Ramai-ramai Parpol Turun ke Sumatera, antara Aksi Empatik dan Panggung Politik

Banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera dalam beberapa hari terakhir tak hanya menggerakkan warga dan sukarelawan. Deretan elite dan kader partai pun beramai-ramai turun langsung menyalurkan bantuan, membuka pos pengungsian, hingga menggalang donasi lewat pemotongan gaji pengurusnya.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, misalnya, menyiapkan bantuan sebesar Rp 3 miliar untuk korban bencana di tiga provinsi di Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bantuan itu disalurkan melalui Fraksi Golkar di DPR serta jajaran dewan pimpinan daerah (DPD) tingkat provinsi dan kabupaten/kota di wilayah yang terdampak langsung.

Bendahara Umum DPP Partai Golkar Sari Yuliati mengungkapkan, seluruh kader bergotong royong menghimpun dana bantuan sebagai dukungan awal bagi penanganan bencana di tiga provinsi tersebut. Ia menekankan bahwa penyaluran bantuan dilakukan secara cepat, terkoordinasi, dan menyasar kebutuhan paling mendesak masyarakat di lapangan.

Di daerah, kantor-kantor Partai Golkar diinstruksikan menjadi posko bantuan. Selain menggalang donasi logistik, kantor-kantor partai juga diminta siap mengoordinasikan sukarelawan apabila diperlukan untuk memperkuat penanganan situasi darurat di setiap wilayah.

”Semangat gotong royong menjadi dasar utama dalam langkah ini, di mana seluruh elemen Partai Golkar bergerak bersatu membantu korban bencana,” ujar Sari Yuliati saat dihubungi di Jakarta, Selasa (2/12/2025).

Solidaritas dari elite partai juga tampak di Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Seluruh anggota Fraksi PKS DPR mengumpulkan donasi untuk mendukung penanganan darurat, yang nantinya disalurkan melalui struktur PKS di daerah dan lembaga kemanusiaan agar bantuan tepat sasaran dan menjangkau kelompok paling terdampak.

Sebagai bentuk dukungan tambahan, Fraksi PKS juga memotong gaji seluruh anggotanya untuk disumbangkan kepada korban bencana.

”Kami berharap dukungan ini dapat membantu pemenuhan kebutuhan mendesak para penyintas dan menjadi bagian dari ikhtiar bersama dalam meringankan beban warga terdampak,” kata Ketua Fraksi PKS DPR Abdul Kharis Almasyhari.

Instruksi partai

Respons serupa juga datang dari partai lain. Sejumlah partai mengeluarkan instruksi khusus kepada kader dan struktur daerahnya untuk bergerak cepat menanggapi banjir dan longsor yang menerjang Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Salah satunya Partai Gerindra. Partai besutan Prabowo Subianto ini meminta seluruh kader, simpatisan, dan organisasi sayapnya turun langsung menggelar aksi kemanusiaan. Mereka diminta mengumpulkan bantuan, membuka posko kesehatan, serta mendirikan dapur umum di titik-titik pengungsian.

”Aksi-aksi kemanusiaan ini dapat berupa pengumpulan bahan makanan, mendirikan dapur umum, dan khususnya kepada (organisasi) sayap Kesira kami perintahkan untuk membangun pos pelayanan kesehatan untuk mengantisipasi penyakit akibat bencana tersebut,” ujar Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono.

Ia juga menginstruksikan para koordinator wilayah untuk segera berkoordinasi dengan pengurus partai di daerah terdampak, menginventarisasi kebutuhan warga, dan memastikan penyaluran bantuan berlangsung tepat sasaran. Seluruh langkah diminta dilakukan secara aktif dan menyeluruh.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) juga mengambil langkah serupa. Ketua DPP PDI-P Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup, Ribka Tjiptaning, menyebutkan bahwa instruksi langsung dan tertulis dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri telah disampaikan kepada seluruh kader untuk merespons bencana yang melanda sejumlah provinsi di Sumatera.

Koordinasi bantuan, kata Ribka, berjalan melalui struktur partai di daerah. ”Kalau per DPD, DPC, sudah ada instruksi. Teman-teman juga sudah jalan. Saya sendiri, misalnya bidang kesehatan, sudah kontak teman-teman di Sumatera Utara, Sumatera Barat. Mereka sudah menjalani,” ujarnya.

Instruksi itu terlihat langsung di lapangan. Ketua DPD PDI-P Sumatera Utara Rapidin Simbolon menggerakkan struktur partai untuk memanfaatkan seluruh kantor partai, mulai DPC, PAC, ranting hingga anak ranting, sebagai tempat penampungan warga terdampak banjir dan tanah longsor.

Di Tapanuli Tengah, kebijakan tersebut ditindaklanjuti DPC setempat dengan menjadikan kantor DPC sebagai posko pengungsian. Tiga pilar partai, baik struktur, legislatif, maupun eksekutif, beserta badan sayap dan simpatisan turut dikerahkan untuk membuka dapur umum dan membantu warga yang terdampak.

Meski instruksi telah berjalan, Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) PDI-P dan sukarelawan di lapangan masih menghadapi kendala logistik. ”Cuma, kan akses jalan susah. Terus BBM sulit karena SPBU-SPBU susah, kan. Kami mantau terus,” kata Ribka.

Ia mencontohkan sulitnya menjangkau sejumlah daerah terdampak di Sumatera Utara, seperti Sibolga, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan. Ribka menekankan pentingnya memastikan agar seluruh bantuan benar-benar sampai kepada warga yang membutuhkan.

”Harapan kita harus sampai kepada yang korban itu,” tegasnya.

Jangan mencuri panggung

Pengajar Ilmu Komunikasi Universitas Airlangga Surabaya, Suko Widodo, menilai bahwa partai politik memang semestinya hadir membantu warga terdampak bencana. Tindakan itu, menurut dia, bagian dari tanggung jawab moral sekaligus wujud kepedulian kemanusiaan. Namun, ia mengingatkan agar partai berhati-hati dalam menempatkan simbol dan atribut ketika menyalurkan bantuan.

Suko menyebutkan, publik dapat menafsirkan bantuan sebagai manuver politik apabila simbol, spanduk, atau atribut partai ditampilkan secara berlebihan. Alih-alih menambah citra positif, langkah itu justru dapat menimbulkan kesan bahwa bencana sedang dijadikan panggung politik.

”Pemberian bantuan akan dilihat sebagai manuver politik jika bantuannya terlalu dilabeli atribut parpol, banyak spanduk, dan publikasinya berlebihan,” kata Suko.

Ia menambahkan, penggunaan atribut secara berlebihan berpotensi menjadi blunder bagi partai. Karena itu, ia berharap partai mampu menahan diri dan tidak menonjolkan identitas politik di tengah situasi masyarakat yang sedang berduka.

”Tindakan itu baik sebagai bentuk kepedulian dalam konteks kemanusiaan. Yang penting, jangan mencuri panggung dan jangan menjadikan bencana sebagai panggung politik. Ibaratnya, jika memberi dengan tangan kanan, tangan kiri jangan sampai tahu,” ujarnya.

Pandangan serupa disampaikan peneliti senior Pusat Riset Politik BRIN, Lili Romli. Ia menilai kepedulian partai politik tetap patut diapresiasi, tetapi bantuan semestinya diberikan tanpa pamrih.

”Malah menjadi aneh jika partai atau anggota dewan tidak memberikan bantuan, sementara kalangan lain, termasuk rakyat biasa, berbondong-bondong membantu sebagai bentuk solidaritas. Masalahnya, kepedulian ini jangan bersifat insidentil, hanya muncul ketika ada musibah,” kata Lili.

Lili juga mengingatkan agar pemberian bantuan tidak dibungkus pencitraan atau kepentingan elektoral. Jika publik menangkap sinyal tersebut, yang muncul justru kekecewaan dan antipati.

Lebih jauh, Lili menilai sudah saatnya DPR menunjukkan kepedulian secara lebih kolektif, tidak terpisah-pisah menurut fraksi. Langkah itu sekaligus menjadi respons terhadap meningkatnya risiko bencana ke depan.

”Misalnya, DPR membentuk lembaga peduli masyarakat yang dananya berasal dari iuran anggota, lalu disalurkan atas nama DPR, bukan lagi nama fraksi. Dengan begitu, kepedulian dan sense of crisis dapat diwujudkan secara permanen,” ujarnya.