periode mudik Lebaran.

Untuk bantuan sosial, salah satu programnya berupa penyaluran beras 10 kilogram dan minyak goreng Minyakita untuk kebutuhan dua bulan. Pemerintah menilai penambahan skala bantuan sosial ini penting untuk menjaga konsumsi rumah tangga mengingat triwulan pertama secara musiman kerap mencatat pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah.

”Triwulan I-2026 itu penting. Tahun lalu pertumbuhan di awal tahun relatif lebih rendah sehingga stimulus ini diharapkan bisa menggerakkan ekonomi lebih tinggi,” ujar Airlangga.

Programnya berupa penyaluran beras 10 kilogram dan minyak goreng Minyakita untuk kebutuhan dua bulan.

Pada tahun ini, Airlangga memberikan catatan, paket stimulus tidak mencakup diskon tarif listrik. Kebijakan tersebut berbeda dengan awal 2025, ketika pemerintah memberikan diskon tarif listrik sebesar 50 persen selama Januari-Februari.

”Tahun ini tidak ada diskon tarif listrik. Insentif difokuskan pada transportasi dan bantuan sosial,” tambahnya.

Selain stimulus fiskal, pemerintah juga menyiapkan kebijakan pendukung berupa penerapan kembali skema bekerja dari mana saja (work from anywhere/WFA). Aturan tersebut tengah disusun Kementerian Ketenagakerjaan bersama Kementerian PAN dan RB untuk mengurai kepadatan arus mudik sekaligus menjaga produktivitas.

Langkah menjaga konsumsi domestik ini sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi pemerintah pada 2026. Dalam acara yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan optimistis ekonomi Indonesia berpeluang tumbuh hingga 6 persen pada 2026, melampaui target APBN sebesar 5,4 persen.

Purbaya menilai, pencapaian pertumbuhan lebih tinggi dimungkinkan melalui penguatan sinergi antara peran pemerintah dan sektor swasta sebagai dua mesin utama pertumbuhan ekonomi. ”Sekarang kami berusaha menggerakkan dua mesin pertumbuhan sekaligus, yaitu pemerintah dan swasta,” katanya.

Purbaya menjelaskan, selama dua dekade terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia kerap terhambat oleh ketidakseimbangan peran antara kebijakan fiskal, moneter, dan swasta. Ke depan, pemerintah berupaya memastikan ketiganya bergerak searah.

Investasi, lanjutnya, menjadi kunci utama untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan karena memiliki daya ungkit besar terhadap produk domestik bruto (PDB). Pemerintah pun terus berupaya memangkas hambatan birokrasi yang selama ini menjadi keluhan investor.

Optimisme tersebut juga menjadi bagian dari pijakan menuju target jangka panjang Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029.

Di tengah optimisme pemerintah, Dewan Ekonomi Nasional (DEN) tetap mengingatkan risiko global tetap membayangi prospek ekonomi 2026. Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu mengingatkan, ketidakpastian global kembali meningkat tajam pada awal 2026.

Mari menyoroti tren penurunan produktivitas domestik yang belum sepenuhnya teratasi di tengah tantangan eksternal yang semakin kompleks. ”Daftar masalah di dalam negeri itu masih kita hadapi dan salah satunya adalah persoalan produktivitas,” ujar Mari dalam acara yang sama.

Daftar masalah di dalam negeri itu masih kita hadapi dan salah satunya adalah persoalan produktivitas.

Dari sisi global, Mari menilai tekanan datang dari ketidakpastian perdagangan internasional, pergeseran rantai pasok global, serta perlambatan ekonomi China yang diperkirakan berdampak langsung pada Indonesia.

Ketidakpastian global yang mereda pada 2025, menurut dia, kembali melonjak dalam beberapa pekan pertama 2026. Situasi ini menuntut respons kebijakan yang lebih adaptif.

Dalam konteks tersebut, stimulus fiskal pada awal 2026 berperan penting sebagai penyangga jangka pendek. ”Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada kesinambungan kebijakan struktural untuk memperkuat produktivitas dan daya saing ekonomi nasional,” katanya.